<![CDATA[The waters of Aceh borders the Straits of Malacca and the Indian Ocean and have a cluster of large and small islands of about 180 islands make the territorial waters of Aceh as one of the areas that have great potential in the marine and fisheries sector. This makes it possible to illegal fishing practices and threatens the conservation of marine biological resources in Aceh waters. Supervision and prevention Illegal fishing in Aceh waters is done by the Supervision of Marine and Fisheries Resources (PSDKP) Lampulo, which has the role of one is to oversee and prevent the occurrence of Illegal fishing. The purpose of this research is to know the role of PSDKP Base in supervision and prevention of Illegal fishing, Pokmaswas role in supporting the activity of PSDKP Base Lampulo and to know public perception about the role of PSDKP Lampulo base to supervise in Aceh waters. Data collection was done by observation, interview and documentation. The analysis is done qualitatively, then the data is described descriptively. The results showed that Lampulo PSDKP Base has role as Operational Implementation Supervision of marine and fishery resource utilization, implementation of guidance to community group of supervisor (POKMASWAS) Lampulo PSDKP base effort in Operational Implementation Supervision of marine and fishery resource utilization is by installing VMS (Vessel Monitoring System ) Issuance of Operation Letters (SLO), the implementation of patrols of fishing vessels, and verification of fishing vessels. The role of POKMASWAS in supporting the activities of PSDKP base on the supervision and prevention of illegal fishing is to play an active role in the community to monitor all prohibited activities such as catching fish using dangerous fishing gear, fish bombing, use of chemicals that are harmful to aquatic ecosystems, Protected fish, marine pollution such as garbage and sewage, marine and fisheries research conducted on coral reefs that if these activities could damage and endanger the coral reef ecosystem. Public perceptions related to the role of PSDKP Lampulo base on supervision and prevention illegal fishing showed 48.89% of fisherman community stated that the supervision made by PSDKP base has been good in preventing and supervising Illegal fishing. As many as 86.67% of fishermen claim the existence of local POKMASWAS has contributed to the implementation of the task of prevention and supervision illegal fishing. Perairan Aceh berbatasan dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia serta memiliki gugusan pulau besar dan kecil sebanyak sekitar 180 pulau menjadikan wilayah Perairan Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar disektor kelautan dan perikanan. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktik penangkapan ikan secara tidak sah (Illegal fishing) dan mengancam kelestarian sumberdaya hayati lautdi Perairan Aceh. Pengawasan dan pencegahan Illegal fishing di Perairan Aceh dilakukan oleh Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, yang memilki peran salah satunya adalah mengawasi dan mencegah terjadinya Illegal fishing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pangkalan PSDKP dalam pengawasan dan pencegahan Illegal fishing, peran Pokmaswas dalam mendukung kegiatan Pangkalan PSDKP Lampulo dan mengetahui persepsi masyarakat tentang peranan Pangkalan PSDKP Lampulo terhadap pengawasan di Perairan Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pangkalan PSDKP Lampulo mempunyai peranan sebagai Pelaksanaan Operasional Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) Upaya pangkalan PSDKP Lampulo dalam Pelaksanaan Operasional Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah dengan melakukan pemasangan VMS (Vessel Monitoring System) penerbitan Surat Laik Operasi (SLO), pelaksanaan patroli kapal perikanan, dan melakukan verifikasi kapal penangkap ikan. Peranan POKMASWAS dalam mendukung kegiatan Pangkalan PSDKP terhadap pengawasan dan pencegahan Illegal fishing adalah ikut berperan aktif dalam masyarakat untuk memantau segala aktivitas yang dilarang seperti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berbahaya, pengeboman ikan, pengunaan zat kimia yang berbahaya bagi ekosistem perairan, penangkapan terhadap ikan yang dilindungi, pencemaran laut seperti sampah dan limbah, penelitian kelautan dan perikanan yang dilakukan dikawasan terumbu karang yang apabila kegiatan tersebut bisa merusak dan membahayakan ekosistem terumbu karang.Persepsi masyarakat terkait peran Pangkalan PSDKP Lampulo terhadap pengawasan dan pencegahan Illegal fishing menunjukkan 66.67% masyarakat nelayan menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Pangkalan PSDKP sudah baik dalam hal pencegahan dan pengawasan Illegal fishing. Sebanyak 86.67% nelayan menyatakan keberadaan POKMASWAS setempat sudah memberikan konstribusi terhadap pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan Illegal fishing.]]>
