<![CDATA[Pariwisata dapat menyediakan pertumbuhan ekonomi dalam hal membuka peluang kerja, pendapatan,taraf hidup, dan bisa mengaktifkan sektor perekonomian suatu daerah. Adanya pengelolaan dengan carapeningkatan fasilitas seperti sarana dan prasarana, SDM yang profesional dapat menciptakan daya tarikuntuk kegiatan pariwisata. melalui RPJMD Kabupaten Blitar melakukan pengembangan destinasi wisatapantai menemui suatu kendala dalam kewenangan lahan yang berada di tepian pantai serang, lahan tersebutmerupakan wilayah kerja dari Perum Perhutani sehingga pemerintah tidak bisa mengakses secara maksimal.Terjadinya tumpang tindih dalam pengelolaan tersebut Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya untukmelakukan sebuah sinergitas dalam pengelolaan destinasi wisata pantai serang. Sehingga dilakukannyacollaborative governance oleh Pemerintah Kebupaten Blitar dengan Perum Perhutani dan Pemerintah Desauntuk melakukan pengelolaan dengan maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan collaborativegovernance dalam pengelolan pariwisata pantai Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakanproses collaborative governance dari More and Stephens (2012) yang terdiri dari assasment, innitiation,delebration, implementation. Hasil penelitian menunjukan kolaborasi yang dilakukan assasment denganmelihat kondisi awal terjadi tumpang tindih antar pemangku kepetingan sehingga menghambat prosespengelolaan. Innitiation diprakarsai oleh pemerintah kabupaten bertujuan untuk mengurai permasalah yangtelah terjadi. Delebration dilakukan untuk mencapai kesepahaman bersama, hak dan kewajiban, peranstakeholders dalam menjalin kerjasama. Implementation terjadi sebuah perubahan pada lokasi wisata darifasilutas, jasa usaha, kemapuan SDM serta stakeholders yang memahami peran serta tupoksinya masingmasing.Kata Kunci: Collaborative governance, pariwisata Tourism can provide economic growth in terms of opening employment opportunities, income, livingstandards, and can activate the economic sector of a region. The existence of management by increasingfacilities such as facilities and infrastructure, professional human resources can create attraction for tourismactivities. through the Blitar Regency RPJMD, the development of coastal tourism destinations encounteredan obstacle in the authority of land located on the edge of Serang beach, the land is a working area of thePerhutani Public Corporation so that the government cannot access it optimally. The overlap in themanagement of the Blitar Regency Government seeks to establish a synergy in the management of the Serangbeach tourism destination. So that collaborative governance is carried out by the Blitar District Governmentwith Perum Perhutani and the Village Government to carry out maximum management. The purpose of thisstudy is to describe collaborative governance in the management of Serang beach tourism, PanggungrejoDistrict, Blitar Regency. This research uses descriptive type with a qualitative approach. The focus of thisstudy uses a collaborative governance process from More and Stephens (2012) which consists of assessment,innitiation, delebration, implementation. The results showed collaboration conducted by the assessment bylooking at the initial conditions of overlapping between stakeholders that hampered the management process.Innitiation initiated by the district government aims to unravel the problems that have occurred. Delebrationis done to achieve mutual understanding, rights and obligations, the role of stakeholders in establishingcooperation. Implementation occurs a change in the tourist location of the facilities, business services, abilityof human resources and stakeholders who understand the role and function of each.Keywords: Collaborative governance, tourism.]]>
