Garuda - Garba Rujukan Digital

ISLAMISME DAN DEMOKRATISASI DI INDOENSIA PASCA REFORMASI:ANALISIS SOSIO-POLITIK Syahrir Karim
Sulesana Vol 7 No 2 (2012)
Publisher : Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/.v7i2.1387

Dalam beberapa pemeikiran terbaru, setidaknya ada tiga pandangan yang mencoba memecahkan masalah dikotomi antara agama (Islam) dan Negara. Pertama, Islam dan Negara adalah integreted (bersatu), tak dapat dipisahkan. Negara merupakan lembaga politik dan agama sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi. Kedua, Islam dan negara berhubungan secara simbiotik yaitu berhubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Intinya adalah bahwa Islam memerlukan negara karena dengan negara, Islam dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama (Islam) agar dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Ketiga, hubungan Islam dan negara bersifat sekularistik. Pandangan ini menolak sama sekali pendasaran negara kepada Islam, atau setidaknya menolak determinasi Islam atas bentuk negara. Di kalangan muslim, pemrakarsa pandangan ini antara lain adalah Ali Abd Al-Raziq. Ketiga pandangan tentang hubungan Islam dan negara ini dapat dipakai untuk melihat perkembangan persepsi umat Islam terhadap negara dan sebaliknya. Secara umu pandangan-pandangan yang ada di atas tersebar dalam berbagai aliran atau pemikiran yang ada di Indonesia, baik yang bersifat gerakan (Islam-Islamisme) atau wujud lain yang sangat berpengaruh dalam proses demokratisasi di Indonesia.

Memahami Fenomena Islamisme di Sulawesi Selatan Syahrir Karim
Sulesana Vol 6 No 2 (2011)
Publisher : Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/.v6i2.1415

Secara umum bahwa pola dasar yang dihadapi politik Islam dalam hubungannya dengan negara adalah adanya kesulitan untuk membangun sintesis yang memungkinkan di antara keduanya. Faktor utama yang menyebabkan kemandegan politik ini adalah keinginan para pemikir dan aktivis politik Islam untuk membangun hubungan Islam dan Negara secara legalistik dan formalistik. Kehadiran gerakan Islam di Sulawesi Selatan secara sosiologis hadir dalam konteks dan manifestasi yang kompleks, baik yang melekat dalam dinamika internal umat Islam, maupun dalam struktur kehidupan masyarakat Indonesia secara eksternal. Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang bersifat sosiologis yang memberikan dorongan sekaligus menjadi lahan subur bagi tumbuhnya gerakan Islam yang cenderung melakukan Islamisasi yang formalistik dalam negara dengan karakternya yang legal-formal, doktriner, dan militan.

Islamism: Expression of Political Islam and Islamic Politics In South Sulawesi Syahrir Karim
JICSA : Journal of Islamic Civilization in Southeast Asian Vol 5 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jicsa.v5i2a1

Islamic politics always plays a key role in the formation of Indonesian national identity even though at certain points Islam had to compromise in the process of establishing the identity. In spite of this, Islam has noticeably brought about strong influence to a major part of Indonesian history. This in turn gives Islam a space to significantly take part in the development of Indonesian politics up to the present time. On the other hand, the role of political parties, particularly those of the Islamic parties, will always shape the discourse of Islamic party in Indonesia. This in turn will be an indicator for the ongoing involvement of Islamic politics in Indonesia, more specifically in South Sulawesi.

TRANSMISI IDEOLOGI POLITIK ISLAMISME DAN ISLAM WASATHIYYAH DALAM PENYEBARAN MUBALLIGH DI KOTA MAKASSAR Syahrir Karim; Ahmad Abdi Amsir
Aqidah-ta: Jurnal Ilmu Aqidah Vol 7 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aqidahta.v7i1.21099

Penelitian mengkaji tentang transmisi ideologi politik Islamisme dan Islam washatiyyah dalam penyebaran muballigh di Kota makassar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola transmisi Idelogi politik Islamisme dan Islam Wasathiyah oleh para muballigh di Kota Makassar serta memahami apakah transmisi ideology politik Islamisme dan Islam Wasathiyah oleh para muballigh merupakan bagian dari politik keagamaan yang berimplikasi langsung dengan gerakan sosial Islam saat ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Framing dalam Teori Gerakan Sosial dan Islamisme serta konsep wasahtiyyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan Islam akan muncul dengan wajah baru tidak lagi bersifat konvensional. Ruang-ruang public akan menjadi rebutan yang tak terhindarkan termasuk antara IMMIM dan Wahdah Islamiyah. Kedua ormas ini dalam penyebaran gagasan sering berperang opini dengan memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki, seperti media dan pergerakan opini di mimbar-mimbar masjid. Klaim kepemilikan dan binaan jumlah masjid dan majelis Taklim oleh masing-masing ormas ini menjadi indicator bahwa telah terjadi rebutan ruang.

Otonomi Desa dan Pergeseran Kekuasaan Elit Lokal Syahrir Karim
Vox Populi Vol 5 No 1 (2022): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v5i1.29822

The reform era has changed the paradigm of the state in viewing villages, especially villages based on customs. This can be seen in looking at the relationship between the village government and custom, as well as the relationship between the village government and the community, especially in customary laws and the government in this case the state. Then there will be a dialogue, compromise or negotiation is built and often even causes resistance by one part. This situation will forms a new social construct in the form of space struggles, debates and spaces to search for individual identities. Finally, the Ammatoa indigenous community as a local community (indigenous peoples) seems to be in a subordinated position by the state. Therefore, as the only way, they always look for spaces for negotiation or even compromise in dealing with the state in order to maintain an existence.

Catatan Pembuka: Vox Populi Kembali Menyapa Syahrir Karim
Vox Populi Vol 2 No 1 (2019): POTRET PILKADA SERENTAK DI SULAWESI SELATAN
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Assalamualaikum Wr. Wb.Jurnal Vox Populi merupakan jurnal berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sejatinya jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yakni: Juni dan Desember. Namun karena beberapa kendala sehingga Vox Populi hanya terbit satu kali sejak 2010 dalam versi cetak, setelah itu vakum. Saat ini, Vox Populi dirasa perlu menerbitkan kembali karya-karya hasil penelitian yang khusus menerbitkan karya ilmiah mahasiswa yang dianggap penting untuk diketahui publik secara luas. Olehnya itu, dengan ucapan rasa syukur kepada Allah Swt. Vox Populi dapat kembali menyapa pembaca secara online.

Cendekiawan dan Kekuasaan Perspektif Yudi Latif Andi Awwaliyah Wulandari; Syahrir Karim; Muhammad Natsir
Vox Populi Vol 2 No 2 (2019): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Penelitian ini mengkaji tentang perspektif Yudi Latif terkait cendekiawan dan kekuasaan. Untuk mengetahui konstruksi pemikiran Yudi Latif mengenai cendekiawan dan kekuasaan serta mengetahui pandangannya tentang fenomena hubungan cendekiawan dan kekuasaan. Jenis penelitian ini studi tokoh dengan menggunakan metode pengumpulan data library research. Menurut Yudi Latif bahwa cendekiawan adalah sesuatu yang abstrak dapat dikatakan sebagai intelektual ataupun intelegensia. Sedangkan kekuasaan adalah suatu daya atau kekuatan yang diperlukan oleh manusia dan tidak ada kehidupan tanpa kekuasaan. Bentuk fenomenanya dalam cendekiawan dan kekuasaan mengalami kemunduran dimana kaum intelektual dijadikan sebagai alat oleh para pemilik modal.

Intervensi Politik Atas Hak Sehat Secara Spiritual: Studi Atas Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pasien di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar Wahdaniah; Syahrir Karim
Vox Populi Vol 6 No 1 (2023): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v6i1.40078

Pasien yang di rawat di Rumah Sakit adalah individu yang mengalami gangguan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Keadaan tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi psikologis, sosial, dan spiritualitas pasien. Meskipun profesional perawatan kesehatan mengakui pentingnya kebutuhan spiritual, tetapi sampai saat ini masih terdapat banyak variasi dalam penerapan perawatan spiritual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuan gambaran pemenuhan kebutuhan spiritual pasien di Rumah Sakit. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif yang di lakukan di RS Labuang Baji. Populasi pada penelitian ini yaitu pasien yang sementara mendapatkan perawatan di Ruang Rawat Inap interna. Pengambilan sampel secara Consecutive Sampling dengan jumlah responden sebanyak 30 responden. Secara Politik, butuh kebijakan terkait kebutuhan spiritual pasien. Political will dari pemangku kebijakan sangat menentukan arah kebutuhan kesehatan masyarakat baik mulai pada tingkat pusat sampai ke daerah. Negara harus hadir dalam bentuk intervensi politik untuk memperkuat kesedaran kesehatan masyarakat secara spiritual, karena kesehatan adalah hak dasar masyarakat dan bagian HAM.

Between Hijrah and Siyāsah: Transnational Islamic Movements, Contextual Islamic Law, and Democratic Governance in Post-Reform Indonesia Syahrir Karim; Tita Ruslin; Nur Utaminingsih
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 13, No 1 (2026): January-June
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v13i1.10683

The Hijrah movement in post-reform Indonesia has emerged as one of the most significant yet understudied phenomena at the intersection of Islamic jurisprudence, transnational Islamic networks, and democratic governance. As a mass religious transformation movement involving millions of predominantly urban Muslim millennials, Hijrah communities have increasingly become vehicles for transnational ideological currents — including Salafism, Ikhwanul Muslimin networks, and Hizbut Tahrir — that carry political implications challenging Indonesia's pluralist democratic foundations. Despite its growing significance, existing scholarship has examined the Hijrah movement primarily through sociological or political science lenses, without systematically analyzing how Islamic legal traditions — particularly siyāsah shar'iyyah (Islamic political jurisprudence) and fiqh al-siyāsah (Islamic governance jurisprudence) — both shape and evaluate the political orientation of Hijrah communities. This study addresses that gap through a qualitative approach combining observation of offline and online Hijrah activities with systematic literature analysis, integrated with the theoretical frameworks of denationalization (Sassen), transnational Islam (Roy; Mandaville), and Islamism (Hadiz; Muhtadi), and enriched by the normative lens of contextual Islamic law. The findings establish three conclusions: first, the Hijrah movement operates as a locally-rooted expression of transnational Islamic ideological networks whose political implications range from democratic participation to exclusivist identity politics; second, the movement's ideological spectrum — spanning conservative Salafi, Islamist, and post-Islamist typologies — reflects competing interpretations of maṣlaḥah 'āmmah (public interest) and siyāsah shar'iyyah regarding the legitimate relationship between Islam and the modern state; and third, contextual Islamic law — particularly the maqāṣid al-sharī'ah principles of ḥifẓ al-nafs (preservation of life), ḥifẓ al-dīn (preservation of religion), and ḥifẓ al-'aql (preservation of reason/intellect) — provides normative Islamic grounds for evaluating which expressions of Hijrah political activism are compatible with democratic pluralism and which constitute threats to maṣlaḥah mursalah at the national level. This study contributes a contextual Islamic law framework for analyzing transnational Islamic movements, demonstrating that siyāsah shar'iyyah — not merely social movement theory — is an essential analytical lens for understanding the relationship between religious movements and democratic governance in Muslim-majority societies

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search