Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Ashabul Kahfi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH Ashabul Kahfi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661

Abstract

The garbage problem is endless. The problems faced not only in Indonesia but around the world. Continuous waste production increases with population growth, changes in consumption patterns, and people's lifestyles. The identified issues include increasing the amount of waste generation, the type, and the diversity of garbage characteristics. The next problem is related to the paradigm of society to (management) waste, until the existence of rules related to waste management. In developed countries efforts have been made to resolve the issue. The birth of 3R concept adopted by Indonesia into 3M Principle.Keywords: Garbage, Garbage Problems, Waste Management Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan yang tengah dihadapi tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Permasalahan selanjutnya adalah terkait paradigma masyarakat terhadap (pengelolaan) sampah, hingga keberadaan aturan terkait pengelolaan sampah. Di  Negara-negara maju telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Lahirnya konsep 3R yang diadopsi oleh Indonesia menjadi Prinsip 3M.Kata Kunci : Sampah, Permasalahan Sampah, Pengelolaan Sampah
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Ashabul Kahfi
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v2i2.4003

Abstract

Environment including human being and its behaviour as part of environment, in the reality have placed the strategic human being on course. logically,is human being in one side is environmental part of itself, on the other side human being is environmental organizer. Here in after, coverage strive the environmental management return to give the important position to human being ( society) to be involved, till bear the term (rights and obligations) participate the / society participation. Arrangement and its execution see at section formula of found on environmental law and also other sectoral law, concerning rights and obligations including for example rights get the border on information of obligation give the information, and also various form participate like for example; social observation, suggestion gift, opinion, propose the, objection, denunciating, protection and others.Keywords: Participate, environmental management, rights and obligations Pengertian lingkungan yang memasukkan manusia dan tingkah lakunya sebagai bagian dari lingkungan, ternyata telah menempatkan manusia pada  posisi strategis. Secara logis manusia di satu sisi adalah (bagian) lingkungan itu sendiri, di sisi lain manusia adalah pengelola lingkungan. Selanjutnya,  cakupan upaya pengelolaan lingkungan kembali memberikan posisi penting kepada manusia (masyarakat) untuk terlibat, hingga melahirkan istilah (hak dan kewajiban)  peranserta/partisipasi masyarakat. Pengaturan dan pelaksanaannya tampak pada rumusan pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang lingkungan maupun undang-undang sektoral lainnya, mengenai hak dan kewajiban yang mencakup antara lain hak mendapatkan informasi berdampingan dengan kewajiban memberi informasi, serta berbagai bentuk peranserta seperti misalnya; pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, perlindungan dan lain-lain.Kata Kunci : Peran serta, pengelolaan lingkungan, hak dan kewajiban
PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Asrullah Dimas; Ashabul Kahfi; Rahmatiah HL
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.662 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10168

Abstract

Analisis sosiologi hukum Max Weber tentang form of domination yaitu dialektika antara doktrin hukum dan sosiologi yang mana masyarakat menerima doktrin hukum yang termuat dalam aturan hukum serta penegakan hukum di kota Makassar dengan kultur, patologi, ekonomi serta edukasi yang masih perlu dikembangkan. Masyarakat memandang pendidikan perlu diperoleh tiap masyarakat sehingga nilai dan norma dapat tertanam dalam diri masyarakat dan stigmatisasi yang mendarah daging dalam masyarakat dapat ditepis oleh edukasi dan pengembangan ekonomi.
Analisis Kebebasan Bermedia Sosial Pada Penyebaran Informasi Publik Bermuatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Amri Teguh Ramadhan; Ashabul Kahfi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16653

Abstract

The crime of insulting and / or defamation is regulated in articles 310-311 of the Criminal Code. Criminal acts of humiliation and / or defamation through social media are regulated in article 27 paragraph 3 of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions which is an extension of articles 310-311 of the Criminal Code in cyberspace. This concerns how the juridical provisions for criminal acts of defamation and / or defamation and how to enforce the law against perpetrators of criminal acts of insult and / or defamation. Article 27 Paragraph 3 of Law Number 19 Year 2016 concerning Electronic Information and Transactions is required for perpetrators of criminal acts of defamation and / or defamation either in cyberspace or cyber. The explanation regarding the provisions of Article 27 Paragraph 3 of Law Number 19 Year 2016 concerning Electronic Information and Transactions refers to the provisions of Articles 310-311 of the Criminal Code. As well as the decision of the Sungguminasa District Court Number: 278 / Pid.Sus / 2019 / PN Sgm Year 2019 that the indictments of the public prosecutor and the judges' decision are correct, and a 2-month imprisonment sanction that does not need to be served with a probationary note of 4 months as well. late right. Because the defendant as a village head has a big responsibility towards his people and the spirit of the village head must also be guarded.
Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Karyawan Alfamart Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Multazam Nur; Ashabul Kahfi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18186

Abstract

Pelaksanaan jam kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diharapkan agar pekerja/buruh bekerja sesuai dengan waktu kerja yang telah disebutkan dalam perjanjian kerja. Tujuan penulisannya ialah untuk mengetahui kesesuaian antara perjanjian kerja pada Toko Alfamart Kota Makassar dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta untuk mengetahui pelaksanaan jam kerja karyawan Alfamart di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang mana penulis akan mengkaji secara Normatif Empiris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jam kerja serta mengumpulkan data yang konkrit dengan meninjau pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam membuat perjanjian kerjanya telah sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta karyawan dalam pelaksanaan jam kerja yang telah mereka laksanakan selama masa kerja mereka di Alfamart kota Makassar telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian kerja, hanya saja dalam beberapa kali terdapat kecenderungan adanya pelanggaran oleh perusahaan.
Analisis Sistem Pemilihan Ammatoa sebagai Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba Muhammad Ismail; Ashabul Kahfi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19340

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan Ammatoa berbeda dengan sistem pemilihan modern yang melalui pemungutan suara atau musyawarah mufakat. Sistem pemilihan Ammatoa dilaksanakan berdasarkan pasang melalui ritual adat A’nganro selama 3 bulan 15 hari untuk memohon doa seluruh alam dan petunjuk untuk pemilihan Ammatoa yang baru. Ammatoa sebagai Kepala suku masyarakat hukum adat Tana Toa diyakini merupakan wakil Tuhan yang dipilih langsung dan dikehendaki oleh Turiek Akrakna (Tuhan yang Maha Kuasa).
Co-Authors Amri Teguh Ramadhan Asrullah Dimas Muhammad Ismail Multazam Nur Rahmatiah HL