Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendidikan Kewarganegaraan KHAIRUN LAW JOURNAL INJURLENS
Junaidi Arif
Lambung Mangkurat University
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN BERDASARKAN ASAS VICARIOUS LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Fathul Achmadi Abby; Junaidi Arif
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11, No 01 (2021): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v11i01.10761

Abstract

 Pemakaian asas Vicarious Liability terhadap korporasi akan membuat celah dan kesempatan agar korporasi tersebut tetap berjalan jikalau hanyalah pemimpin ataupun direktur yang dikenakan pertanggungjawaban pidana nya tersebut. Dalam penerapannya pemimpin dan direktur dari suatu perusahaan saja yang dapat dijadikan tersangka dari sebuah korporasi yang melakukan suatu peristiwa tindak pidana, korporasi yang lepas tanggungjawab maka tidak ada pencabutan izin, denda, ataupun hal yang merugikan untu korporasi itu sendiri hanyalah kerugian untuk individu yaitu pemimpin atau direktur dari perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis analisis. Penelitian yuridis analisis mempunyai sifat penelitian deskriptif analisis, yang mana, penelitian deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam Perspektif Peradilan Pidana.kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dilahan perkebunan kelapa sawit PT. PALMINA UTAMA. Kebakaran di HGU PT. Palmina Utama tejadi dikarenakan PT. Palmina Utama tidak melengkapi sarana prasarana tanggap darurat yang memadai sehingga pada saat terjadinya kebakaran perusahaan tidak dapat secara maksimal menanggulanginya, Korporasi secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta mewajibkan pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. Pasal 49 UU No 41 Tahun 1999 menyebutkan pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya Kata Kunci : pertanggungjawaban; korporasi; vicarious Liability 
Legal Responsibility of Substitute Doctors Who Do Not Yet Have a License to Practice Junaidi Arif
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 2 No. 1 (2022): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v2i1.30

Abstract

The purpose of the need for a Practice License for a doctor is, Protection for the public and health workers, if the practice of medicine causes adverse effects on the physical, mental health or life of the patient. Then it becomes a guide for health workers in providing services to the community must have qualifications, competence, and licenses or legality, as well as community empowerment, professional organizations & existing institutions. This study aims to find out how the authority and legal consequences of substitute doctors who do not have a license to practice against the patient's losses. In this writing, the method used by the author is a type of normative legal research. Using laws and regulations and other relevant reference materials, then analyzed with applicable laws relating to the practice of doctors without a license to practice. The result of this study is the service for obtaining licenses for medical practice should be disseminated to the wider community so that the public knows how to take care of licensing, especially doctor's licenses and the service for obtaining licenses for medical practice should be disseminated to the wider community so that the public knows how to take care of licensing, especially doctor's licenses.
TELEMEDICINE DAN TRANSFORMASI SISTEM HUKUM KESEHATAN BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA : DIALEKTIKA PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN Junaidi Arif
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.9098

Abstract

Perkembangan teknologi dalam memanfaatkan telemedicine memiliki banyak manfaat dan keuntungan, namun praktik telemedicine juga memiliki kerentanan akan keamanan dan kepastian hukum terkait kepastian hukum sebagai rujukan perlindungan baik dari sisi pasien maupun tenaga kesehatan. Tulisan ini berusaha untuk menganalisis tentang praktik telemedicine di Indonesia dengan variabel perlindungan hak pasien, tenaga kesehatan, dan keamanan data dalam formulasi kebijakan nasional pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Pustaka dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukan adanya arah progresif terhadap pengaturan telemedicine yang akan diatur ke dalam peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut. Dari tinjauan hukum responsif, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan telemedicine baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan, hal ini semata-semata dimaksudkan untuk tercapainya prinsip tujuan hukum yang berkepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Co-Authors Fathul Achmadi Abby