Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Indonesia Prime MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Jurnal Hukum Unsulbar
Asrullah Asrullah
Universitas Sulawesi Barat
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Legal Protection for The Indigenous Law Communities and Their Traditional Rights Based on the Verdict of the Constitutional Court Putera Astomo; Asrullah Asrullah
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.027 KB)

Abstract

AbstractThis study covers the problems related to the regulation of Adat (Indigenous) law communities. First, the Law Number 41 of 1999 on Forestry categorizes indigenous forests as State Forest. Therefore, the state has the authority to stipulate indigenous forests as long as the relevant Indigenous Law Communities are still existed and recognized. Second, the Law Number 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands provides opportunities for owners of large capital through Coastal Water Concession Rights (HP-3), but the substance does not provide space for coastal communities especially fishermen carrying out economic activities in coastal areas. Due to limited capital and technology, coastal communities are not able to compete with large capital owners hence the poverty level of fishermen keeps increasing. Finally, the Law Number 41 of 1999 on Forestry and the Law Number 27 of 2007 on Management of Small Coastal Areas and Islands tested materially to the Constitutional Court. The research method used in this study is normative legal research. The results of the research are forms of legal protection against the existence of indigenous law communities and their traditional rights, which include protection of their indigenous rights over the status and management of indigenous forests and their protection over the management of coastal areas and small islands.Perlindungan Hukum terhadap Hak Tradisional Masyarakat Adat berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiAbstrakMasalah-masalah yang berhubungan dengan pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat. Pertama, status Hutan Adat termasuk kategori Hutan Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di mana negara berwenang menetapkan hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Kedua, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kesempatan kepada pemilik modal besar melalui Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) tetapi substansinya tidak memberikan ruang bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan melakukan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Masyarakat pesisir karena keterbatasan modal dan teknologi tidak mampu bersaing dengan pemilik modal besar akhirnya tingkat kemiskinan nelayan semakin meningkat. Akhirnya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diuji material ke Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya adalah bentuk perlindungan hukum terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya meliputi: perlindungan terhadap hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atas status dan pengelolaan hutan adat serta perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a5
The synergy of The Corruption Eradication Commission, police, and prosecutors in the eradication of corruption crimes Asrullah - -
Indonesia Prime Vol 4 No 1 (2019): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29209/id.v4i1.62

Abstract

In the process of development can cause progress for the community and can also lead to changes in social conditions of the community that have a social impact, especially concerning the problem of increasing criminal acts that are troubling the community. One criminal offense that can be said to be phenomenal and seize the attention of society is a criminal act of corruption. This criminal offense not only harms the state's finances but is also a violation of the social and economic rights of society. Corruption is also a violation of the community's beliefs. It can say that the characteristics of the behavior of corruption, among others, adequate education, has a high social status, rich and influential in society, and has authority, both in government and in private enterprises
One-stop integrated service accountability at Majene district court Dian Untung Patintinga; Asrullah Asrullah; ika Novitasaric Novitasaric
Indonesia Prime Vol 6 No 1 (2021): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29209/id.v6i1.112

Abstract

The Supreme Court as part of the government in the judicial field has also tried to make improvements to realize its vision to become the Supreme Indonesian Judicial Body, one of whose efforts is oriented towards excellent public services. To achieve this vision, the Supreme Court has outlined it in several missions where one of the missions that has been established is to provide equitable legal services to justice seekers. Based on the results of preliminary observations, it shows the number of criminal cases entered in 2019 amounted to 4,326 cases that can be resolved properly. While the number of civil cases entered in 2019 amounted to 67 cases with 54 cases resolved properly and 13 cases unresolved
Juridical Analysis of Land Rights Ownership Arises in the Coastal Area of East Banggai District, Majene Regency Sulaeman Sulaeman; Yasser Arafat Juanda; Asrullah Asrullah
Indonesia Prime Vol 7 No 1 (2022): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29209/id.v7i1.122

Abstract

This research method uses the emphyric normativ method, which combines data in the field with the results of research in the field and then analyzed in a quantitative way.This study aims to find out who is entitled to get property rights to emerging land in the East Banggae district of Majene Regency. Idealizing the policy of the local government and the National Land Agency in Majene Regency towards the legal status of land tenure arising in the coastal area of East Banggai District, Majene Regency. This research was conducted in the East Banggae sub-district with the method of collecting data, namely conducting direct interviews with the people who control the emerging land, as well as the government related.
EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Asrullah Asrullah; Fadli Yasser Arafat Juanda; Ika Novitasari
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v3i1.599

Abstract

Untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan HAM. Terkhusus untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, dilahirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilah Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja. Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenngan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penyidikan dan penuntutan perkara Pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenangan Jaksa Agung
FUNGSI PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KESESUAIAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASI TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAPALANG BARAT ramadhan madan; Andi Tamaruddin; Salma Laitupa; Asrullah Asrullah
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i1.3319

Abstract

Ramadhan I0119340, FUNGSI PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KESESUAIAN RUANG LAUT DAN IMPLIKASI TERUMBU KARANG DI KECAMATAN TAPALANG BARAT. Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Dosen pembimbing Drs. H. A. Tamaruddin,S.Ag.,M.H. dan Dr. Salma Laitupa ,S.H.,M.H. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari mengandung arti bahwa kondisi kawasan pelestarian alam dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar, penurunan kualitas fisik di lingkungan pesisir yang dianggap merusak ekosistem laut seperti: terumbu karang dan hutan laut. Proyek reklamasi di wilayah pesisir menawarkan peluang besar bagi pengembangan kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sektor bisnis namun terkadang mengabaikan dampak lingkungan. Mengabaikan dampak lingkungan dapat menyebabkan kerusakan sumber daya pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif – empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulann data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka, dan wawanara para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dengan melaksanakan patroli laut dan penindakan. Penindakan dalam hal ini pemeriksaan dokumen administrasi, pemberian teguran dan penyitaan. Pemanfaatan ruang laut memberikan dampak pada kerusakan terumbu karang dan ekosistem pesisir.
ASPEK HUKUM DAN ANALISIS PENGELOLAAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGURANGAN MARINE DEBRIS PADA KAWASAN WISATA PESISIR PANTAI PALLIPIS POLEWALI MANDAR eka dewi kartika; salma laitupa; asrullah asrullah
MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 8, No 2 (2023): MITZAL, Volume 8, Nomor 2, November 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/mitzal.v8i2.4807

Abstract

This research analyzes the legal aspects of marine debris management in Kab. Polewali Mandar, especially in the Pallipis Beach tourist area. Management of marine debris or marine debris needs to be implemented as a form of responsibility for the regional government which has the authority to fulfill the Main Performance Indicators for Marine Debris management through a program to clean up marine debris and develop coastal aquaculture, which is a structured program which is a national movement from the center to the regions. The form of participation of women living in the Pallipis coastal tourism area in reducing marine debris is by having marine debris management skills by categorizing marine debris, first mega debris with the 2R (reuse and repair) management method and marine debris with the category micro debris with the 4R management method (reuse, repair, refill, recycle).
Co-Authors Andi Tamaruddin Dian Untung Patintinga Eka Dewi Kartika Ika Novitasari ika Novitasaric Novitasaric Juanda, Fadli Yasser Arafat Putera Astomo ramadhan madan Salma Laitupa Sulaeman Sulaeman Yasser Arafat Juanda