Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Abdiraja Prosiding Seminar Nasional Kusuma
Noor Tri Hastuti, Noor Tri
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
MEMPERKUAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI AKTUALISASI OTONOMI DESA MELALUI DEREGULASI KELEMBAGAAN YANG MENGURUS DESA Endang Retnowati; Ardhiwinda Kusumaputra; Noor Tri Hastuti
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.40-48

Abstract

Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan arah pengaturan penguatan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, terdapat beberapa aturan turunan yang justru menghambat aktualisasi pemberdayaan masyarakat. Menimbulkan aturan yang saling tumpang tindih, sehingga berdampak pada lambatnya pemberdayaan masyarakat. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat. Pertama, mengapa diperlukan upaya untuk melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa? Kedua, bagaimana upaya hukum dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa? Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk membangun desa agar lebih berkembang dan berkualitas. Saat ini, upaya pemberdayaan tersebut juga terhambat oleh regulasi yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya pada tingkatan Peraturan Menteri. Oleh karena itu, deregulasi menjadi upaya terpadu agar tercipta kepastian hukum yang mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, ETIKA PROFESI KEDOKTERAN DAN HAK ASASI MANUSIA Noor Tri Hastuti; Ratna Winahyu Lestari Dewi
Perspektif Vol 10, No 2 (2005): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v10i2.319

Abstract

Euthanasia is an actual issue, that has been a long debate either law or medical world Does a medical doctor permitted to end a patients life, upon the request of a desperate patient because of the long, incurable disease? It is dilemma, indeed but anyhow euthanasia is strongly prohibited in KUHR medical ethics, and against the human rights.
EKSISTENSI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM KUASA WAJIB PAJAK Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol 2, No 1 (1997): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (811.923 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v2i1.131

Abstract

Self Assesment System yang dianut Indonesia telah menempatkan SPM dan SPT dalam posisi yang vital. Apabila dikemudian hari diketahui SPM atau SPT mengandung cacat hukum, maka persoalan yang muncul berkaitan dengan siapa yang bertanggungjawab dan tanggung jawab hukum apa yang dapat dikenakan. Hubungan hukum antara wajib pajak dengan kuasanya melalui Surat Kuasa pada prinsipnya hanya melahirkan hak dan tanggung jawab secara keperdataan. Tanggung jawab pemegang kuasa akan berdimensi apabila cacat hukum pada SPM dan SPT itu dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian bagi negara.
REORIENTASI PENGUATAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MELALUI INDEPENDENSI Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.14 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v15i4.64

Abstract

Reorientasi penguatan kekuasaan kehakiman melalui independensi komisi yudisial mengurai dan menjelaskan persoalan penguatan fungsi pengawasan kepada aktor utama penegakan wibawa hukum dan keadilan. Komisi Yudisial yang lahir melalui amandemen UUD 1945 adalah lembaga negara yang independen, memiliki fungsi dan wewenang pengawasan terhadap hakim. Komisi Yudisial secara kelembagaan memang independen, tetapi fungsi wewenang dan tugas pokoknya lebih pada persoalan wilayah penjagaan citra kehormatan dan perilaku hakim, yang justru persoalan inti dari pengawasan yang secara filsofis paradigmatis perlu selalu diupayakan oleh seluruh lembaga pelaku dalam penegakan hukum bahkan oleh setiap pejabat, lembaga negara juga masyarakat. Komisi yudisial dibentuk sebagai diskursus dari pemikiran fungsi pengawasan yang sebenarnya bagian dari kewenangan di Mahkamah Agung untuk melakukannya. Persoalan pengawasan intern terhadap hakim yang dulu dilakukan oleh eksekutif/pemerintah (melalui departemen kehakiman) adalah merupakan pemotongan wewenang kekuasaan yudisial oleh pemerintah orde baru. Kemudia melalui UU MA segala fungsi dan Wewenang yang memberikan jaminan independensi MA dikembalikan, akan tetapi fungsi pengawasan ini sudah lemah sejak masih ketika berada di tangan eksekutif.Reorientation of strengthening the independence of judicial power through the judicial commission to parse and explain issues to the strengthening of the oversight function main actors of law and justice enforcement authority. Judicial Commission that was born through the 1945 amendment is an independent state institution, has the function of supervision and authority of the judge. Institutionally Judicial Commission is independent but functions substantially more authority and duty to question the image of the honor guard and the behavior of judges, just the core issues of oversight that philosophically paradigmatic should always try by all actors in the law enforcement agencies and even by any officials, state agencies community as well. Judicial Commission of mind discourse dibentuksebagai actual function of this part of the supervisory authority in the Supreme Court to do so. Internal control issues to the judge who once performed by the executive / government (through the Justice Department) is the authorized withholding judicial power by the government of the new order. Then through the Supreme Court Act all the functions and authority that guarantees MA indepensi restored, but the oversight function has been weakened since died while in the hands of the executive.
ASPEK DAN FUNGSI HUKUM LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v8i3.305

Abstract

The application of Environment Regulation in a sustainable development is to organize and to coordinate many kinds of interests in various aspects. In a sustainable development there are many law aspects such as administrative law, civil law and civil law aspects.
KEDUDUKAN HIRARKI PROSEDUR TETAP BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI KERUSUHAN MASSA DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAM W.M. Herry Susilowati; Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.656 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v16i1.65

Abstract

Konsekuensi logis dari ditetapkannya konsep Negara hukum, bahwa segala penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dikenal bentuk-bentuk instrument hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, keputusan tata usaha negara, rencana bahkan bentuk peraturan intern (Interne Regeling). Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pengayom, pelindung, dan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, dalam menjalankan tugasnya selalu bersinggungan dengan masyarakat (Hak). Dalam konteks polisi sebagai penjaga ketertiban juga wajib melaksanakan tugasnya yang didasarkan pada ketentuan peraturan hukum. Protap sebagai salah satu interne regeling yang secara hirarki peraturan mengikat pada setiap anggota polisi. Disisi lain, Protap tentang Prosedur Penindakan huru-hara, secara substansi bersinggungan dengan undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh sebab itu secara substansi materi muatan Protap harus berdasar pada Undang-Undang HAM juga. Hal ini mengingat bahwa kedudukan Protap sebagai peraturan pelaksana dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan bidang tugas anggota Polri dalam menangani huru-hara. Sehingga hirarki protap adalah sebagai verordnung yang tegas-tegas tidak boleh bertentangan dengan segala bentuk peraturan hukum yang ada di atasnya.Logical consequence of the enactment of the concept of rule of law, that all of government must be based on the law (both written law and unwritten law). In the implementation of governance known forms of legal instrument in the form of legislation, regulatory policies, a decision of the State, even plan form of internal regulation (Interne Regeling). Indonesian Police, as guidance as, protective, and maintain order and peace of society, in performing its duties is always tangent to the public (right). In the context of the police in to maintain order also required to carry out their duties based on the provisions of the rule of law. SOP as one of the interne regeling the hierarchical rules binding on every member of the police. On the other hand, standard operating procedure regarding enforcement procedures riot, substantially interfere with the law No. 39 Year 1999 on Human Rights. Therefore, in substance the substance of standard operating procedure should be based on human rights law as well. This is considering that the position of standard operating procedure as the implementing regulations of the various laws relating to field duty police officers in handling the riots. So the hierarchy of standard operating procedure is as verordnung strictly must not conflict with any existing legal regulations on it. 
MENGUKUR DERAJAT JENIS DAN FUNGSI DALAM HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASAL 7 (4) UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol 12, No 3 (2007): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.818 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v12i3.283

Abstract

The error, overlapping and the error of the arrangement of the legislation in finishing law problem in the form a group and in the state, can be minimize by understanding kind, function, material content authority hierarchy and also the arrangement of the legislation.The regulation No. 10/2004, appears as the Progress that give orientation, standard for the regulation maker and the up holder of law in Indonesia. Never the less, there is some thing that have to be analyzed deeply and decide the degree of the kind of the legislation arrangement in which it is explained in section 7 (1) jo section 7 (4) jo section 7( 5) about the kind and the hierarchy of the legislation arrangement in Indonesia.The decision of the position of the legislation arrangement in hierarchy of the legislation arrangement is placed in the context of the formal valid of the legislation arrangement such as Lex superior Derogat Lex Inferior Lex Specialis Derogat Lex Generalis and also Lex posteriori Derogat Lex Priori. So the decision of the position of the legislation arrangement is devised based on the legislation arrangement which command in the hierarchy of the legislation arrangement.
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DAN HUBUNGANNYA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT AMANDEMEN UUD 1945 Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.443 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v10i3.269

Abstract

Power And responsibility of President of Republic Of Indonesia by normative it is true have experienced of the friction from pattern of system of quasi presidential before amendment UUD 1945 to pure system presidential pattern hereafter amendment UUD 1945. However by yuridis is constitutional, second of the pattern hitherto still be executed difficult purely and consequent, because of various factor for example: its his weak domicile and kewenangan institute the State in charge to ask the President responsibility strength is political party importance influence in cabinet compilation. As a result, system of President responsibility in Body Politic Indonesia can be told still stay in the vacuous column.
HUKUM CAGAR BUDAYA DAN KORESPONDENSINYA DENGAN PERLINDUNGAN BANGUNAN PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i4.293

Abstract

Normatively, the preventive regulation of nature and archaeological preservation, including ancient Dutch Colonial buildings has been set, i.e. UU of environment and of lay out planning. It is intended to optimally avoid the destruction of Indonesian culture and “profit oriented only” building constructions. It is also expected to increase the responsibility of the government officers as the person in charge in the preservation scheme of historical valuables.
ANALISA YURIDIS PROSEDUR MEMORANDUM I DAN MEMORANDUM II DPR MENUJU SIDANG ISTIMEWA 2001 (Opini Publik dan Polemik Interpretasi Hukum Ketatanegaraan Indonesia) Noor Tri Hastuti
Perspektif Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i4.533

Abstract

Dinamika ketatanegaraan harus diwujudkan dalam ketentuan formal yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga negara sebagai alat perlengkapan negara. Memorandum adalah tata cara yang ditetapkan sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap kinerja Presiden dalam melaksanakan GBHN. DPR akan meminta kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa, bila Presiden tidak memperhatikan Memorandum DPR tersebut. Realitas yang terjadi di balik fenomena Memorandum dan Sidang Istimewa adalah saratnya nuansa kepentingan politik berbagai pihak yang terlibat, adanya polemik interpretasi hukum yang sebenarnya telah disadari adanya legitimasi formal atas permasalahan tersebut. Hal ini ditambah dengan belum membudayanya ketertundukan pada supremasi hukum di kalangan politisi yang duduk dalam Majelis dan Parlemen.
Co-Authors Ardhiwinda Kusumaputra Endang Retnowati Joko Nur Sariono Masitha Tismananda Kumala Ratna Winahyu Lestari Dewi Titik Suharti W.M. Herry Susilowati