<![CDATA[Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat revisi UU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR, menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, sebab sebagain besar masyarakat menganggap undang-undang KPK saat ini tidak perlu direvisi, ada pula yang mengatakan bahwa proses pembentukan revisi undang-undang KPK ini tidak ditempuh melalui prosedur dan tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai urgensi dilakukannya revisi undang-undang KPK, dan prosedur pembentukan UU yang baik dan benar, serta penerapannya dalam pembentukan revisi undang-undang KPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan perundang-undangan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa urgensi dilakukannya revisi UU KPK adalah karena UU No. 30 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dan Proses revisi UU KPK ternyata tidak melalui prosedur-prosedur sebagaimana telah diatur dalam “Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” sehingga mengakibatkan kecacatan dari segi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.Revision of the Corruption Eradication Commission Law, hereinafter abbreviated as revision of the KPK Law which became a proposal of the DPR’s initiative, raises pros and cons in the community, because most of the community considers the old KPK law does not need to be revised, there are also those who say that the process of forming the revision of the law This KPK law was not pursued through procedures and stages as regulated in the Act. This research will discuss issues regarding the urgency of revising the KPK law, and the procedure for establishing a good and correct law, and its application in forming the revision of the KPK law. The method used in this study is a normative juridical method by using legislation in analyzing the problems that are the focus of research. The results of the study concluded that the urgency of the KPK Law revision was due to Law No. 30 of 2002, is not in accordance with the development of the era of legal dynamics and the constitutional system of the Republic of Indonesia, and the revision process of the KPK Law apparently did not go through the procedures as regulated in “Law No. 12 of 2011 concerning Formation of Laws and Regulations” resulting in disability in terms of procedures for the formation of legislation that is good and right.]]>
