T Ade Surya
Setjen DPR RI

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MASALAH KEBIJAKAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Achmad Wirabrata; T Ade Surya
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i2.126

Abstract

Mendesaknya kebutuhan infrastruktur untuk menopang pertumbuhanekonomi sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Kendala utamanya adalahpengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendalakebijakan pengadaan tanah seperti apakah yang menyebabkan lambatnyapembangunan infrastruktur di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptifkualitatif. Data dan informasi bersumber dari dokumen-dokumen dan studiliteratur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala kebijakan berasal dariimplementasi kebijakan itu sendiri. Selain itu, masalah nilai ganti rugi tanahyang selama ini seringkali menjadi masalah utama, ternyata disebabkan olehcara penetapan Panitia Pengadaan Tanah yang tidak independen.
KETERSEDIAAN DAN PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI INDONESIA T Ade Surya; Achmad Wirabrata
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i2.89

Abstract

Infrastructure is one of the important factors necessary to promote the economic development of a State. The progress of a country synonymous with the availability of adequate infrastructure development across the region so that socio‐economic progress can be felt fully by all levels of society. Indonesia's infrastructure impropriety caused by the relatively low investment in infrastructure sector. In addition, the persistence of the gap magnitude and quality of infrastructure investment flows are very prominent among the areas in Indonesia is another problem faced. Inhibition of development of infrastructure sector so far due to limitations on the government. Funds needed to build this sector is quite large, while the government should also allocate funds for development purposes in the areas other. To overcome this, the government should embrace other parties who have interests in infrastructure development. Public‐private partnership scheme which has been developed by the government during these should be implemented more seriously, considering that this scheme is one way out for the government to overcome budget limitations.