Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Indrati Rini
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN KOTA Indrati Rini
Perspektif Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i4.296

Abstract

As one of local retribution’s sources, the handling of parking affair should be seriously concerned. Up till now, the regulations has not yet been implemented as expected There are still many regulation infractions by private sector and even by local government itself. Therefore, the office of parking affair should pay more attention and initiate more effective coordination among related offices, due to the achievement of local retributions revenue.
KENDALA DAN UPAYA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM Indrati Rini
Perspektif Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v12i1.365

Abstract

The most material Iaiv resources comes from the living aspiration in the society. The Imv supremacy is enforced by the law enforcers who have experienced the handicaps in the society Public hearing is a tool of the law communication between government and society.
FUNGSI HUKUM PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT DAN PRAKTEK DOKTER Indrati Rini
Perspektif Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v10i1.523

Abstract

The are 3 law subjects involved in the field of health care, including: medical doctor; patient and hospital. The relationship implementation among those parties has been set in specific regulations, so that in the end it will make a harmony in the community.
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN STRATEGI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BISNIS Indrati Rini
Perspektif Vol 6, No 2 (2001): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i2.524

Abstract

Aktivitas bisnis di Indonesia terkait erat dengan kebijaksanaan politis pemerintah, termasuk juga penanggulangan kejahatan bisnis Deviance Behavior merupakan fenomena yang melekat dalam praktek bisnis, dimana terjadi pelanggaran atau kejahatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan moral dan etika masyarakat strategi penanggulangan terhadap kejahatan bisnis dapat dilakukan dengan cara-cara pemberdayaan komisi pengawas persaingan usaha serta badan penyelesaian sengketa konsumen, konsisten pada penegakan hukum, memotivasi persaingan bisnis untuk mencapai daya saing yang baik, pemberian informasi bisnis pada masyarakat.
AKIBAT HUKUM PRODUK YANG CACAT Indrati Rini
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v4i3.208

Abstract

Obyek transaksi antara produsen dengan konsumen, lazimnya menyangkut produk barang. Produsen sebagai pihak yang menghasilkan dan mengedarkan barang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab produknya. Konsumen harus terjamin bahwa produk yang dibeli tidak mengandung cacat. Pertanggungjawaban produsen atas produk yang cacat, yaitu produk yang tidak dapat digunakan sesuai fungsinya, dapat berdasar, baik karena perjanjian maupun perbuatan melawan hukum.Fransantion object between producen and consumers usually relates to goods product. Producen as a party/side that produces and distribute. Goods must not be separated from the produc responsibility. Consumers Must be guarranteed that the purchased-goods should not be invalided. The producers accountability on invalided products is the product that can not be used according to its function is based on both an agreement and unlawful acts.
PEMBERDAYAAN KONSUMEN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PERSAINGAN Indrati Rini
Perspektif Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v6i3.538

Abstract

Aktifitas perekonomian nasional terkait dengan kebijaksanaan politik pemerintah, salah satunya mengatur tentang perlindungan hak-hak konsumen. Model perlindungan hukum bagi konsumen tergantung dari sistem fasilitas hukum yang dianut oleh negara. Penyelesaian pelanggaran hak konsumen dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur non hukum. Di sisi lain, dalam menghadapi tantangan persaingan global, pemberdayaan konsumen merupakan salah satu cara yang efektif. Pemberdayaan konsumen dapat dilakukan melalui wacana hukum dan non hukum.
PERSAINGAN USAHA DI ANTARA PERUSAHAAN NEGARA, SWASTA, DAN KOPERASI Indrati Rini
Perspektif Vol 7, No 2 (2002): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v7i2.563

Abstract

Monopolistic activity operated by a few big enterprises in Indonesia has increased unbalanced competition. In the other hand, small companies, state-owned corporations and corporations still face difficulties in grabbing the equal bargaining power. Therefore, production process and distribution channel of goods and services should be developed in a better atmosphere and more competitive way so that enabled the community to get the goods and service in a optimum quality at reasonable price.
PEMBERDAYAAN POLRI DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indrati Rini
Perspektif Vol 5, No 2 (2000): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v5i2.223

Abstract

Kebijaksanaan politik pemerintah yang menjamin perlindungan hak-hak konsumen bermaksud mengantisipasi para pelaku bisnis yang berlomba mencari peluang dalam memasarkan produknya, baik secara sehat maupun tidak sehat. Perilaku menyimpang tidak saja merugikan konsumen namun dapat juga merugikan pelaku usaha lainnya. Untuk itu perlu pemberdayaan POLRI dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen akan terlihat antara lain ketika terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
Co-Authors