Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN BERDASARKAN ASAS VICARIOUS LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Fathul Achmadi Abby; Junaidi Arif
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 11, No 01 (2021): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Prodi PPKn ULM dan AP3KnI Kal-Sel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/kewarganegaraan.v11i01.10761

Abstract

 Pemakaian asas Vicarious Liability terhadap korporasi akan membuat celah dan kesempatan agar korporasi tersebut tetap berjalan jikalau hanyalah pemimpin ataupun direktur yang dikenakan pertanggungjawaban pidana nya tersebut. Dalam penerapannya pemimpin dan direktur dari suatu perusahaan saja yang dapat dijadikan tersangka dari sebuah korporasi yang melakukan suatu peristiwa tindak pidana, korporasi yang lepas tanggungjawab maka tidak ada pencabutan izin, denda, ataupun hal yang merugikan untu korporasi itu sendiri hanyalah kerugian untuk individu yaitu pemimpin atau direktur dari perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yuridis analisis. Penelitian yuridis analisis mempunyai sifat penelitian deskriptif analisis, yang mana, penelitian deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam Perspektif Peradilan Pidana.kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dilahan perkebunan kelapa sawit PT. PALMINA UTAMA. Kebakaran di HGU PT. Palmina Utama tejadi dikarenakan PT. Palmina Utama tidak melengkapi sarana prasarana tanggap darurat yang memadai sehingga pada saat terjadinya kebakaran perusahaan tidak dapat secara maksimal menanggulanginya, Korporasi secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta mewajibkan pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya. Pasal 49 UU No 41 Tahun 1999 menyebutkan pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya Kata Kunci : pertanggungjawaban; korporasi; vicarious Liability 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Di Desa Hilir Mesjid Kabupaten Barito Kuala: (Studi Pembentukan Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat Di Kota Banjarmasin) Ifrani Ifrani; Fathul Achmadi Abby
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.005 KB)

Abstract

ABSTRACT During the last few years, the high number of forest and land fires in the dry season requires preparedness and faster action, especially in areas close to the village communities. So that with the participation and empowerment of rural communities through training and mentoring, the formation of the Self-Subsistent Fire Fighter Community is believed to reduce the number of land fires significantly. The villagers of Hilir Mesjid are a community that is emotionally attached to one another with a sense of kinship that is still close as a characteristic of the Traditional Community. So that the willingness of the community to participate in overcoming land fires in the vicinity is still high. However, the absence of infrastructure and knowledge of technology for preventing and overcoming forest and land fires has made the potential of the Self-Subsistent Fire Fighter Community for the Hilir Mesjid Village not empowered optimally.This community service proposal is one of the efforts to maximize the potential of the Self-Subsistent Fire Fighter Community through integration with the "BEKANTAN" application from the South Kalimantan Police in its participation in preventing and overcoming land fires in South Kalimantan Province.  Keynote: Disaster; Fire Fighter; Forest and Land.       ABSTRAK Banyaknya kebakaran hutan dan lahan dimusim kering selama beberapa tahun terakhir ini, menuntut adanya kesiapsiagaan dan penangan yang lebih cepat, terlebih daerah hutan dan lahan seringkali terletak di wilayah dekat pemukiman masyarakat Desa. Sehingga dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan pembentukan Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat Desa diyakini akan mampu menurunkan angka luas kebakaran lahan secara signifikan. Masyarakat Desa Hilir Mesjid merupakan masyarakat memiliki ikat secara emosional satu sama lain dengan rasa kekeluargaan yang masih erat sebagai ciri khas Masyarakat Desa. Sehingga kemauan masyarakat dalam berpartisipasi guna penanggulangan kebakaran lahan di sekitarnya pun masih tinggi. Namun, ketiadaan sarana prasarana dan pengetahuan mengenai teknologi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, menjadikan potensi BPK masyarakat Desa Hilir Mesjid tidak diberdayakan secara optimal. Sehingga usulan pengabdian ini menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi BPK swadaya masyarakat desa melalui pengintegrasian dengan Aplikasi “BEKANTAN” Polda Kalsel dalam peran sertanya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kata Kunci: Bencana; Barisan Pemadam Kebakaran; Hutan dan Lahan.