<![CDATA[Latar Belakang: Tata kelola klinis bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan berjalan sesuaidengan standar keamanan yang tinggi dan kualitas berkelanjutan. Komite Medis bertanggung jawab untukpelaksanaan tata kelola klinis yang baik di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranKomite Medik dalam tata kelola klinis rumah sakit di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada RS UmumDaerah (RSUD) di Provinsi Jambi. Metode: Desain penelitian bersifat kualitatif. Pengumpulan data dari Agustus hingga Desember 2016di tiga RSUD kelas C di Provinsi Jambi dan mencakup 23 informan yang diambil melalui wawancaramendalam dan Focus Group Discussion. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing,pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Tugas dan fungsi kredensialing di beberaparumah sakit belum berjalan sebagaimana mestinya (karena digunakan untuk persyaratan penerimaan dokterbaru, tetapi tidak untuk menyaring kompetensi dokter), terkesan formalitas, serta sulit dilakukan karena belummemiliki Mitra Bestari. Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap perankomite medik dalam tata kelola klinis RS, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentangJKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya. Kesimpulan: Dapat disimpulkan Komite Medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelolaklinis pada RSUD Kelas C di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi,etika dan disiplin profesi medik, serta penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis di rumahsakit. (Health Science Journal of Indonesia 2018;9(2):100-6) Kata kunci: komite medik, tata kelola klinis, RS, Jaminan Kesehatan Nasional. Abstract Background: Clinical governance aims to ensure that health services run according to high safety standardsand ongoing quality. The medical committee is responsible for the implementation of good clinical governanceof the hospital. This study aims to analyze the role of the medical committee in the clinical governance ofhospitals in the era of National Health Insurance (JKN). Methods: The research design is qualitative. Data collection spans from August to December 2016 in threehospitals in Jambi Province and includes 23 informants who were observed throughout in-depth interviews andfocus group discussions. Results: The results show that the medical committee has not played an optimal role in the process ofcredentialing, maintaining professional quality, and guarding the discipline/professional ethics of the hospital.The duties and functions of credentials in some hospitals are not working properly (because used to apply tonew doctor admission requirements, but not as to screen the competence of doctors), seem excessively formaland difficult to implement because they do not have Mitra Bestari yet. JKN policy has a good influence on therole of the medical committee in the clinical governance of the hospital, as there are several regulations that are integrated with the role of the medical committee, especially in the areas of quality control and cost control. Conclusion: It can be concluded that the medical committee in general has not played an optimal role in theclinical governance of hospitals in Jambi Province. Therefore, it is necessary to improve the competence, ethics,and discipline of the medical profession in addition to integrating regulations related to clinical governance inhospitals. (Health Science Journal of Indonesia 2018;9(2):100-6) Keywords: Medical committee, clinical governance]]>
