<![CDATA[This study aimed to analyze the socio-economic impacts perceived road users and to estimate the amount of loss of road users due to congestion seen from the value of compensation they're willing to accept (WTA). Data used in the form of primary data obtained through interviews using questionnaires distributed to 70 respondents. The sampling technique used in this research is by using Random Sampling method. Data was analyzed using quantitative descriptive qualitative method. The results of this study showed that the average value of Willingness to Accept (WTA) of the respondents expressed congestion for four-wheeled vehicles (cars) is Rp. 64062.5 and Rp. 61000 for two-wheeled vehicles (motorcycles). Based on this study of Banda Aceh city government of Banda Aceh should create a policy that could unravel congestion, namely by limiting the number of private vehicles, followed by improving the quality of public transport services, for example: the increasing cost of vehicle ownership tax. In addition, the government must also make city planning based on the densities activities in the city of Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi yang dirasakan pengguna jalan dan mengestimasi besarnya kerugian pengguna jalan akibat kemacetan dilihat dari nilai kompensasi (WTA) yang bersedia mereka terima. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada 70 orang responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode Random Sampling. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata WTA terhadap kemacetan yang diekspresikan responden untuk kendaraan roda empat (mobil) adalah Rp 64.062,5 dan Rp 61.000 untuk kendaraan roda dua (motor). Berdasarkan penelitian ini sebaiknya pemerintah Kota Banda Aceh membuat suatu kebijakan yang bisa mengurai kemacetan, yaitu dengan cara pembatasan jumlah kendaraan pribadi diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik, misalnya: peningkatan biaya kepemilikan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Pemerintah juga harus membuat perencanaan tata kota yang disesuaikan dengan kepadatan aktivitas kota Banda Aceh.]]>
