Ashabul Kahfi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Alauddin Law Development Journal (ALDEV)

PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Asrullah Dimas; Ashabul Kahfi; Rahmatiah HL
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.662 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10168

Abstract

Analisis sosiologi hukum Max Weber tentang form of domination yaitu dialektika antara doktrin hukum dan sosiologi yang mana masyarakat menerima doktrin hukum yang termuat dalam aturan hukum serta penegakan hukum di kota Makassar dengan kultur, patologi, ekonomi serta edukasi yang masih perlu dikembangkan. Masyarakat memandang pendidikan perlu diperoleh tiap masyarakat sehingga nilai dan norma dapat tertanam dalam diri masyarakat dan stigmatisasi yang mendarah daging dalam masyarakat dapat ditepis oleh edukasi dan pengembangan ekonomi.
Analisis Kebebasan Bermedia Sosial Pada Penyebaran Informasi Publik Bermuatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Amri Teguh Ramadhan; Ashabul Kahfi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16653

Abstract

The crime of insulting and / or defamation is regulated in articles 310-311 of the Criminal Code. Criminal acts of humiliation and / or defamation through social media are regulated in article 27 paragraph 3 of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions which is an extension of articles 310-311 of the Criminal Code in cyberspace. This concerns how the juridical provisions for criminal acts of defamation and / or defamation and how to enforce the law against perpetrators of criminal acts of insult and / or defamation. Article 27 Paragraph 3 of Law Number 19 Year 2016 concerning Electronic Information and Transactions is required for perpetrators of criminal acts of defamation and / or defamation either in cyberspace or cyber. The explanation regarding the provisions of Article 27 Paragraph 3 of Law Number 19 Year 2016 concerning Electronic Information and Transactions refers to the provisions of Articles 310-311 of the Criminal Code. As well as the decision of the Sungguminasa District Court Number: 278 / Pid.Sus / 2019 / PN Sgm Year 2019 that the indictments of the public prosecutor and the judges' decision are correct, and a 2-month imprisonment sanction that does not need to be served with a probationary note of 4 months as well. late right. Because the defendant as a village head has a big responsibility towards his people and the spirit of the village head must also be guarded.
Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Karyawan Alfamart Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Multazam Nur; Ashabul Kahfi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18186

Abstract

Pelaksanaan jam kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diharapkan agar pekerja/buruh bekerja sesuai dengan waktu kerja yang telah disebutkan dalam perjanjian kerja. Tujuan penulisannya ialah untuk mengetahui kesesuaian antara perjanjian kerja pada Toko Alfamart Kota Makassar dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta untuk mengetahui pelaksanaan jam kerja karyawan Alfamart di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang mana penulis akan mengkaji secara Normatif Empiris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jam kerja serta mengumpulkan data yang konkrit dengan meninjau pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam membuat perjanjian kerjanya telah sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta karyawan dalam pelaksanaan jam kerja yang telah mereka laksanakan selama masa kerja mereka di Alfamart kota Makassar telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian kerja, hanya saja dalam beberapa kali terdapat kecenderungan adanya pelanggaran oleh perusahaan.
Analisis Sistem Pemilihan Ammatoa sebagai Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba Muhammad Ismail; Ashabul Kahfi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19340

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan Ammatoa berbeda dengan sistem pemilihan modern yang melalui pemungutan suara atau musyawarah mufakat. Sistem pemilihan Ammatoa dilaksanakan berdasarkan pasang melalui ritual adat A’nganro selama 3 bulan 15 hari untuk memohon doa seluruh alam dan petunjuk untuk pemilihan Ammatoa yang baru. Ammatoa sebagai Kepala suku masyarakat hukum adat Tana Toa diyakini merupakan wakil Tuhan yang dipilih langsung dan dikehendaki oleh Turiek Akrakna (Tuhan yang Maha Kuasa).