Ngakan Putu Muderana
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

LANDREFORM DAN REVOLUSI NASIONAL INDONESIA Ngakan Putu Muderana
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2473.242 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v2i2.157

Abstract

Hukum agraria sebelum berlakunya UUPA masih terjadi dualisme. Ada yang bersumber pada hukum adat yang mendasarkan pada konsep komunalistik dan hukum barat yang liberal individualistik. Dengan berlakunya UUPA maka terjadi perubahan fundamental dalam hukum tanah di Indonesia. Perubahan ini bersifat mendasar yang meliputi struktur/perangkat hukumnya, konsep yang mendasari maupun isinya. Perubahan secara fundamental ini terkait pula dengan pelaksanaan landreform di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMELIKAN BAGIAN-BAGIAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN Ngakan Putu Muderana
Perspektif Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v2i3.558

Abstract

Melihat Pesatnya pembangunan di negara kita sekaligus meningkatnya jumlah penduduk di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya sudah tentu membutuhkan tempat pemukiman bertambah banyak, sedangkan tersedianya tanah sangat terbatas. Justru karena itu penyelenggaraan pembangunan rumah susun berusaha memperbanyak pembangunan rumah susun, untuk mengimbangi kebutuhan rumah bagi mereka yang berdomisili di kota bersangkutan. Bahkan pemerintah DKI Jakarta bermaksud membangun rumah susun sebanyak 250.0000 buah rumah susun tahun depan.
EKSISTENSI ORGANISASI SUBAK DI BALI Ngakan Putu Muderana
Perspektif Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1666.171 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v3i3.218

Abstract

Organisasi Subak ini merupakan salah sat dalam bidang Hukum Adat mempunyai peraturan-peraturan secara tertulis, terutama mengatur tentang keseragaman mulai menanam bibit persemaian dibatasi waktunya selama 2 minggu harus serempak sudah membuat persiapan tanah tempat persemaian, juga pada waktu menanam padi harus pula serempak dilakukan, kalau masih ada yang terlambat, yang bersangkutan harus dikenai sanksi berupa denda, muksudnya penanaman padi secara serempak ini untuk menghindari gangguan-gangguan padi yang berupa tikus, hama wereng di waktu padi masih kecil, sedangkan kalau padi sudah mulai berbuah adalah untuk menghindari serbuan dari burung-burung pemakan padi, seperti burung Pipit (burung Perit dan Petingan) dan burung Gelatik.
EKSISTENSI ORGANISASI SUBAK DI BALI Ngakan Putu Muderana
Perspektif Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v1i2.592

Abstract

Istilah subak sudah ada sejak zaman dahulu kala. Berdasarkan keterangan dari para pemuka adat di desa, bahwa anggota organisasi subak ini turun-temurun selama sawah yang dimiliki dari orangtuanya tidak terjual kepada orang lain, maka sawah-sawah tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian pula tentang keanggotaan sebagai anggota subak dari generasi sebelumnya juga diteruskan kepada keturunannya.