Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja
Syarief Makhya
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DESENTRALISASI FISKAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA OTONOMI DAERAH PASCA PEMEKARAN (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung) Maulana Mukhlis; Syarief Makhya
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.22803

Abstract

Desentralisasi fiskal secara teori akan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan akuntabilitas dan efisiensi. Dalam perspektif pemerintahan, desentralisasi fiskal kemudian menjadi strategi yang wajib dijalankan oleh pemerintah pusat untuk membangun hubungan yang selaras antar unit pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah benarkah desentralisasi fiskal dapat mewujudkan kemandirian pada daerah-daerah pasca pemekaran sebagai wujud kinerja otonomi daerah? dengan locus di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Tulang Bawang (sebagai kabupaten induk), Tulang Bawang Barat, dan Mesuji (hasil pemekaran). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan atau analisa kualitatif. Secara faktual terbukti bahwa sepuluh tahun pasca pemekaran, jumlah transfer dana dari pusat maupun pertumbuhan ekonomi pada tiga kabupatan pasca pemekaran selalu meningkat setiap tahun. Namun demikian, terdapat dua temuan terkait dengan relasi antara desentralisasi fiskal dengan kinerja otonomi daerah. Pertama, desentralisasi fiskal lebih banyak dimaknai sebagai penyerahan sejumlah uang ke daerah sehingga strategi peningkatan kemampuan keuangan lebih berfokus pada seberapa besar uang dari pusat dapat masuk ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Kedua, pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut sumber pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah justru lebih dominan dilakukan demi tujuan pendapatan daripada pelayanan. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi fiskal berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten induk maupun kabupaten pemekaran, namun ternyata belum mampu mewujudkan kemandirian daerah. Pada konteks yang lebih makro, penelitian ini memiliki keterbatasan argumentasi karena kinerja otonomi atau kemandirian daerah hanya mampu dinilai pada sisi makro-ekonomi serta sisi kemampuan keuangan. Sejatinya, terdapat indikator atau aspek yang lebih komprehensif selain keduanya.
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Vivi Alvionita; Ari Darmastuti; Robi Cahyadi K; Syarief Makhya
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 47 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v47i1.1489

Abstract

East Lampung Regency is one of the areas in Lampung Province which has developed tourism sector by holding 101 tourism events and festivals in 2018. East Lampung Regency tourism calendar in 2018 is the largest tourist calendar in Lampung Province which has an impact of increasing the number of tourist and revolving money. This study is aimed to see how the evaluation of the tourism development program in East Lampung Regency by evaluating the program in term of input, process, benefits and consequences. This study uses a combination method with a descriptive quantitative approach as the primary approach and qualitative as a secondary approach with the interview method. The results showed that, the development of this program was able to increase the number of tourists quite significantly, increase the GRDP, increase the number of tourist objects, open the business fields, slowly change the bad image of East Lampung Regency, educated the community about to use the foreign languages and spur the community to increase the security of the area. Researchers also found several shortcomings of this program, namely, limited budget and not maximized facilities and infrastructure, no direct contribution from tourism to local revenue, the absence cooperation between tourism industries and still lack of quality and innovation in event and festival that were held. Keywords: Evaluation, Public Policy, Tourism Program.
Co-Authors Ari Darmastuti Maulana Mukhlis Robi Cahyadi K Vivi Alvionita