Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi Jurnal Administrasi Negara Jurnal Dimensi Kopasta: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK Minda Baharu Jurnal Trias Politika MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Meri Enita Puspita Sari
Universitas Riau Kepulauan
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Dimensi

 1 
PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENANGGULANGI GIZI BURUK DI YOGYAKARTA Puspitasari, Meri Enita
JURNAL DIMENSI Vol 2, No 2 (2013): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.407 KB) | DOI: 10.33373/dms.v2i2.142

Abstract

Masalah gizi buruk kini sudah menjadi masalah yang sangat pelik dan pantas dijadikan prioritas oleh pemerintah. Sudah selayaknya pula semua sektor wajib memperhatikan masalah ini. Hal ini dikarenakan sudah begitu banyak jiwa yang terenggut dan lebih ironisnya lagi korban-koraban tersebut sebagian besar adalah balita (anak dibawah lima tahun) dimana mereka yang menjadi generasi penerus bangsa. Untuk itu kita tidak boleh memandang sebelah mata permasalahan ini atau generasi penerus bangsa akan hilang.            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi permasalahan Gizi Buruk di Yogyakarta. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metodologi penelitian Kualitatif. Sumber Data Yang digunakan yaitu data primer dari hasil Observasi dan Wawancara serta data sekunder dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.Dalam penanganan Gizi Buruk, peranan pemerintah meliputi Adapun 3 peranan utama pemerintah dalam Bidang Kesehatan, yaitu :Peran sebagi pembiaya (fasilitator) : pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dana atau membuat system pelayanan kesehatan rakyat yang berkualitas yang dapt diakses oleh masyarakat miskin.Peran sebagai Pelaksana Pelayanan : pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas.Peran sebagai Regulator : menjamin tersediannya lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang aman / patient safety.
ANALISIS KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL ( P2SEDT) Puspitasari, Meri Enita
JURNAL DIMENSI Vol 4, No 2 (2015): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.506 KB) | DOI: 10.33373/dms.v4i2.35

Abstract

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (right based approach). Dalam pemahaman ini harus diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama. Kemiskinan juga harus dipandang sebagai masalah multidimensional, tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pendekatan right based approach mengandung arti bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap.Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Keinginan menangggulangi kemiskinan sebenarnya bukanlah hal baru. Dari lembar-lembar PJP I, terlihat bahwa menjelang pelaksanaan Repelita III (1979/1980-1983/1984) , pemerintah telah encanangkan dua pokok kebijakansanaan pembangunan yaitu : (1) mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskina dan (2) melaksanakan delapan jalur pemerataan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DALAM ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK Puspitasari, Meri Enita
JURNAL DIMENSI Vol 3, No 3 (2014): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.842 KB) | DOI: 10.33373/dms.v3i3.147

Abstract

Pelayanan publik yang optimal dan prima yang merupakan pengharapan dari seluruh masyarakat menjadi ukuran terhadap kinerja yang dilakukan oleh lembaga / instansi pelayanan publik. Penggambaran ketidapuasan masyarakat terhadap pelayanan publik maka akan selalu menjadi pembenahan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan.Implementasi kebijakan merupakan suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden)[1]. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.Istilah kebijakan (policy) yang dibedakan dari kata Kebijaksanaan (wisdom) maupun Kebajikan (virtues) merupakan prinsip atau cara betindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yag mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahakan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan kosisten dalam mencapai tujuan tertentu. Sehingga Standar Pelayanan Minimal (SPM), merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam hal peningkatan pelayanan publik.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGOPERASIAN TERMINAL GIWANGAN YOGYAKARTA SEBAGAI PENGGANTI TERMINAL UMBULHARJO Puspitasari, Meri Enita
JURNAL DIMENSI Vol 3, No 3 (2014): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2014)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.573 KB) | DOI: 10.33373/dms.v3i3.94

Abstract

Transportasi merupakan salah satu sector yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan. Dalam fungsinya sebagai Promoting sector dan servicing sector, tranportasi telah memegang peranan yang besar sebagai urat nadi perekonomian. Pembangunan sector transportasi dimaksudkan untuk menggerakkan berbagai potensi wilayah, meningkatan aksesbilitas dan mobilitas masyarakat, serta meningkatkan produktivitas kawasan perkotaan.Sasaran utama pembangunan sector transportasi dibanyak wilayah adalah untuk mewujudkan adanya keseimbangan perkembangan sector-sektor ekonomi, terutama pada wilayah-wilayah dengan tingkat pertumbuhan tinggi, seperti Kota Yogyakarta yang tiap tahunnya teradi tingkat pertumbuhan jumalah penduduk yang tinggi. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi bertujuan untuk menghubungkan sentra-sentra komersial dan fasilitas umum yang tersebar letaknya dengan sntra-sentra pemukiman penduduk, membuka kesempatan kerja, meningkatkan arus perhubungan antar kota kawasan hinterland-nya.Pembangunan dan pengembangan kota Yogyakarta sekarang ini mulai diarahkan kekawasan Selatan Kota Yogyakarta, yang meliputi kecamatan Kotagede, Umbulharjo, dan Mantrijeron. Khususnya dikawasan kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo, sekarang dibangun Terminal Angkutan Penumpang Tipe A Giwangan untuk menunjang sarana transportasi dan sebagai pengganti terminal Penumpang Umbulharjo.
STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI DAERAH HINTERLAND BATAM GOVERNMENT STRATEGY ON IMPLEMENTATION OF ILLITERACY ERADICATION PROGRAM AT HINTERLAND AREA Sari, Meri Enita Puspita; Farid, Yustinus; Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL DIMENSI Vol 6, No 1 (2017): JURNAL DIMENSI (MARET 2017)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.265 KB) | DOI: 10.33373/dms.v6i1.525

Abstract

Pemberantasan buta huruf merupakan bagian integral pengentasan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan dalarn kerangka makro pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemberantasan buta huruf menjadi sangat penting dan strategis, mengingat kondisi pendidikan penduduk Indonesia masih rendah.  Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara kemudian mengevaluasi pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Batam. Pada penelitian ini penulis berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun data. Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif yaitu terutama berupa kata­kata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Penelitian ini menitikberatkan pada field research atau penelitian lapangan, namun juga tidak mengesampingkan pada studi kepustakaan atau library research terutama dalam menyusun landasan teori. Langkah­-langkah yang diterapkan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kota Batam dalam pemberantasan buta aksara yakni; Langkah Persiapan meliputi; Sosialisasi, Pendataan calon warga belajar dan Pengajuan proposal, Langkah Pelaksanaan meliputi 3 tahapan: Tahap Pemberantasan (Tahap I), Tahap Pembinaan (Tahap II) dan Tahap Pelestarian (Tahap III), Langkah Monitoring dan Evaluasi, Langkah Pelaporan dan Tindak Lanjut. Adapun faktor yang mempengaruhi program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam adalah Nilai Sosial, Motivasi penduduk, keaktifan Tutor, Sarana dan Prasarana Warga Belajar dan Evaluasi Produk (Product). Kata Kunci : Strategi,  Implementasi, Buta AksaraLiteracy is an integral part of people from ignorance, poverty, backwardness, and powerlessness dalarn framework of macro human resource development in Indonesia. Literacy becomes a very important and strategic, considering the state of education of Indonesia's population is still low. This study author uses qualitative descriptive research, with the aim to determine the implementation of the program and then evaluate the Eradication of Illiteracy Eradication of Illiteracy implementation of the program implemented by the Department of Education Technical Implementation Unit of Batam. In this study the authors sought to develop concepts and collect data. Data collected in qualitative research is primarily in the form of words, phrases, or images that have more meaning than just a number or frequency. This study focused on field research or field research, but also did not rule out the literature study or library research, especially in developing a theoretical basis. Measures implemented technical implementation unit Batam City Department of Education in the eradication of illiteracy; Step Preparation includes; Socialization, Data Collection and Filing prospective learners proposals, Step Implementation includes 3 stages: Stage Eradication (Phase I), Development Phase (Phase II) and preservation phase (phase III), Step Monitoring and Evaluation, Reporting and Follow-up step. The factors that affect the program Eradication of Illiteracy in Batam is Social Values, Motivation population, liveliness Tutor, Citizens Learning Infrastructure and Product Evaluation (Product). Keywords : Strategy, Implementation, Illiteracy
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BATAM Puspitasari, Meri Enita; Setyobudi, Yustinus Farid; Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL DIMENSI Vol 4, No 3 (2015): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.913 KB) | DOI: 10.33373/dms.v4i3.51

Abstract

This research entitled Factors Affecting Compliance Implementation of Public Service Government of Batam. This study aims to determine the factors that influence the level of compliance of public service providers in the City of Batam. This research is useful to provide recommendations solutions and strategies to improve adherence public service providers.This research is a qualitative descriptive study. This study took place at the Department of Health and Department of Education Batam. The variables of this study were (1) Factors compliance behavior as independent variables, (2) Compliance with the Public Service Operator in accordance with Law No. 25 About the Public Service as the dependent variable. Data collection techniques with observation, interviews and documentation and questionnaires as secondary data. This research data analysis techniques using analysis of data reduction, data presentation and conclusion / verification.Results of this study based on behavioral factors, namely compliance in providing services to the public, the Department of Education and the Health Department in the knowledge, attitudes and actions in providing the services referred to Batam City Government Regional Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Public Service. While in service execution factors that in the implementation of the service to the community, the Department of Education and Department of Health have conducted according to the standards of service prescribed by the Government of Batam in accordance with Regulation No. 1 Year 2014 area Implementation of services carried out can be seen that the start of the awareness factor, organizational factors, factors rule, factor income, capabilities and skills, as well as service facilities factor, getting a response different from service users (community). Of the six factors are used as indicators of the implementation of services in this study, the factors factor rules and service facilities are under the spotlight of the public. Based on observations and interviews conducted are still many people who complained about how far the service provider to provide services not in accordance with service standards are displayed in the object of research.      Conclusion The research is Factors compliance behavior: In providing service to the community, required the Department of Education and Department of health knowledge,attitudes and actions in providing the services referred to Batam City Government Regional Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Public Service. But the results of this research that the compliance behavior factor still does not work as mandated by the Act. And Factor implementation of the service: In the implementation of service to the community, the Department of Education and Department of Health have conducted according to the standards of service prescribed by the Government of Batam in accordance with Regional Regulation No. 1 Year 2014. Implementation of services carried out can be seen that the factors of consciousness, organization, rules, income, ability and skills, as well as service facilities, got a different response from the service users (community). Of the six factors are used as indicators of the implementation of services in this study, the factors factor rules and service facilities are under the spotlight of the public. Based on observations and interviews conducted are still many people who complained about how far the service provider to provide services not in accordance with service standards are displayed in the object of research.
KUALITAS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KOTA BATAM Meri Enita Puspita Sari
JURNAL DIMENSI Vol 6, No 2 (2017): JURNAL DIMENSI (JULI 2017)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.818 KB) | DOI: 10.33373/dms.v6i2.1053

Abstract

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dapat dilakukan secara sporadik adalah bagian pertama pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan, mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah di dalam wilayah atau bagian dari desa / kelurahan secara individu atau berkelompok. Dinas Pertanahan Batam bertugas untuk melakukan layanan pendaftaran tanah yang dikelola oleh Kantor Pertanahan sendiri. Selain tugas lain yang ditugaskan oleh Menteri Agraria, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 sebagai berikut: pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya. untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan serta pelaksanaan ketentuan undangan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Layanan Kantor Pertanahan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama secara sporadik dalam memberikan layanan pendaftaran tanah kepada pemohon atau masyarakat sudah berjalan dengan baik meski masih ada beberapa pegawai yang belum maksimal dalam memberikan pelayanan sehingga bias mempengaruhi pelayanan, Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pertanggu Kota Batam. Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, Tanah, Sporadik Registration of land for the first time can be done by sporadic is the first part of land registration done at the request of the interested parties, concerning one or several objects of land registration within the territory or part of a village / kelurahan individually or massively.Batam Land Office has duty to carry out land registration service which managed by Land Office itself. As well as other tasks assigned by the Minister of Agrarian Affairs, this is in line with the Decision of Minister of Defense Apparatus State Apparatus Number 63 Year 2003 as follows: public service is any service activities undertaken by the providers of public services as an effort to meet the needs of service recipients as well as the implementation of the provisions of legislation invitation.The result of the research shows that the Quality of Land Office Service in the Implementation of First Land Registration Sporadically in giving the land registration service to the applicant or the community, has been running properly although there are still some employees still not maximally in providing services so that the bias affects the service, Lack of facilities and infrastructure facilities that exist in Batam City Pertanahan Office. Keywords: quality, service, land, sporadic.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PUSAT LATIHAN GAJAH DI PROVINSI BENGKULU Meri Enita Puspitasari
JURNAL DIMENSI Vol 1, No 1 (2012): JURNAL DIMENSI (MARET 2012)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.021 KB) | DOI: 10.33373/dms.v1i1.156

Abstract

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang cukup besar. Luas Indonesia yang hanya 1, 3 % dari bagian permukaan bumi, memiliki 10 % dari semua jenis tumbuhan yang ada didunia. Jumlah fauna yang berada di Indonesia terdiri dari 12 % mamalia, 10 % dari seluruh reptilia, 17 % dari seluruh burung dan lebih dai 25 % dari seluruh biota yang terdapat di laut dan perairan tawar dunia (www.i-elisa.com). Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menetapkan empat bidang untuk melaksanakan gerakan dibidang konservasi meliputi : reformasi di sektor kebijakan dan peraturan, keuangan, sosial budaya dan manajemen. Ada sekitar 157 kebijakan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan manajemen kawasan lindung dan yang terpenting adalah Undang-Undang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem tahun 1990, salah satunya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kemudian di fokuskan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun undang-undang itu telah ditetapkan selama 10 tahun, tetapi penegakkannya masih lemah. Sampai sekarang, hanya sedikit kasus penebangan liar dan perburuan yang diadili. Peraturan pemerintah sebagai kepanjangan dari undang-undang yang sampai sekarang belum lengkap itu turut menghambat pelaksanaan undang-undang. Peraturan yang berbeda juga menimbulkan perbedaan dalam pengelolaan kawasan. Contohnya, undang-undang konservasi jelas melarang usaha penebangan dan pertambangan di dalam kawasan lindung. Hal ini juga didukung berbagai peraturan, tetapi perjanjian antar Departemen kehutanan dan pertambangan justru memperbolehkan eksploitasi didalam kawasan. (Jatna Supriatna, 2008 : 59-60)Berdasarkan Undang-undang No.5 tentang konservasi 1990, Direktorat jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi alam dibawah Departemen Kehutanan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan peraturan dan melaksanakannya. Kewajiban itu tetap diembannya bahkan di era disentralisasi sekarang ini. Gajah Sumatra ( Elephas maximus sumatranus) merupakan mamalia besar yang dilindung oleh Undang-undang. Secara Internasional satwa tersebut termasuk dalam kategori satwa terancam punah (endangered species) dalam Red Data Book IUCN. Sedangkan di Indonesia, gajah Sumatra dilindungi berdasarkan PP. No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa. Keberadaan gajah Sumatra di habitat alaminya ditemukan di hutan-hutan konservasi, hutan lindung atau hutan produksi yang ada dipulau Sumatra, statusnya sebagai satwa langka karena eksistensinya sangat rentan terhadap kepunahan yang diakibatkan oleh rusaknya habitat alami, perburuan liar yang makin marak, perusakan hutan terus menerus sebagai tempat hidup dan mencari makan satwa tersebut kian menyempit, serta ketersediaan di dalam habitatnya alaminya makin menipis, hingga satwa tersebut keluar dari habitatnya untuk mencari makan.
Co-Authors Diah Ayu Pratiwi Miguel, Ibrahim Sahidjun Muhammad Solihin Muhammad Solihin, Muhammad Nadia Nurfadila Nurfadila Nurhayati Nurhayati Nurhayati Nurhayati Permana, Wahyu Rahmayandi Mulda Ronal Parlindungan Ronald Parlindungan Solihin , Muhammad Sri Mulyati Winda Roselina Effendi Wiyono Wiyono Yustinus Farid Setyobudi, Yustinus Farid Yustinus Farid, Yustinus