Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
W.M. Herry Susilowati
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
MASALAH SEKITAR PENERAPAN “ACT OF STATE DOCTRINE” OLEH PEJABAT NEGARA W.M. Herry Susilowati
Perspektif Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i4.535

Abstract

Negara merdeka memiliki kedaulatan rakyat yang berakibat negara tersebut tidak dapat dihadapkan pada pengadilan negara lain sebagaimana teori imunitas. Namun dalam perkembangannya teori imunitas absolut ternyata tidak dipertahankan lagi secara ketat, kemudian muncul teori imunitas sekunder atau “Act of State Doctrine” yang terkenal dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Negara hanya akan mendapatkan imunitas kedaulatannya jika ia bertindak dalam kapasitas sebagai suatu negara (dalam status “iure imperii” dan dalam melakukan tindakan sebagai “Public Art”). Perlindungan tidak diberikan jika negara dalam status “iure gestions” dan melakukan tindakan sebagai pedagang “Commercial Act”. Dalam perkembangannya “Act of State Doctrine” telah mengalami pembatasan dengan adanya “Foreign Sovereign Immunity Act” tahun 1976, dimana sangat dimungkinkan negara maupun pejabat yang bertindak mewakili negara dapat digugat di hadapan pengadilan negara asing; karena kekebalan bukan lagi suatu “absolut immunity” melainkan hanya “restrictive immunity”.
EKSISTENSI DPR RI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945 W.M. Herry Susilowati
Perspektif Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i1.406

Abstract

After the amendaments of UUD 1945 in 1999, 2000, 2001 and 2002, it is likely that Indonesia Parliament (DPR-RI) has givers bord. It’s existence as an institution that has legislative, budget and control functions as well as interpellation, inquiry and expressing the opinions rights. Therefore, it is strongly expexted to be able to act as national institution that accomodates the people’s aspiration.
KEDUDUKAN HIRARKI PROSEDUR TETAP BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI KERUSUHAN MASSA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAM W.M. Herry Susilowati; Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.656 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v16i1.65

Abstract

Konsekuensi logis dari ditetapkannya konsep Negara hukum, bahwa segala penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dikenal bentuk-bentuk instrument hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, keputusan tata usaha negara, rencana bahkan bentuk peraturan intern (Interne Regeling). Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pengayom, pelindung, dan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, dalam menjalankan tugasnya selalu bersinggungan dengan masyarakat (Hak). Dalam konteks polisi sebagai penjaga ketertiban juga wajib melaksanakan tugasnya yang didasarkan pada ketentuan peraturan hukum. Protap sebagai salah satu interne regeling yang secara hirarki peraturan mengikat pada setiap anggota polisi. Disisi lain, Protap tentang Prosedur Penindakan huru-hara, secara substansi bersinggungan dengan undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh sebab itu secara substansi materi muatan Protap harus berdasar pada Undang-Undang HAM juga. Hal ini mengingat bahwa kedudukan Protap sebagai peraturan pelaksana dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan bidang tugas anggota Polri dalam menangani huru-hara. Sehingga hirarki protap adalah sebagai verordnung yang tegas-tegas tidak boleh bertentangan dengan segala bentuk peraturan hukum yang ada di atasnya.Logical consequence of the enactment of the concept of rule of law, that all of government must be based on the law (both written law and unwritten law). In the implementation of governance known forms of legal instrument in the form of legislation, regulatory policies, a decision of the State, even plan form of internal regulation (Interne Regeling). Indonesian Police, as guidance as, protective, and maintain order and peace of society, in performing its duties is always tangent to the public (right). In the context of the police in to maintain order also required to carry out their duties based on the provisions of the rule of law. SOP as one of the interne regeling the hierarchical rules binding on every member of the police. On the other hand, standard operating procedure regarding enforcement procedures riot, substantially interfere with the law No. 39 Year 1999 on Human Rights. Therefore, in substance the substance of standard operating procedure should be based on human rights law as well. This is considering that the position of standard operating procedure as the implementing regulations of the various laws relating to field duty police officers in handling the riots. So the hierarchy of standard operating procedure is as verordnung strictly must not conflict with any existing legal regulations on it. 
PELAKSANAAN BESTUURSDWANG DALAM BIDANG PERIZINAN (Suatu Studi Dalam Konteks Hukum Lingkungan) W.M. Herry Susilowati
Perspektif Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i4.292

Abstract

License is an instrument that the most widely used in public administration law. The implementation of administrations sanction (bestuursdwang) therefore enable the government to take the administrative action effectively and preventively, It is one of government discretion authority. The instrument has stabilizer, perfective and corrective function to make everyone who conflict or break the law to end their action. Bestuursdwang is the most important law enforcement as it is very effective ‘real action’ (feitelijkhandellingen) that government could make to end the conditions that is prohibited in administrative law. The dissatisfied or suffered party is able to submit beschikking to be examined in PTUN In this content, the judge will act as the invention of law, the former of law, the innovator of law and the executor of law and the fortification of justice. That also happens in living space conservation.
KRITIK TERHADAP ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE EUGEN EHRLICH W.M. Herry Susilowati
Perspektif Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v5i1.230

Abstract

Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum dan sosiologi dengan teorinya Sociological Jurisprudence, ingin membuktikan bahwa titik berat perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri dengan konsep dasarnya “living law” yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (volkgeist). Dan apa yang dimaksud dengan volkgeist itu, Eugen Ehrlich tidak dapat memberikan jawaban secara memuaskan. Mochtar Kusumaatmadja mencoba mencari jalan keluar dengan teorinya yang dikenal dengan Teori Hukum Pembangunan, yaitu bahwa “nilai-nilai yang hidup di masyarakat” berkaitan dengan “perasaan keadilan masyarakat” atau “kesadaran hukum masyarakat”.Di samping itu, teori Eugen Ehrlich (Teori Sociological Jurisprudence) terdapat 3 (tiga) kelemahan pokok yaitu: pertama, ajaran tersebut tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain; kedua, Ehrlich meragukan pisisi adat kebiasaan sebagai “sumber” hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum; ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbedaan antara norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum dimana negara hanya memberi sanksi pada fakta sosial.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 W.M. Herry Susilowati
Perspektif Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i1.261

Abstract

acquired by means of attribution, delegation and mandate, emphasized on accomplishment of decentralization principles by means of domestic arrangement system that is materially, formally and tangibly implemented. Practically the authority rest on factor of human resources supported by natural resources and availability of sufficient equipment as well as organizations and management that have a satisfactory quality.
PERGESERAN KEKUASAAN PRESIDEN DI BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945 W.M. Herry Susilowati
Perspektif Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v9i3.349

Abstract

After changing Paragraph 5-article (1) and Paragraph 20 article (1) of UUD 1945 in 1999 as the first change on UUD 1945, then in practice there is a changed nuance on legislative power implementation in Republic of Indonesia. Initially as the main decision-maker; president had the right to formulate decree but then the right is given to Indonesian Legislative Assembly (DPR) without leaving cooperative relation between them. The results of the power shift asserts the function of Indonesian Legislative Assembly on decree making, so that they must be able to be initiators on every process of decree making. It is this claim that has been the pursuits of democratic life for this long and will provide larger authority to the parliament on state law suite to adjust parliament authority and government.
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (Suatu Kajian Teoritis) W.M. Herry Susilowati
Perspektif Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v8i3.308

Abstract

There are two types of government system known nowadays, presidential and parliamentary. Its system is then stated into each country's constitution, while in Indonesia we know as UUD 1945. Referring to UUD 1945, Indonesia’s government system can’t be classified as presidential or parliamentary, but a combination of both system of UUD 1945 version.
KEDUDUKAN HIRARKI PROSEDUR TETAP BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI KERUSUHAN MASSA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAM W.M. Herry Susilowati; Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v16i1.65

Abstract

Konsekuensi logis dari ditetapkannya konsep Negara hukum, bahwa segala penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dikenal bentuk-bentuk instrument hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, keputusan tata usaha negara, rencana bahkan bentuk peraturan intern (Interne Regeling). Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pengayom, pelindung, dan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, dalam menjalankan tugasnya selalu bersinggungan dengan masyarakat (Hak). Dalam konteks polisi sebagai penjaga ketertiban juga wajib melaksanakan tugasnya yang didasarkan pada ketentuan peraturan hukum. Protap sebagai salah satu interne regeling yang secara hirarki peraturan mengikat pada setiap anggota polisi. Disisi lain, Protap tentang Prosedur Penindakan huru-hara, secara substansi bersinggungan dengan undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh sebab itu secara substansi materi muatan Protap harus berdasar pada Undang-Undang HAM juga. Hal ini mengingat bahwa kedudukan Protap sebagai peraturan pelaksana dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan bidang tugas anggota Polri dalam menangani huru-hara. Sehingga hirarki protap adalah sebagai verordnung yang tegas-tegas tidak boleh bertentangan dengan segala bentuk peraturan hukum yang ada di atasnya.Logical consequence of the enactment of the concept of rule of law, that all of government must be based on the law (both written law and unwritten law). In the implementation of governance known forms of legal instrument in the form of legislation, regulatory policies, a decision of the State, even plan form of internal regulation (Interne Regeling). Indonesian Police, as guidance as, protective, and maintain order and peace of society, in performing its duties is always tangent to the public (right). In the context of the police in to maintain order also required to carry out their duties based on the provisions of the rule of law. SOP as one of the interne regeling the hierarchical rules binding on every member of the police. On the other hand, standard operating procedure regarding enforcement procedures riot, substantially interfere with the law No. 39 Year 1999 on Human Rights. Therefore, in substance the substance of standard operating procedure should be based on human rights law as well. This is considering that the position of standard operating procedure as the implementing regulations of the various laws relating to field duty police officers in handling the riots. So the hierarchy of standard operating procedure is as verordnung strictly must not conflict with any existing legal regulations on it. 
Co-Authors Noor Tri Hastuti, Noor Tri