<![CDATA[Penelitian ini menganalisis dugaan kolusi oleh hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah kedaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI yang menunjukkan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Pelanggaran ini mencakup ketidaksesuaian prosedur administratif, seperti tidak adanya pemberian peringatan tertulis dan penghentian sementara sebelum pencabutan izin sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan hukum, doktrin, dan putusan pengadilan terkait. Pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk mengevaluasi implementasi norma hukum dalam praktik, termasuk analisis saksi, dokumen bukti, dan dampaknya terhadap pihak terkait. Penelitian menemukan bahwa pencabutan IUP oleh Bupati Kolaka Utara melanggar prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan pentingnya keputusan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian mengindikasikan potensi kolusi dalam putusan hakim yang terlihat dari pengabaian fakta material, seperti bukti dokumen IUP dan kesepakatan kompensasi dengan penggugat. Putusan tersebut merugikan hak penggugat sebagai pemilik lahan sah, menciptakan ketidakpastian hukum, dan membuka ruang untuk spekulasi terhadap independensi hakim. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan audit independen atas proses peradilan serta reformasi dalam tata kelola izin usaha pertambangan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.]]>
