Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Cita Hukum Arena Hukum Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Pembaharuan Hukum Muhammadiyah Law Review Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Akademika : Jurnal Pemikiran Islam
Prima Angkupi
Universitas Muhammadiyah Metro
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
CULTURAL APPROACHES IN CYBERPORN CRIME PREVENTION Prima Angkupi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.2.544

Abstract

Limitations of law in cyberporn law enforcement demands the need for non-penal approach as pre-ventive effort to eliminate causes of Cyberporn crimes. This approach includes crime prevention which aims to prevent a crime from being recurred. This approach can be implemented through situ-ational control by active involvement of cultural roles in community. However, it cannot be separat-ed from observing human life variations including childhood, youth, family, school, gender, peer group which play significant role during productive period. Those variations cane be taken as a theo-retical base for cyberporn crime prevention.Keywords: pornography, internet, crime prevention
Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia Prima Angkupi
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 49, No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2015.49.2.315-337

Abstract

Regulation No. 2 of 2008 on maintenance of Lampung is a legal Culture Standing for indigenous peoples associated with regional legal instruments. Problems arise, when the shape of local regulatory policies that were originally intended to fight for the achievement of the traditional values and culture of the community is contrary to the spirit of extracting the values that live in the community itself. Article 16 paragraph (1) of Regulation No. 2 of 2008 on Maintenance Culture of Lampung, stating that the existence of Indigenous Culture Lampung about marriage, must be kept, maintained and developed. Larian in Lampung customary marriage is basically not feasible with the social conditions of Lampung today, because there is a change in the meaning of larian, which turned into a violation of law and violations of the constitutional rights of women. Larian marriage forms that ignore the girl's consent, is a violation of human rights and national marriage law. Therefore, the formulation of Article 16 of the Regulation on maintenance culture Lampung is unconstitutional.
The Paradigm of Cyberporn On Legal Culture and Religion Perspective Prima Angkupi
Jurnal Cita Hukum Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v5i1.3509

Abstract

Indonesia as the largest Muslim country should ideally have a society with good legal culture. Criminal offense or a violation related to cyberporn, does not need to happen. Cyberporn crime is not only a legal issue, but it is more complex. The weakness of the legislation, as well as the technological advances that are supported by the low legal awareness of society, it will difficult to tackle the cyberporn crime. The role of religion is needed as ethical teachings. Indonesia, which recognizes the principle of the Deity as its first principle, mean idealizing the condition of religious society. Awareness of the law will also be easily formed in communities that implement the teachings of their religion well, including public awareness for not accessing the cyberporn. : Indonesia sebagai Negara umat muslim terbesar idealnya memiliki masyarakat dengan budaya hukum yang baik. Tindak pidana atau bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan cyberporn tidak perlu terjadi. Kejahatan cyberporn tidak hanya merupakan permasalahan hukum, tetapi lebih kompleks. Kelemahan peraturan perundang-undangan serta kemajuan teknologi yang didukung dengan kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah mengakibatkan akan sulit menanggulangi kejahatan cyberporn. Peran agama dibutuhkan sebagai sebuah ajaran etika. Indonesia yang mengakui sila Ketuhanan sebagai sila pertamanya, berarti mengidealkan kondisi masyarakat Indonesia yang religius. Kesadaran terhadap hukum pun juga akan mudah dibentuk dalam masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, termasuk kesadaran masyarakat untuk tidak mengakses cyberporn.    DOI: 10.15408/jch.v5i1.3509
REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENDEKATAN RELIGIUS Prima Angkupi
Akademika : Jurnal Pemikiran Islam Vol 19 No 2 (2014): Agama dan Pelestarian Lingkungan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.923 KB)

Abstract

Kerusakan lingkungan merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindari, karena manusia hidup berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Sehingga, ikhtiar untuk mengendalikan dampak kerusakan lingkungan tersebut menjadi upaya yang harus selalu diperjuangkan. Penegakan hukum lingkungan hidup secara total enforcement oleh hukum pidana substantive tidak mungkin dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, karena tidak menyentuh akar penyebab kejahatan lingkungan. Tulisan ini mengeksplorasi penegakan hukum lingkungan dengan pendekatan religius. Kajian dalam tulisan ini berdasarkan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan kajian tersebut, dapat diimpulkan bahwa sebagai bangsa yang religius, penyertaan peran agama dalam penegakan hukum Perlu diberikan ruang yang seluas-luasnya. Penegakan hukum yang selama ini ada cenderung mengabaikan keterkaitan ilmu hukum pidana dengan ilmu ketuhanan berimplikasi kepada terpuruknya keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Upaya pencegahan kejahatan lingkungan hidup merupakan bentuk penanggulangan yang efektif, dengan menggunakan pendekatan religius dapat memperbaiki kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat yang taat hukum. This paper is discussing about the damage of ecology as an unavoidable process since human life will always interact with his/her environment and nature. Thus, the initiative to control the damage of ecology becomes the essential effort that must be struggled. The law enforcement on ecology thoroughly supported by the subtantive criminal codes which may not be undertaken individually by the law enforcer, especially when it relates to the ecology, as it does not touch the substantive causes of ecological crime. As a religious nation, the attaching role of religion in law enforcement need wide space. The implementation of law enforcement in the real life tends to ignore the law of crime toward theology which implicates to the declining enforcement of ecological law. The preventive effort toward the ecological crimes will be effective when it includes the religiuos approachment in it, and by implementing the religious approachment, it may improve the social awarnerss and the social obidient of law.
PROSTITUSI DAN BUDAYA HUKUM: SEBUAH KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG RAGAM PROSTITUSI DI PROVINSI LAMPUNG Muhammad Shofwan Taufiq; Prima Angkupi
Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.10

Abstract

AbstractThis article examines prostitution as a social deviation that is closely related to morality. This study aims to describe the prostitution deviation based on the types, in order to perform law enforcement reconstruction based on the viewpoint of community behavior, so that it will find the effect, impact and size of the morality of the prostitutes in Lampung Province. Using a socio-legal approach and direct observation methods, this study seeks to understand the law more than its normative aspect, but also looks at the social aspects that surround the law and dynamically communicate with the law. The results indicate that the practice of prostitution develops in accordance with the development of society. Prostitution in developed economies (Bandar Lampung and Metro) is offered in a more diverse pattern and utilizes technology and social media, as compared to the practice of prostitution in the developing economies (Lampung Timur) carried out in a conventional pattern. In terms of the etiology of deviation, prostitution arises because of individual and systemic factors.  AbstrakArtikel ini mengkaji tentang prostitusi sebagai deviasi sosial yang terkait erat dengan moralitas. Kajian ini bertujuan memaparkan deviasi prostitusi berdasarkan tipe-tipenya, agar dapat melakukan rekonstruksi penegakan hukum yang berbasis pada sudut pandang perilaku masyarakat, sehingga akan menemukan akibat, dampak dan ukuran moralitas pelaku prostitusi di Provinsi Lampung. Memanfaatkan pendekatan sosio legal dan metode observasi langsung, kajian ini berupaya memahami hukum lebih dari aspek normatifnya, namun juga melihat aspek social yang berada di sekitar hukum dan secara dinamis berdialektika dengan hukum tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa praktik prostitusi berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Prostitusi di daerah ekonomi maju (Bandar Lampung dan Metro) ditawarkan dalam pola yang lebih beragam dan memanfaatkan teknologi dan media social, bila dibandingkan dengan praktik prostitusi pada daerah ekonomi berkembang (Lampung Timur) yang dilakukan dengan pola konvensional. Dari sisi etiologi deviasi, prostitusi muncul karena factor individual dan sistemik.  
Mekanisme Dan Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Streamer Game yang Menyampaikan Informasi Tentang Judi Online Pirnando, Yosepto; Kusnadi, Yopi; Angkupi, Prima
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 8, No 1 (2024): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v8i1.3451

Abstract

Individuals who promote online gambling platforms to online media because they also support the occurrence of online gambling, This research explores law enforcement against individuals who disseminate gambling information through online media which will discuss related to legal basis, enforcement procedures, forms of law enforcement, influencing factors and problem solving mechanisms. The research aims to understand the mechanisms and procedures of law enforcement, the form of law enforcement, and the influencing factors. The results of the study show that there are still shortcomings in the government's efforts to prevent this problem and inequality in law enforcement.
REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENDEKATAN RELIGIUS Angkupi, Prima
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 19 No 2 (2014): Agama dan Pelestarian Lingkungan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerusakan lingkungan merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindari, karena manusia hidup berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Sehingga, ikhtiar untuk mengendalikan dampak kerusakan lingkungan tersebut menjadi upaya yang harus selalu diperjuangkan. Penegakan hukum lingkungan hidup secara total enforcement oleh hukum pidana substantive tidak mungkin dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, karena tidak menyentuh akar penyebab kejahatan lingkungan. Tulisan ini mengeksplorasi penegakan hukum lingkungan dengan pendekatan religius. Kajian dalam tulisan ini berdasarkan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan kajian tersebut, dapat diimpulkan bahwa sebagai bangsa yang religius, penyertaan peran agama dalam penegakan hukum Perlu diberikan ruang yang seluas-luasnya. Penegakan hukum yang selama ini ada cenderung mengabaikan keterkaitan ilmu hukum pidana dengan ilmu ketuhanan berimplikasi kepada terpuruknya keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Upaya pencegahan kejahatan lingkungan hidup merupakan bentuk penanggulangan yang efektif, dengan menggunakan pendekatan religius dapat memperbaiki kesadaran masyarakat dan perilaku masyarakat yang taat hukum. This paper is discussing about the damage of ecology as an unavoidable process since human life will always interact with his/her environment and nature. Thus, the initiative to control the damage of ecology becomes the essential effort that must be struggled. The law enforcement on ecology thoroughly supported by the subtantive criminal codes which may not be undertaken individually by the law enforcer, especially when it relates to the ecology, as it does not touch the substantive causes of ecological crime. As a religious nation, the attaching role of religion in law enforcement need wide space. The implementation of law enforcement in the real life tends to ignore the law of crime toward theology which implicates to the declining enforcement of ecological law. The preventive effort toward the ecological crimes will be effective when it includes the religiuos approachment in it, and by implementing the religious approachment, it may improve the social awarnerss and the social obidient of law.
Direction of Islamic Law Compilation Reform: Efforts to Codify Indonesian Islamic Family Law Prima Angkupi; Siti Mahmudah; Linda Firdawaty; Muhammad Shofwan Taufiq
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol. 5 No. 1 June (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/smart.v5i1.26261

Abstract

This article examines the problems and new directions of the reform of the Compilation of Islamic Law (KHI) towards the codification of the Islamic Family Law Law. KHI nevertheless has problems, the absence of a formal legislative process and a textualistic fiqh approach make the norms in the KHI less responsive to issues such as justice, equality and the social dynamics of Indonesian Muslim society. This article aims to identify the normative and legal roots of the KHI, as well as the legal political strategies that can be used to transform it into an Islamic Family Law Act in the national legal system. This research is a literature study with a historical and doctrinal approach, using Mahfud MD legal political theory and Jasser Auda maqāṣid al-syari’ah. The first finding shows that the legal position of the KHI is weak because it does not have a legitimate legislative basis in the post-reform national legal system, and its substance reflects a patriarchal construction that is not in line with constitutional values. The second finding shows that the renewal requires a legal political strategy that is transformational, multidisciplinary and participatory, therefore that the resulting Islamic family law is not only legally-formally valid, owever also socially legitimate and substantively just. 
Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia Angkupi, Prima
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 49 No 2 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v49i2.144

Abstract

Regulation No. 2 of 2008 on maintenance of Lampung is a legal Culture Standing for indigenous peoples associated with regional legal instruments. Problems arise, when the shape of local regulatory policies that were originally intended to fight for the achievement of the traditional values and culture of the community is contrary to the spirit of extracting the values that live in the community itself. Article 16 paragraph (1) of Regulation No. 2 of 2008 on Maintenance Culture of Lampung, stating that the existence of Indigenous Culture Lampung about marriage, must be kept, maintained and developed. Larian in Lampung customary marriage is basically not feasible with the social conditions of Lampung today, because there is a change in the meaning of larian, which turned into a violation of law and violations of the constitutional rights of women. Larian marriage forms that ignore the girl's consent, is a violation of human rights and national marriage law. Therefore, the formulation of Article 16 of the Regulation on maintenance culture Lampung is unconstitutional.
THE IMPLICATIONS OF LEGAL CULTURE IN LAW ENFORCEMENT BY JUDGES ON JUSTICE PERSPECTIVE Angkupi, Prima; Taufiq, Muhammad Shofwan
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i1.33938

Abstract

This study aims to examine the relationship between judges' legal culture and its implications for justice in law enforcement in Indonesia, judges' legal culture includes values, beliefs, norms and practices that influence judges' decision-making in the judicial process and the implications of this judges' legal culture can have a significant impact on justice in the justice system. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and literature study, and uses descriptive analysis by applying the deductive method.  Legal culture greatly influences the way judges think and their decision-making. Judges' legal culture refers to the norms, values, and views they espouse in carrying out their duties as law enforcers. This includes how they view the law, justice, and their moral duties as judges.
Co-Authors Kusnadi, Yopi Linda Firdawaty Muhammad Shofwan Taufiq Pirnando, Yosepto Siti Mahmudah