Articles
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet ]]>
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>
<![CDATA[ Pandecta Vol 8, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Potensi yang dimiliki masyarakat (pelaku usaha kecil) apabila diberdayakan semaksimal mungkin melalui pemberian kredit usaha dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 12 ayat (1) àberbunyi ââ¬ËUntuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umumââ¬â¢. BTPN MUR Cabang Karangayu Semarang àturut berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kredit usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui dan menganalisa upaya preventif timbulnya kredit macet dalam pemberian kredit usaha. àPenelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan pemberian kredit kepada debitur yaitu dengan mempertimbangkan àââ¬Åthe five of credit analysisââ¬Â calon debitur. Proses analisa mendalam sesuai dengan UU Perbankan No 10 tahun 1998 Pasal 8 yang berbunyi ââ¬ËDalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.ââ¬Â. àSelain itu juga dilakukan upaya pendampingan melalui kegiatan pelatihan àberkala seputar pengelolaan modal dan usaha serta monitoring ke tempat usaha. àTujuan dari pendampingan agar debitur menggunakan dana kredit secara maksimal, penuh tanggung jawab sehingga dalam proses pngembalian angsuran di tiap bulan selalu lancar.àPotential of community (small business agent) when empowered as much as possible through the business lending can improve peopleââ¬â¢s lives. The regulation no 10 of 1998 Article 12 paragraph (1) said that ââ¬â¢To support the implementation of the improve livesââ¬â¢ program to many people through empowerment of economic enterprises, small and medium enterprises, Government work with Bank Indonesia can cooperate with the Public Banks. MUR of BTPNââ¬â¢s Karangayu branch of Semarang played a role in community empowerment through the business lending. This study aims to analyze the analysis of business lending to debtor. This study uses an empirical approach of empirical juridical. The analysis resultsââ¬â¢ conclusions in business lending to debtor is consider ââ¬Âthe five of credit analysisââ¬Â of debtor. In-depth analysis of the process in accordance with the Banking Regulation No. 10 of 1998 Paragraph 8 said that,ââ¬Â In providing credit or financing based on Islamic principles, public banks shall have a belief based on in-depth analysis or conviction and the ability and responsibility of debtor to repay the debt or return the financing referred to appropriate with the agreement.]]>
<![CDATA[AKTE OTENTIK UNTUK MEMINIMALISIR SENGKETA HIBAH ]]>
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Vol 19, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peralihan hak atas tanah dapat melalui berbagai cara. Seperti jual beli, warisan dan hibah. Di setiap peralihan hak atas tanah tersebut memerlukan bukti peralihan yaitu akta otentik. Dalam hibah, masyarakat kurang paham tentang pentingnya akta otentik hibah. Padahal dengan adanya akta otentik hibah memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya dan meminimalisir terjadinya sengketa hibah. Pelaksanaan pengabdian telah didahului dengan survei awal daerah lokasi pengabdian di bulan april 2014. Hasil survei menunjukkan banyak masyarakat terutama yeng telah melakukan hibah tanah/rumah tidak paham pentingnya akta hibah. Sehingga tim pengabdi merasa sangat prihatin dan bersemangat untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum pentingnya akta hibah. Juli 2014, tim pengabdi menindaklanjuti dengan melakukan perizinan secara lesan terhadap sasaran pengabdian yaitu masyarakat Desa Karangmanggis. Setelah mendapat jawaban bahwa bisa dilakukan di bulan September, maka secara formal/prosedur perizinan, surat tertulis kami susulkan. Sosialisasi dilakukan pada hari Ahad tanggal 7 September pukul 13.00. Kegiatan ini dilakukan dengan materi pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat secara dengan atmosfer diskusi dengan duduk bersama dalam suatu lingkaran dan bertautan erat pada materi yang diberikan secara bergiliran. Metode yang dilakukan secara diskusi interaktif yang didahului dengan pemberian materi terkait.Kata kunci : akta otentik, hibah]]>
<![CDATA[URGENSI PERSETUJUAN ISTRI DALAM IJIN POLIGAMI SUAMI DI KELURAHAN NGIJO GUNUNGPATI SEMARANG ]]>
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Vol 18, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan pengabdian ini adalah kelanjutan dari kegiatan penelitian di tahun 2012 yang dilakukan oleh Tim pengabdi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tentang pentingnya persetujuan seorang istri dalam memberikan ijin poligami sehingga hakim pengadilan memberikan ijin untuk berpoligami. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sangat memperhatikan perempuan (istri tua) sebagai subyek hukum yang patut dijadikan acuan dasar pertimbangan hakim memberikan ijin poligami. Pelaksanaan pengabdian telah didahului dengan survei awal daerah lokasi pengabdian di bulan Februari 2013. Hasil survei menunjukkan banyak masyarakat terutama perempuan yang sudah menikah ataupun belum menikah yang tidak mengetahui bahwa aturan UU Perkawinan sangat melindungi kepentingan perempuan yang akan âdimaduâ (istri tua) maupun calon istri. Sehingga tim pengabdi merasa sangat prihatin dan bersemangat untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum kita yang pro gender (perempuan) dalam hal ini untuk melindungi kepentingan istri tua ataupun calon istri. Di akhir oktober 2013, tim pengabdi menindaklanjuti dengan melakukan perizinan secara lesan terhadap sasaran pengabdian yaitu Majlis Taklim Al Hidayah. Setelah mendapat jawaban bahwa bisa dilakukan di awal November, maka secara formal/ prosedur perizinan, surat tertulis kami susulkan. Sosialisasi dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 November pukul 14.00. Kegiatan ini dilakukan dengan materi pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat secara dengan atmosfer diskusi dengan duduk bersama dalam suatu lingkaran dan bertautan erat pada materi yang diberikan secara bergiliran. Metode yang dilakukan secara diskusi interaktif yang didahului dengan pemberian materi terkait.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PENYADARAN HUKUM TENTANG PENCEMARAN AIR BAWAH TANAH AKIBAT INTRUSI AIR LAUT DI DESA KEL DADAPSARI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>;
<![CDATA[Widyawati, Anis]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Vol 15, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ketersediaan air sebagai kebutuhan sehari-hari selain dari air PDAM juga berasal dari air bawah tanah dengan cara membuat sumur bor. Namun sayangnya daerah Semarang Utara yang merupakan pemukiman padat penduduk dan industri dalam pembuatan sumur tidak memperhatikan aspek lingkungan. Pembuatan dan pengeboran sumur secara besar-besaran selalu meningkat dari tahun ke tahun. Akibat dari pengambilan air bawah tanah secara berlebihan yaitu terjadi penurunan ketinggian tanah yang berdampak pada turunnya permukaan air bawah tanah dan juga kualitas dari air bawah tanah tersebut. Pada daerah kecamatan Semarang Utara yang merupakan daerah yang berbatasan dengan laut Jawa, sangat dimungkinkan terjadinya intrusi air laut, akibat dari pembuatan sumur bor secara besar-besaran. Air laut yang mengandung clorida (air asin)apabila merembes kedalam air tanah pada tingkatan tertentu, akan menyebabkan kualitas air bawah tanah turun dan tidak layak untuk dikonsumsi. Dapat dikatakan telah terjadi pencemaran air bawah tanah karena intrusi air laut.Untuk itu diperlukan sosialisasi peningkatan penyadaran hukum bagi masyarakat tentang pencemaran air bawah tanah akibat intrusi air laut. Model sosialisasi ini di pilih dengan pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang perijinan dalam membuat sumur bor. Tim melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai penyebab terjadinya pencemaran air bawah tanah, akibat dari pencemaran air bawah tanah, mekanisme hukum untuk mencegah pencemaran air bawah tanah. Peserta pengabdian pro aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri. Sosialisasi dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan stake holders yang terkait yaitu Pemerintah Kota Semarang, Dinas ESDM dan SDA kota Semarang.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet ]]>
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2685
<![CDATA[Potensi yang dimiliki masyarakat (pelaku usaha kecil) apabila diberdayakan semaksimal mungkin melalui pemberian kredit usaha dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 12 ayat (1)  berbunyi ‘Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum’. BTPN MUR Cabang Karangayu Semarang  turut berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kredit usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui dan menganalisa upaya preventif timbulnya kredit macet dalam pemberian kredit usaha.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan pemberian kredit kepada debitur yaitu dengan mempertimbangkan  “the five of credit analysis†calon debitur. Proses analisa mendalam sesuai dengan UU Perbankan No 10 tahun 1998 Pasal 8 yang berbunyi ‘Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.â€Â.  Selain itu juga dilakukan upaya pendampingan melalui kegiatan pelatihan  berkala seputar pengelolaan modal dan usaha serta monitoring ke tempat usaha.  Tujuan dari pendampingan agar debitur menggunakan dana kredit secara maksimal, penuh tanggung jawab sehingga dalam proses pngembalian angsuran di tiap bulan selalu lancar. Potential of community (small business agent) when empowered as much as possible through the business lending can improve people’s lives. The regulation no 10 of 1998 Article 12 paragraph (1) said that ’To support the implementation of the improve lives’ program to many people through empowerment of economic enterprises, small and medium enterprises, Government work with Bank Indonesia can cooperate with the Public Banks. MUR of BTPN’s Karangayu branch of Semarang played a role in community empowerment through the business lending. This study aims to analyze the analysis of business lending to debtor. This study uses an empirical approach of empirical juridical. The analysis results’ conclusions in business lending to debtor is consider â€Âthe five of credit analysis†of debtor. In-depth analysis of the process in accordance with the Banking Regulation No. 10 of 1998 Paragraph 8 said that,†In providing credit or financing based on Islamic principles, public banks shall have a belief based on in-depth analysis or conviction and the ability and responsibility of debtor to repay the debt or return the financing referred to appropriate with the agreement.]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM ]]>
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>
<![CDATA[ ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 1 (2015): Januari-Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hukum Perdata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (429.853 KB)
|
DOI: 10.36913/jhaper.v1i1.1
<![CDATA[Putusan akhir suatu pengadilan dapat bersifat komdenatoir, konstitutif dan deklaratoir. Hanya putusan yang bersifat komdenatoir yang dapat dipaksakan pelaksanaan putusaannya. Dalam perkara sengketa konsumen (studi putusan 732 K/Pdt/2007), pihak terhukum tidak melaksanakan hukuman berupa membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Pihak terhukum, seharusnya berkewajiban untuk melaksanakan dengan sukarela untuk membayar kan sejumlah uang, namun ternyata tidak. Sehingga pihak lawan mengalami kerugian materiil, juga kerugian waktu (mengikuti proses persidangan sampai putusan) namun ternyata hak yang digugat tidak didapat. Alasan pihak kalah untuk tidak melaksanakan putusan bermacam-macam. Ada yang karena memang tidak menerima kekalahannya, ada juga yang tidak memiliki harta/ uang untuk membayar sejumlah kerugiannya tersebut. Dalam instrumen hukum acara perdata terdapat upaya paksa eksekusi melalui tahapan adanya aanmaning, sita eksekusi dan lelang. Ada juga paksa badan yang dapat dilakukan untuk memaksa pihak terhukum (yang tidak beritikad baik) agar dapat melaksanakannya. Dahulu lembaga paksa badan pernah dihapuskan namun sekarang dihidupkan kembali dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2000.  Kata kunci: putusan pengadilan, pelaksanaan putusan, paksa badan.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PENYADARAN HUKUM TENTANG PENCEMARAN AIR BAWAH TANAH AKIBAT INTRUSI AIR LAUT DI DESA KEL DADAPSARI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>;
<![CDATA[Widyawati, Anis]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Vol 15, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ketersediaan air sebagai kebutuhan sehari-hari selain dari air PDAM juga berasal dari air bawah tanah dengan cara membuat sumur bor. Namun sayangnya daerah Semarang Utara yang merupakan pemukiman padat penduduk dan industri dalam pembuatan sumur tidak memperhatikan aspek lingkungan. Pembuatan dan pengeboran sumur secara besar-besaran selalu meningkat dari tahun ke tahun. Akibat dari pengambilan air bawah tanah secara berlebihan yaitu terjadi penurunan ketinggian tanah yang berdampak pada turunnya permukaan air bawah tanah dan juga kualitas dari air bawah tanah tersebut. Pada daerah kecamatan Semarang Utara yang merupakan daerah yang berbatasan dengan laut Jawa, sangat dimungkinkan terjadinya intrusi air laut, akibat dari pembuatan sumur bor secara besar-besaran. Air laut yang mengandung clorida (air asin)apabila merembes kedalam air tanah pada tingkatan tertentu, akan menyebabkan kualitas air bawah tanah turun dan tidak layak untuk dikonsumsi. Dapat dikatakan telah terjadi pencemaran air bawah tanah karena intrusi air laut.Untuk itu diperlukan sosialisasi peningkatan penyadaran hukum bagi masyarakat tentang pencemaran air bawah tanah akibat intrusi air laut. Model sosialisasi ini di pilih dengan pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang perijinan dalam membuat sumur bor. Tim melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai penyebab terjadinya pencemaran air bawah tanah, akibat dari pencemaran air bawah tanah, mekanisme hukum untuk mencegah pencemaran air bawah tanah. Peserta pengabdian pro aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri. Sosialisasi dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan stake holders yang terkait yaitu Pemerintah Kota Semarang, Dinas ESDM dan SDA kota Semarang.]]>
<![CDATA[AKTE OTENTIK UNTUK MEMINIMALISIR SENGKETA HIBAH ]]>
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Vol 19, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peralihan hak atas tanah dapat melalui berbagai cara. Seperti jual beli, warisan dan hibah. Di setiap peralihan hak atas tanah tersebut memerlukan bukti peralihan yaitu akta otentik. Dalam hibah, masyarakat kurang paham tentang pentingnya akta otentik hibah. Padahal dengan adanya akta otentik hibah memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya dan meminimalisir terjadinya sengketa hibah. Pelaksanaan pengabdian telah didahului dengan survei awal daerah lokasi pengabdian di bulan april 2014. Hasil survei menunjukkan banyak masyarakat terutama yeng telah melakukan hibah tanah/rumah tidak paham pentingnya akta hibah. Sehingga tim pengabdi merasa sangat prihatin dan bersemangat untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum pentingnya akta hibah. Juli 2014, tim pengabdi menindaklanjuti dengan melakukan perizinan secara lesan terhadap sasaran pengabdian yaitu masyarakat Desa Karangmanggis. Setelah mendapat jawaban bahwa bisa dilakukan di bulan September, maka secara formal/prosedur perizinan, surat tertulis kami susulkan. Sosialisasi dilakukan pada hari Ahad tanggal 7 September pukul 13.00. Kegiatan ini dilakukan dengan materi pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat secara dengan atmosfer diskusi dengan duduk bersama dalam suatu lingkaran dan bertautan erat pada materi yang diberikan secara bergiliran. Metode yang dilakukan secara diskusi interaktif yang didahului dengan pemberian materi terkait.Kata kunci : akta otentik, hibah]]>
<![CDATA[URGENSI PERSETUJUAN ISTRI DALAM IJIN POLIGAMI SUAMI DI KELURAHAN NGIJO GUNUNGPATI SEMARANG ]]>
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Vol 18, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kegiatan pengabdian ini adalah kelanjutan dari kegiatan penelitian di tahun 2012 yang dilakukan oleh Tim pengabdi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tentang pentingnya persetujuan seorang istri dalam memberikan ijin poligami sehingga hakim pengadilan memberikan ijin untuk berpoligami. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sangat memperhatikan perempuan (istri tua) sebagai subyek hukum yang patut dijadikan acuan dasar pertimbangan hakim memberikan ijin poligami. Pelaksanaan pengabdian telah didahului dengan survei awal daerah lokasi pengabdian di bulan Februari 2013. Hasil survei menunjukkan banyak masyarakat terutama perempuan yang sudah menikah ataupun belum menikah yang tidak mengetahui bahwa aturan UU Perkawinan sangat melindungi kepentingan perempuan yang akan “dimadu†(istri tua) maupun calon istri. Sehingga tim pengabdi merasa sangat prihatin dan bersemangat untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum kita yang pro gender (perempuan) dalam hal ini untuk melindungi kepentingan istri tua ataupun calon istri. Di akhir oktober 2013, tim pengabdi menindaklanjuti dengan melakukan perizinan secara lesan terhadap sasaran pengabdian yaitu Majlis Taklim Al Hidayah. Setelah mendapat jawaban bahwa bisa dilakukan di awal November, maka secara formal/ prosedur perizinan, surat tertulis kami susulkan. Sosialisasi dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 November pukul 14.00. Kegiatan ini dilakukan dengan materi pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat secara dengan atmosfer diskusi dengan duduk bersama dalam suatu lingkaran dan bertautan erat pada materi yang diberikan secara bergiliran. Metode yang dilakukan secara diskusi interaktif yang didahului dengan pemberian materi terkait.]]>
<![CDATA[The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia ]]>
<![CDATA[Latifiani, Dian]]>
<![CDATA[ JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 4 No 2 (2019): Contemporary Issues on Law Enforcement in Indonesia and Global Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (91.453 KB)
|
DOI: 10.15294/jils.v4i2.34708
<![CDATA[The research is intended to examine how child marriage happened and the implementation of policy to prevent the child marriage. The research also examine some cases concerning to child marriage and its complex condition, especially in some area of Central Java, Indonesia. The method used to obtain the main data for the research is by interviewing and observing the main site location, at Munding Vilage Semarang Regency. Some related government offices also become one of the sources of data. The research emphasized that child marriage occurs because of the education of the bridegroom's children, the local culture of marriage at the age of the child is better than marriage in high school, economic factors of the child's family and social or environmental factors of the child. Impact of child marriages (women): vulnerable to divorce, psychological problems that are not yet stable in the management of the household, the breakup of formal education, reproductive health is not ready. The research highlighted that local culture is a challenge in opposing marriage at the age of the child. The research concluded that preventive efforts carried out by related institutions through education complaints in accordance with the main tasks of each related institution.]]>
