Garuda - Garba Rujukan Digital

PUBLIC PERCEPTION REGARDING MONEY POLITICS IN GENERAL ELECTION 2019 (COMPARTIVE STUDY ON TEGAL CITY AND TEGAL REGENCY) Sri Sutjiatmi; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Arif Zainudin
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v6i1.26632

This paper is intended to look at the condition of Indonesia related to the still rampant occurrence of money politics which is a problem in the community when the 2019 elections simultaneously. This research takes a case study between Tegal City and Tegal Regency. The interesting thing in this study is to see how the community's assessment of the Tegal city and Tegal Regency groups regarding money politics in the 2019 elections simultaneously. The method used is a mixed method (between Mixed Methods) between quantitative and qualitative, by calculating the Solvin formula by deepening the analysis by interviewing the speakers directly. The results of the study showed that the people of Tegal City had a relatively high attitude of not paying attention to the Politics of Money in the General Election relating to the political money of the General Elections in 2019 at the same time. Unlike the people of Tegal Regency who consider money politics as a culture that is difficult to remove. Also interesting is the beginner voter group Tegal Regency has a fairly high knowledge about money politics that can damage the democratic system compared to the Beginner voters in Tegal City.

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal Arif Zainudin; Sri Sutjiatmi
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.1.1.2016.126-140

Pelayanan publik adalah merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana seperti yang diamanahkan UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, seluruh instansi pemerintah yang memberikan pelayanan wajib memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas. Kualitas pelayanan idealnya selalu dikaji setiap berkala, sehingga pelayanan dapat terkontrol.Penelitian ini bertujuan untuk mencari indeks kepuasan masyarakat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal pada tahun 2014, dan ingin mengetahui harapan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tegal.Dalam menganalisis IKM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal peneliti menggunakan indikator penelitian yang tercantum dalam Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Berdasarkan hasil kuesioner dan interview terhadap responden sejumlah 100 orang pengguna jasa layanan BP2T Kota Tegal diperoleh nilai IKM sebesar 80,08 % yang dikonversikan kedalam mutu pelayanan tergolong kinerja pelayanan “baik” atau “B” hasil tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2%. Kemudian untuk mengetahui gap antara harapan dan kenyataan pelayanan, peneliti menggunakan analisis diagram kartesius atau Importance Performance Analysis dengan hasil bahwa unsur yang tergolong dalam kuadran A yakni Prioritas Utama untuk dioptimalkan meliputi prosedur pelayanan, dan waktu pelayanan, dan yang tergolong dalam kuadran B yakni unsur yang harus dipertahankan meliputi persyaratan pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan saran, dan masukan pelayanan.Melihat hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan rekomendasi perbaikan proses pelayanan dalam unsur prosedur dan waktu pelayanan mendapatkan perhatian khusus untuk reformasi proses bisnis pelayanan di BP2T Kota Tegal.

Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar) Arif Zainudin; Sri Sutjiatmi
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.1.2018.1-14

Pemerintahan desa adalah organisasi tingkat dasar untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tertentu. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, diberi wewenang untuk mengurus rumah tangga (pemerintah desa) secara mandiri. Peraturan tersebut tidak hanya memberikan otonomi namun secara sewenang-wenang menambah sumber pendapatan Desa. Sumber pendapatan desa dibagi menjadi tiga klasifikasi yang berasal dari anggaran negara, anggaran, dan pengelolaan aset desa. Dengan sumber pendapatan yang dapat mengembangkan desa, pemerintah desa harus bisa merencanakan program kerja yang ditargetkan dan terukur. Program ini direncanakan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Seperti kasus seperti Desa Karanganyar dan Desa Pengabean, desa tersebut tidak memiliki dokumen rencana pembangunan desa. Karena menurut PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pencairan dana desa harus memiliki dokumen perencanaan. Dengan uraian masalah tersebut, penulis membatasi pokok bahasan tentang model perencanaan pembangunan desa Karanganyar dan Pengabean. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan desain siklus perencanaan yang sesuai dengan tipologi masyarakat desa. Desain pengembangan model perencanaan menggunakan pendekatan metode R&D (Penelitian dan Pengembangan) dengan mempertimbangkan perilaku masyrakat

STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN WALIKOTA TEGAL DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 Sri Sutjiatmi; Dimas Purbo Pambudi; Erny Rosyanti; Vina Amelia; Akhmad Habibullah
Jurnal Pustaka Komunikasi Vol 5, No 2 (2022): Accredited by Kemendikbud Dikti SK No. 79/E/KPT/2023
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/pustakom.v5i2.2249

This study focuses on government communication strategy of Mayor’s Tegal city to mitigating covid-19 pandemic. This research was conducted to identify and describe the communication strategy that used Dedy Yon Supriyono to leads covid-19 pandemic mitigation. This research uses a qualitative approach with a case study methodology through in-depth interviews as the primary data collection method. The theory used in this study is communication strategy. The results of this study indicate that communication strategy of the Tegal Mayor's administration has been effective starting from the research, planning, implementation, evaluation, to reporting stages. All leading sectors have been maximal in coordinating in covid-19 pandemic mitigation based on Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 and supported with various media such as websites and instagram.

Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Sri Sutjiatmi; Tomy Wijayanto
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang. Agar penggunaan dana desa dengan jumlah yang cukup besar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa supaya dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dalam pengawasan dana desa, masyarakat terwakili oleh BPD. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang merupakan tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Pengawasan BPD terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 – 2016 Desa Lebakbarang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah cukup baik (2) Pengawasan BPD terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah berjalan dengan cukup efektif, (3) Faktor Yang Menjadi Hambatan Pengawasan BPD Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan adalah adalah kualitas sumber daya manusia di BPD desa lebakbarang yang masih tergolong rendah.

Pengaruh Kualitas dan Motivasi Kerja Perangkat Desa Terhadap Pelayanan Prima di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Sri Sutjiatmi; Jihan Al Khanin
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Berdasarkan laporan yang bersumber dari keluhan masyarakat yang berdomisili di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat Desa yang masih perlu ditingkatkan, maka peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh antara kualitas dan motivasi kerja perangkat Desa terhadap pelayanan Prima di Desa Tembok Banjaran. Metodologi yang digunakan adalah dengan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variable, dengan cara data penelitian disajikan berdasarkan jawaban responden yang diolah menggunakan formula relasi ganda guna mengukur pengaruh kualitas dan motivasi kerja terhadap pelayanan prima di Desa Tembok Banjaran. Hasil penelitian menemukan kualitas serta motivasi dalam meningkatkan mutu pelayanan publik perangkat Desa Tembok Banjaran tergolong baik, serta ada pengaruh yang signifikan antara kualitas dan motivasi kerja perangkat desa terhadap pelayanan prima di Desa Tembok Banjaran. Maka dari itu peneliti menyarankan harus tetap adanya pengarahan dan pengawasan dari Kepala Desa terhadap Kinerja Perangkat Desa sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Efektivitas PelayananKantor PertanahanKabupaten Tegal dalam Penertiban Sertifikat Tanah Sri Sutjiatmi; Mia Merlina
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsipprinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Seperti yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Kepala BPN R.I No. 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Bentuk pelayanan prima yang dimaksud berupa efektifitas pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah. Tetapi dalam penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal masih kurang efektif karena kurangnya memberikan informasi tentang kejelasan proses penerbitan sertifikat tanah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan gambaran mengenai efektifiatas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal kurang efektif. Belum sesuai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang berlaku. Faktor yang menghambat dalam penerbitan sertifikat tanah yaitu masyarakat kurang memahanmi persyaratan atau prosedurnya, karena kurangnya sosialiasasi secara langsung dari pihak Kantor Pertanahan kepada masyarakat. Dari hambatan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pelayanan dan ketepatan waktu yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Maka seharusnya Kantor Pertanahan mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai penerbitan sertifikat tanah.

Strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Menangani Pengangguran di Kabupaten Tegal Sri Sutjiatmi; Novisari Puspita
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum bisa untuk diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini sudah ditempuh oleh pemerintah namun masalah ini belum juga mampu untuk diselesaikan. Pengangguran ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil akhir penelitian menyatakan bahwa strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal yaitu mengadakan pelatihanpelatihan untuk para pengangguran, bekerjasama dengan dinasdinas terkait, lembaga pelatihan dan perusahaan-perusahaan dan mensosialisasikan langsung lowongan pekerjaan kepada para pencari kerja. Terdapat beberapa kendala dalam menangani pengangguran di Kabupaten Tegal yaitu masih kurangnya anggaran yang tersedia, masih rendahnya kompetensi dan jumlah sumber daya manusia pegawai, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterampilan dan keahlian. Adapun saran yang diberikan yaitu mereformasi pelatihan kerja, Pengembangan Informasi Pasar Kerja, Pengembangan dan bimbingan usaha secara mandiri, Penempatan tenaga kerja secara langsung di pasar kerja, memanfaatkan kondisi alam di Kabupaten Tegal.

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Sri Sutjiatmi; Farida Umaroh
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan dukuhturi Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik.temuan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH diantaranya yaitu: penetapan rumah tangga sasaran, proses sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pelaksanaan pemutakhiran data KPM, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pelaksanaan verifikasi komitmen fasilitas pendidikan (fasdik), fasilitas kesehatan (faskes) dan kesejahteraan sosial.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Camat Terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Sri Sutjiatmi; Havid Al Assada
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Dalam sebuah birokrasi, kerjasama yang solid antara pimpinan dan bawahan sangat diperlukan demi terciptanya tujuan organisasi itu sendiri. Kerjasama yang apik antara pimpinan dan bawahan akan berimbas pada kemajuan organisasi itu sendiri yang juga akan berdampak pada bidang lain salah satunya yaitu tingginya tingkat kepercayaan masyarakat. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan perlu untuk senantiasa tanggap terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat agar tercipta pelayanan optimal. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kerjasama antara pimpinan dan bawahan dapat mencipatakan sebuah keuntungan bagi organisasi itu sendiri, maka pelayanan optimal juga merupakan dampak dari solidnya kerjasama antara pimpinan dan bawahan. Camat sebagai pimpinan tertinggi di instansi Kecamatan mempunyai tanggung jawab untuk mampu mendorong bawahan agar dapat bekerja optimal. Seperti yang tertuang dalam uraian tugas Camat dalam Perbub No. 73 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi, dan tata kerja camat, sekretaris kecamatan, kepala sub bagian, kepala seksi kecamatan, lurah, sekretaris kelurahan, seksi pada kelurahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan kecamatan kabupaten Tegal bahwa Camat mempunyai tugas untuk memotivasi bawahan. Namun fenomean yang terjadi tidak sesuai dengan Perbub diatas. Oleh karena itu penulis berusaha melakukan penelitian terkati dengan hal tersebut.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search