Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Atip Latipulhayat
(scopus ID: 15056302300), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Khazanah: Feuerbach Atip Latipulhayat
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

For a number of years in the mid-nineteenth century Ludwig Feuerbach (1804–1872) played an important role in the history of post-Hegelian German philosophy, and in the transition from idealism to various forms of naturalism, materialism and positivism that is one of the most notable developments of this period. To the extent that he is remembered today by non-specialists in the history of nineteenth-century religious thought, it is mainly as the object of Marx’s criticism in his famous Theses on Feuerbach, originally penned in 1845 and first published posthumously by Friedrich Engels as an appendix to his book, Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy (Engels 1888). Although never without his admirers, who have included several leading popularizers of scientific materialism in the second half the nineteenth century (cf. Gregory 1977), not to mention the theologian, Karl Barth, Feuerbach’s public influence declined rapidly after the failed revolution of 1848/49 (in approximately inverse proportion to the rising popularity of Schopenhauer). Renewed philosophical attention paid to him in the middle of the twentieth century is largely attributable to the publication, beginning in the late 1920s, of Marx’s early philosophical manuscripts, including The German Ideology, which revealed the extent of Feuerbach’s influence on Marx and Engels during the period culminating in the composition of that historic work (1845–46).
Editorial: Merawat Hak Asasi Manusia Atip Latipulhayat
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.487 KB)

Abstract

Kita semua mahfum, sejarah hak asasi manusia (HAM), terutama kemunculan instrumen-instrumen HAM selalu dilatarbelakangi oleh kulminasi berbagai pelanggaran HAM. Absolutisme monarki Inggris di masa lalu berangsur-angsur melahirkan satu demi satu instrumen HAM, mulai dari Magna Charta (1215) yang sifatnya sangat elitis hingga Bill of Rights 1689 yang dianggap sebagai kemenangan rakyat (Jimly Asshidiqie: 2006, hlm. 87). Demikian pula pada level internasional, solidaritas penghapusan perbudakan pada abad 18-19, melahirkan kelembagaan dan berbagai dokumen HAM yang tak selalu mulus, mulai dari Liga Bangsa-Bangsa, International Labour Organization (ILO), dan berbagai konvensi internasional-nya hingga kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan the International Bill of Rights: UDHR, ICCPR, dan ICESCR (Rhona K.M. Smith, et.al.: 2008, hlm. 32-36).DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a0
Editorial: Hukum dan Kekuasaan Atip Latipulhayat
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.852 KB)

Abstract

Relasi dan interaksi hukum dan kuasa (kekuasaan) merupakan topik penting sekaligus kontroversial, karena keduanya memiliki daya dukung dan daya tolak yang sama kuat dan menentukan, satu dengan yang lainnya. Relasi keduanya menjadi sesuatu yang niscaya dan tak terbantahkan apabila menggunakan lensa positivisme hukum. Bagi mazhab positivisme, hukum harus bersumber dari sesuatu yang nyata dan ia menemukannya pada apa yang ia sebut sebagai ‘sovereign’ (daulat atau kuasa) yang bisa berwujud kuasa monarki seperti Raja atau kuasa demokratis semisal Parlemen. Sesuatu disebut hukum, bukan karena penilaian subjektif bahwa sesuatu itu bersifat baik atau buruk, melainkan karena berasal atau diproduksi oleh ‘sovereign'. Atas semua klaimnya itu, John Austin seorang positivist garda depan mengatakan sebagai berikut: “the existence of law is one thing; its merit or demerit is another.”DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a0
Co-Authors