Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Nabiyla Risfa Izzati
Universitas Gadjah Mada
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

 1 
PERUBAHAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN DI INDONESIA: KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Nabiyla Risfa Izzati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.662 KB)

Abstract

Permasalahan terkait perlindungan hukum bagi pekerja migran bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia, Indonesia berusaha meningkatkan upaya perlindungan bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI). UUPPMI menggantikan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tenyang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dirasa hanya fokus pada masalah penempatan, bukan perlindungan. Salah satu perubahan yang paling menonjol dalam UUPPMI adalah munculnya peran yang lebih besar dari pemerintah, yang artinya secara otomatis mengurangi peran swasta dalam mekanisme penempatan dan pelindungan pekerja migran. Dalam UUPPMI, tanggung jawab untuk melindungi pekerja migran diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana UUPPMI mengejawantahkan filosofi perlindungan pekerja migran dalam ketetuan pasal-pasalnya, apakah terdapat perubahan arah yang positif dalam upaya perlindungan pekerja migran di Undang-Undang ini, dan apa sajakah tantangan implementasi yang mungkin terjadi di masa mendatang.
Deregulation in Job Creation Law: The Future of Indonesian Labor Law Nabiyla Risfa Izzati
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A new era in Indonesian labor policy has begun with the recent passage of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. The Law modifies dozens of legislations to make business performance easier and strengthen the national investment climate. In doing so, the Law deregulated some key Indonesian labor law policies, reducing previous labor rights formerly governed by Law Number 13 of 2003 on Manpower. The Job Creation Law also seems to increase labor market flexibility. It makes businesses simpler by the provision to hire workers through an outsourcing system or legalizing longer fixed-term contracts, which will make the labor market more precarious for workers in the long run. The study aims to analyze whether deregulation is a way forward for Indonesian labor law and what impact it might bring on workers. The study found solid evidence that the Indonesian government is currently underway on its mission to deregulate labor regulations. This may impact badly on workers, as many labor protections previously mandated by law are reduced. Therefore, workers must strengthen their bargaining position through collective bargaining and reinforcing the trade union to survive in the post-Job Creation Law era.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a3 
Co-Authors