Akhmad Khalimy
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

URGENSI MENJADIKAN DESA SEBAGAI BASIS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Akhmad Khalimy
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.816 KB) | DOI: 10.24235/mahkamah.v3i1.2754

Abstract

ABSTRAK Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan tentang perlunya pemberdayaan masyarakat desa dengan cara mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di satu sisi jumlah desa yang sangat besar, semakin banyak desa menjadi kota potensi konflik yang akan terus muncul di desa, ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan, maka pemerintah desa urgen mengenal dan menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Di sisi lain jumlah kasus yang masuk ke pengadilan juga terus bertambah setiap tahun.Mengingat mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Pengenalan dan penggunaan Mediasi oleh pemerintahan desa dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus penyelesaian sengketa secara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Keberadaan mediasi di desa dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian sengketa; sekaligus dapat mengurangi jumlah kasus yang masuk ke pengadilan. Kata kunci: desa, mediasi, pemberdayaan Law No. 6 of 2014 on Villages mandates the need for empowerment of rural communities by developing the independence and welfare of the people by increasing knowledge, attitude, skills, behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through the establishment of policies, programs, activities and assistance which corresponds to the essence of the problem and the priority needs of the village community.On the one hand, the vast number of villages, the more villages to be a city, the conflict will continue to emerge in the village, coupled with the low level of education and poverty. It’s urgent for village government recognizes and uses mediation as an alternative to dispute resolution. On the other hand, the number of cases that go to court also continues to grow every year.Whereas mediation is a peaceful, effective, and effective way to resolve disputes, and may open broader access to the Parties for a satisfactory and just settlement. The introduction and use of Mediation by village administrations can serve as an instrument to improve people's access to justice as well as settle disputes in a simple, fast, and costly manner. The existence of village mediation can strengthen and optimize the functioning of community institutions in settlement dispute; while reducing the number of cases that go to court.Keywords: village, mediation, empowerment
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kasus Femisida di Indonesia Studi Kasus: Pembunuhan di Cirebon Fatikasari, Indi; Iim Imroatus Sholihah Hamid; Akhmad Khalimy; Dian Latifiani
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v6i2.2874

Abstract

This study aims to examine the phenomenon of femicide in Indonesia, focusing on the murder case in Cirebon. Femicide, as a form of extreme violence against women, is often triggered by complex social, cultural, and economic factors. The research method used is descriptive qualitative with a sociological juridical approach, which includes news analysis and secondary data related to femicide cases. The results of the study indicate that the patriarchal structure that dominates society contributes to the high number of femicide, where many perpetrators are intimate partners of the victim. Law enforcement against perpetrators of femicide also faces significant challenges, including a lack of understanding of gender issues among law enforcement officers. This study recommends the need for more effective public policies and strict law enforcement to protect women and prevent future femicide.
Penggunaan Kamera Pengawas dalam Pemeriksaan dan Penahanan: Upaya Perlindungan HAM dalam Pembaruan RKUHAP 2025 Muh. Abdul Rafi; Agung Rizky Permana; Akhmad Khalimy
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/ijocl.v7i1.3061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penggunaan kamera pengawas dalam proses pemeriksaan dan penahanan serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum nasional dan internasional, serta laporan-laporan empirik terkait praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dan interpretasi hukum terhadap norma yang berlaku serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam rancangan undang-undang yang ada masih bersifat umum dan belum menciptakan kewajiban normatif yang kuat terhadap penggunaan kamera pengawas, sehingga efektivitasnya sebagai mekanisme akuntabilitas hukum belum maksimal. Meskipun teknologi ini memiliki potensi mencegah kekerasan, efektivitasnya sangat bergantung pada keberadaan pengawasan independen, standar operasional prosedur yang tegas, serta jaminan akses terhadap rekaman sebagai alat kontrol publik. Oleh karena itu, penguatan aspek normatif dan institusional menjadi hal mendesak agar penggunaan kamera pengawas benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif.