Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PADA DAERAH KEPULAUAN KOTA BATAM SARI, MERI ENITA PUSPITA
POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK Vol 1, No 1 (2014): POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.086 KB)

Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksutkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu. Pemberantasan buta huruf merupakan bagian integral pengentasan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan dalarn kerangka makro pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemberantasan buta huruf menjadi sangat penting dan strategis, mengingat kondisi pendidikan penduduk Indonesia masih rendah. Penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara kemudian mengevaluasi pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Batam. Pada penelitian ini penulis berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun data. Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif yaitu terutama berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Penelitian ini menitikberatkan pada field research atau penelitian lapangan, namun juga tidak mengesampingkan pada studi kepustakaan atau library research terutama dalam menyusun landasan teori. Langkah-langkah yang diterapkan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kota Batam dalam pemberantasan buta aksara yakni; Langkah Persiapan meliputi; Sosialisasi, Pendataan calon warga belajar dan Pengajuan proposal, Langkah Pelaksanaan meliputi 3 tahapan: Tahap Pemberantasan (Tahap I), Tahap Pembinaan (Tahap II) dan Tahap Pelestarian (Tahap III), Langkah Monitoring dan Evaluasi, Langkah Pelaporan dan Tindak Lanjut. Adapun faktor yang mempengaruhi program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam adalah Nilai Sosial, Motivasi penduduk, keaktifan Tutor, Sarana dan Prasarana Warga Belajar dan Evaluasi Produk (Product). Kata Kunci : Implementasi Program, Buta Aksara

PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENANGGULANGI GIZI BURUK DI YOGYAKARTA Puspitasari, Meri Enita
JURNAL DIMENSI Vol 2, No 2 (2013): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Masalah gizi buruk kini sudah menjadi masalah yang sangat pelik dan pantas dijadikan prioritas oleh pemerintah. Sudah selayaknya pula semua sektor wajib memperhatikan masalah ini. Hal ini dikarenakan sudah begitu banyak jiwa yang terenggut dan lebih ironisnya lagi korban-koraban tersebut sebagian besar adalah balita (anak dibawah lima tahun) dimana mereka yang menjadi generasi penerus bangsa. Untuk itu kita tidak boleh memandang sebelah mata permasalahan ini atau generasi penerus bangsa akan hilang.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam menanggulangi permasalahan Gizi Buruk di Yogyakarta. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metodologi penelitian Kualitatif. Sumber Data Yang digunakan yaitu data primer dari hasil Observasi dan Wawancara serta data sekunder dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.Dalam penanganan Gizi Buruk, peranan pemerintah meliputi Adapun 3 peranan utama pemerintah dalam Bidang Kesehatan, yaitu :Peran sebagi pembiaya (fasilitator) : pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan dana atau membuat system pelayanan kesehatan rakyat yang berkualitas yang dapt diakses oleh masyarakat miskin.Peran sebagai Pelaksana Pelayanan : pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas.Peran sebagai Regulator : menjamin tersediannya lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang aman / patient safety.

ANALISIS KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL ( P2SEDT) Puspitasari, Meri Enita
JURNAL DIMENSI Vol 4, No 2 (2015): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (right based approach). Dalam pemahaman ini harus diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama. Kemiskinan juga harus dipandang sebagai masalah multidimensional, tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pendekatan right based approach mengandung arti bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap.Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Keinginan menangggulangi kemiskinan sebenarnya bukanlah hal baru. Dari lembar-lembar PJP I, terlihat bahwa menjelang pelaksanaan Repelita III (1979/1980-1983/1984) , pemerintah telah encanangkan dua pokok kebijakansanaan pembangunan yaitu : (1) mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskina dan (2) melaksanakan delapan jalur pemerataan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DALAM ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK Puspitasari, Meri Enita
JURNAL DIMENSI Vol 3, No 3 (2014): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Pelayanan publik yang optimal dan prima yang merupakan pengharapan dari seluruh masyarakat menjadi ukuran terhadap kinerja yang dilakukan oleh lembaga / instansi pelayanan publik. Penggambaran ketidapuasan masyarakat terhadap pelayanan publik maka akan selalu menjadi pembenahan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan.Implementasi kebijakan merupakan suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden)[1]. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.Istilah kebijakan (policy) yang dibedakan dari kata Kebijaksanaan (wisdom) maupun Kebajikan (virtues) merupakan prinsip atau cara betindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yag mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahakan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan kosisten dalam mencapai tujuan tertentu. Sehingga Standar Pelayanan Minimal (SPM), merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam hal peningkatan pelayanan publik.

ANALISIS KEBIJAKAN PENGOPERASIAN TERMINAL GIWANGAN YOGYAKARTA SEBAGAI PENGGANTI TERMINAL UMBULHARJO Puspitasari, Meri Enita
JURNAL DIMENSI Vol 3, No 3 (2014): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2014)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Transportasi merupakan salah satu sector yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan. Dalam fungsinya sebagai Promoting sector dan servicing sector, tranportasi telah memegang peranan yang besar sebagai urat nadi perekonomian. Pembangunan sector transportasi dimaksudkan untuk menggerakkan berbagai potensi wilayah, meningkatan aksesbilitas dan mobilitas masyarakat, serta meningkatkan produktivitas kawasan perkotaan.Sasaran utama pembangunan sector transportasi dibanyak wilayah adalah untuk mewujudkan adanya keseimbangan perkembangan sector-sektor ekonomi, terutama pada wilayah-wilayah dengan tingkat pertumbuhan tinggi, seperti Kota Yogyakarta yang tiap tahunnya teradi tingkat pertumbuhan jumalah penduduk yang tinggi. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi bertujuan untuk menghubungkan sentra-sentra komersial dan fasilitas umum yang tersebar letaknya dengan sntra-sentra pemukiman penduduk, membuka kesempatan kerja, meningkatkan arus perhubungan antar kota kawasan hinterland-nya.Pembangunan dan pengembangan kota Yogyakarta sekarang ini mulai diarahkan kekawasan Selatan Kota Yogyakarta, yang meliputi kecamatan Kotagede, Umbulharjo, dan Mantrijeron. Khususnya dikawasan kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo, sekarang dibangun Terminal Angkutan Penumpang Tipe A Giwangan untuk menunjang sarana transportasi dan sebagai pengganti terminal Penumpang Umbulharjo.

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI DAERAH HINTERLAND BATAM GOVERNMENT STRATEGY ON IMPLEMENTATION OF ILLITERACY ERADICATION PROGRAM AT HINTERLAND AREA Sari, Meri Enita Puspita; Farid, Yustinus; Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL DIMENSI Vol 6, No 1 (2017): JURNAL DIMENSI (MARET 2017)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Pemberantasan buta huruf merupakan bagian integral pengentasan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan dalarn kerangka makro pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemberantasan buta huruf menjadi sangat penting dan strategis, mengingat kondisi pendidikan penduduk Indonesia masih rendah. Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara kemudian mengevaluasi pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Batam. Pada penelitian ini penulis berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun data. Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif yaitu terutama berupa katakata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Penelitian ini menitikberatkan pada field research atau penelitian lapangan, namun juga tidak mengesampingkan pada studi kepustakaan atau library research terutama dalam menyusun landasan teori. Langkah-langkah yang diterapkan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kota Batam dalam pemberantasan buta aksara yakni; Langkah Persiapan meliputi; Sosialisasi, Pendataan calon warga belajar dan Pengajuan proposal, Langkah Pelaksanaan meliputi 3 tahapan: Tahap Pemberantasan (Tahap I), Tahap Pembinaan (Tahap II) dan Tahap Pelestarian (Tahap III), Langkah Monitoring dan Evaluasi, Langkah Pelaporan dan Tindak Lanjut. Adapun faktor yang mempengaruhi program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam adalah Nilai Sosial, Motivasi penduduk, keaktifan Tutor, Sarana dan Prasarana Warga Belajar dan Evaluasi Produk (Product). Kata Kunci : Strategi, Implementasi, Buta AksaraLiteracy is an integral part of people from ignorance, poverty, backwardness, and powerlessness dalarn framework of macro human resource development in Indonesia. Literacy becomes a very important and strategic, considering the state of education of Indonesia's population is still low. This study author uses qualitative descriptive research, with the aim to determine the implementation of the program and then evaluate the Eradication of Illiteracy Eradication of Illiteracy implementation of the program implemented by the Department of Education Technical Implementation Unit of Batam. In this study the authors sought to develop concepts and collect data. Data collected in qualitative research is primarily in the form of words, phrases, or images that have more meaning than just a number or frequency. This study focused on field research or field research, but also did not rule out the literature study or library research, especially in developing a theoretical basis. Measures implemented technical implementation unit Batam City Department of Education in the eradication of illiteracy; Step Preparation includes; Socialization, Data Collection and Filing prospective learners proposals, Step Implementation includes 3 stages: Stage Eradication (Phase I), Development Phase (Phase II) and preservation phase (phase III), Step Monitoring and Evaluation, Reporting and Follow-up step. The factors that affect the program Eradication of Illiteracy in Batam is Social Values, Motivation population, liveliness Tutor, Citizens Learning Infrastructure and Product Evaluation (Product). Keywords : Strategy, Implementation, Illiteracy

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BATAM Puspitasari, Meri Enita; Setyobudi, Yustinus Farid; Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL DIMENSI Vol 4, No 3 (2015): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

This research entitled Factors Affecting Compliance Implementation of Public Service Government of Batam. This study aims to determine the factors that influence the level of compliance of public service providers in the City of Batam. This research is useful to provide recommendations solutions and strategies to improve adherence public service providers.This research is a qualitative descriptive study. This study took place at the Department of Health and Department of Education Batam. The variables of this study were (1) Factors compliance behavior as independent variables, (2) Compliance with the Public Service Operator in accordance with Law No. 25 About the Public Service as the dependent variable. Data collection techniques with observation, interviews and documentation and questionnaires as secondary data. This research data analysis techniques using analysis of data reduction, data presentation and conclusion / verification.Results of this study based on behavioral factors, namely compliance in providing services to the public, the Department of Education and the Health Department in the knowledge, attitudes and actions in providing the services referred to Batam City Government Regional Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Public Service. While in service execution factors that in the implementation of the service to the community, the Department of Education and Department of Health have conducted according to the standards of service prescribed by the Government of Batam in accordance with Regulation No. 1 Year 2014 area Implementation of services carried out can be seen that the start of the awareness factor, organizational factors, factors rule, factor income, capabilities and skills, as well as service facilities factor, getting a response different from service users (community). Of the six factors are used as indicators of the implementation of services in this study, the factors factor rules and service facilities are under the spotlight of the public. Based on observations and interviews conducted are still many people who complained about how far the service provider to provide services not in accordance with service standards are displayed in the object of research.Â Â Â Â Â Conclusion The research is Factors compliance behavior: In providing service to the community, required the Department of Education and Department of health knowledge,attitudes and actions in providing the services referred to Batam City Government Regional Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Public Service. But the results of this research that the compliance behavior factor still does not work as mandated by the Act. And Factor implementation of the service: In the implementation of service to the community, the Department of Education and Department of Health have conducted according to the standards of service prescribed by the Government of Batam in accordance with Regional Regulation No. 1 Year 2014. Implementation of services carried out can be seen that the factors of consciousness, organization, rules, income, ability and skills, as well as service facilities, got a different response from the service users (community). Of the six factors are used as indicators of the implementation of services in this study, the factors factor rules and service facilities are under the spotlight of the public. Based on observations and interviews conducted are still many people who complained about how far the service provider to provide services not in accordance with service standards are displayed in the object of research.

FAKTOR-FAKTORYANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT SUKU LAUT PULAU BERTAM KOTA BATAM Sari, Meri Enita Puspita; Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.508 KB)

Abstract The Batam City Government has carried out various efforts to improve the welfare of life among the tribal communities. Various programs, training and education skills have been carried out by the government to the Sea Tribe to improve their basic skills, but the programs implemented have not been able to improve the basic skills needed in the life of the Sea Tribe. This study uses qualitative research methods, this method is used to be able to draw and examine the factors that influence the level of welfare of Bertam Island tribal people. Based on the results of the study, changes in life carried out by the marine tribes of Bertam Island affect their quality of life, especially social welfare. The Sea Tribe community still relies on traditional fish catches only and lives in deprived conditions, it can be seen from the quality of water obtained, houses occupied and inadequate fish catching equipment, other social aspects Sea communities are found not do community activities together with each other. In addition to different religious factors, people gather more with their families than they mingle with other communities. The cultural aspect also influences changes in the life of the sea tribe community. This can be seen from the beginning of the fading culture of tradition in terms of art and the existing generation will be faced with several threats such as loss of identity of the Sea Tribe as fishers, difficulties in continuing their lives because their society is still at a very low level of education and unable to compete in a world that growing. Keywords: Public Welfare, Marine tribe society, The role of government AbstrakPemerintah Kota Batam telah melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dikalangan komunitas suku laut. Berbagai program, pelatihan dan pendidikan keterampilan telah dilakukan oleh pemerintah kepada Suku Laut ini untuk meningkatkan keterampilan dasar mereka, namun program-program yang dilaksanakan masih belum mampu meningkatkan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan Suku Laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk dapat menggambarakan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat suku laut Pulau Bertam. Berdasarakan hasil penelitian, Perubahan hidup yang dijalankan oleh masyarakat suku laut pulau Bertam mempengaruhi kualitas hidup mereka terutama kesejahteraan sosial. komunitas Suku Laut masih bergantung kepada hasil tangkapan ikan secara tradisional saja dan hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, hal tersebut terlihat dari kualitas air yang diperoleh, rumah yang ditempati dan peralatan tangkapan ikan yang belum memadai, diaspek sosial lainnya komunitas masyarakat Suku Laut didapati masih tidak melakukan aktivitas kemasyarakatan secara bersama antara satu sama lain. Selain faktor agama yang berbeda, masyarakat lebih banyak berkumpul dengan keluarga masing-masing dibanding berbaur dengan masyarakat lainnya yang lain. Aspek budaya juga mempengaruhi perubahan hidup masyarakat Suku laut. Hal ini terlihat dari mulai pudarnya budaya tradisi dalam hal kesenian dan generasi yang ada akan berhadapan dengan beberapa ancaman seperti kehilangan identitas Suku Laut sebagai penangkap ikan, kesulitan meneruskan kehidupan karana masyarakat mereka masih berada dalam tingkat pendidikan yang sangat rendah dan tidak mampu bersaing dalam dunia yang semakin berkembang. Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat, Masyarakat Suku Laut, Peranan Pemerintah

Peran Masyarakat dalam Mencapai Pola Konsumsi Berkelanjutan Sari, Meri Enita Puspitasar
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.147 KB)

AbstractIn this study, the authors discussed in the pattern of sustainable consumption for consumer health and environmentally friendly so as to achieve human goals can survive to live on earth until his offspring through sustainable consumption patterns and sustainable living. This can be achieved through the government's way of promoting sustainable consumption patterns, through education that can increase the bargaining power of consumers, provide access to consumers on non-hazardous products, promote fair, equitable and sustainable development in economic and social development and information services and options information needs in accordance with the wishes and needs of individuals. Continuous consumption is a requirement of consumers to meet the needs that are needed and ensure the fulfillment of its needs it does not endanger the environment. This awareness emerged, when already many of consumers who enjoy education from various disciplines, awareness of the fulfillment of needs in accordance with the needs arise. Consumers also begin to feel the advantages of a result of business, because many consumers who suffered losses both in terms of health and from existing consumers imbalances of the earth over all goods used so far are not safe against the environment. Keywords: role of society, consumption sustainable, consumer AbstrakPada penelitian ini, yang penulis bahas ialah mengenai pola konsumsi yang berkelanjutan yang aman bagi kesehatan konsumen serta ramah lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan manusia dapat bertahan tinggal di bumi hingga anak cucunya melalui pola konsumsi berkelanjutan dan kehidupan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui bagaimana pemerintah dalam melakukan promosi pola konsumsi berkelanjutan, yakni melalui pendidikan yang dapat meningkatkan daya tawar konsumen, memberikan akses padakonsumen atas produk non berbahaya, melakukan promosi yang adil, merata dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial dan perlindungan lingkungan dengan memberikan informasi serta kemudahan atas akses informasi yang memadai untuk memungkinkan konsumen membuat pilihan informasi sesuai dengan keinginan dankebutuhan individu. Konsumsi berkelanjutan ialah kesadaran konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan menjamin pemenuhan kebutuhannya itu tidak membahayakan lingkungan. Kesadaran ini muncul, ketika sudah mulai banyak dari konsumen yang menikmati pendidikan dari berbagai disiplin ilmu, kesadaran akan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan pun muncul. Konsumen juga mulai merasakan betapa telah menjadi objek dari usaha produsen, sebab banyak konsumen yang mengalami kerugian baik dari segi kesehatan maupun dari konsumen yang sudah menyadari ketidakseimbangan bumi atas segala barang yang digunakan selama ini tidak aman terhadap lingkungan. Kata Kunci : peran masyarakat, konsumsi berkelanjutan, konumen

PEMERINTAH DAN PERANANNYA DALAM PELAYANAN PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KECAMATAN LUBUK BAJA KOTA BATAM Sari, Meri Enita Puspitasar
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.564 KB)

Abstract This study is intended to see how the government service in the management of identity card (KTP) either from the apparatus or from its role. Identity Card (KTP) is one of the mandatory identity that must be owned by every citizen of Indonesia and has been regulated by the rules in effect so that in the implementation of society must get good service. A policy will be successfully implemented if the government apparatus in running it in the community in accordance with the role and rules that apply and the community must also accept and support the policy so that there is a good interaction. Lubuk Baja sub-district has performed its role and provide maximum services, but there are still obstacles in terms of human resources, access and facilities. The importance of increasing human resources by providing training and training for the socialization, implemtation and evaluation of the policy can work well, the government should also provide easy access for the community and the addition of facilities that support the role and services to run well. Keywords: government, role, public service AbstrakStudi ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelayanan pemrintah dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) baik itu dari aparaturnya ataupun dari peranannya. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas wajib yang harus dimiliki setiap warga Negara Indonesia dan sudah diatur oleh aturan-aturan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik. Suatu kebijakan akan berhasil dilaksanakan apabila aparatur-aparatur pemerintah dalam menjalankannya dimasyarakat sesuai dengan peranan dan aturan yang berlaku dan masyarakat juga harus menerima dan mendukung kebijakan tersebut sehingga terjadi interaksi yang baik. Kecamatan Lubuk Baja sudah menjalankan peranannya dan memberikan pelayanan yang maksimal, hanya saja masih terdapat kendala dari segi sumber daya manusia, akses dan fasilitas-fasilitas. Pentingnya peningkatan sumber daya manusia missal dengan memberikan pelatihan dan diklat agar dalam tahap sosialisasi, implemtasi dan evaluasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, pemerintah juga harus memeberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan penambahan-penambahan fasilitas yang mendukung peranan dan pelayanan agar berjalan dengan baik. Kata Kunci : pemerintah, peranan, pelayanan publik

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search