Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Achmad Wirabrata
Setjen DPR RI
Economics, Econometrics & Finance

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
MASALAH KEBIJAKAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Achmad Wirabrata; T Ade Surya
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i2.126

Abstract

Mendesaknya kebutuhan infrastruktur untuk menopang pertumbuhanekonomi sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Kendala utamanya adalahpengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendalakebijakan pengadaan tanah seperti apakah yang menyebabkan lambatnyapembangunan infrastruktur di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptifkualitatif. Data dan informasi bersumber dari dokumen-dokumen dan studiliteratur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala kebijakan berasal dariimplementasi kebijakan itu sendiri. Selain itu, masalah nilai ganti rugi tanahyang selama ini seringkali menjadi masalah utama, ternyata disebabkan olehcara penetapan Panitia Pengadaan Tanah yang tidak independen.
STRATEGI DALAM MENGHADAPI ASEAN OPEN SKY 2015 Sahat Aditua F. Silalahi; Achmad Wirabrata
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i1.68

Abstract

Pemerintah ASEAN telah menyepakati untuk mengimplementasikan kebijakan ASEAN open sky pada tahun 2015. Kebijakan ini akan memberikan dampak kepada dunia penerbangan, khususnya pada aspek kebebasan terbang melintasi negara-negara ASEAN. Kajian ini akan menganalisis potensi dari sektor transportasi udara terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi dari industri penerbangan Indonesia, posisi dari industri penerbangan Indonesia terhadap negara ASEAN lainnya, dan strategi untuk menghadapi ASEAN open sky. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana data sekunder digunakan untuk basis analisis. Kajian ini menyimpulkan bahwa sektor transportasi udara memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi penawaran maupun permintaan. Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam industri transportasi udara, di mana potensi Indonesia pada sektor ini lebih menguntungkan dibandingkan negara ASEAN lainnya. Pemerintah harus mengantisipasi implementasi ASEAN open sky terutama pada aspek manajemen lalu lintas udara dan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.
KETERSEDIAAN DAN PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI INDONESIA T Ade Surya; Achmad Wirabrata
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i2.89

Abstract

Infrastructure is one of the important factors necessary to promote the economic development of a State. The progress of a country synonymous with the availability of adequate infrastructure development across the region so that socio‐economic progress can be felt fully by all levels of society. Indonesia's infrastructure impropriety caused by the relatively low investment in infrastructure sector. In addition, the persistence of the gap magnitude and quality of infrastructure investment flows are very prominent among the areas in Indonesia is another problem faced. Inhibition of development of infrastructure sector so far due to limitations on the government. Funds needed to build this sector is quite large, while the government should also allocate funds for development purposes in the areas other. To overcome this, the government should embrace other parties who have interests in infrastructure development. Public‐private partnership scheme which has been developed by the government during these should be implemented more seriously, considering that this scheme is one way out for the government to overcome budget limitations.
HUBUNGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DAN BIAYA LOGISTIK Achmad Wirabrata; Sahat Aditua Fandhitya Silalahi
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v3i1.168

Abstract

Biaya logistik adalah faktor penting yang mempengaruhi harga produk. Biaya logistik sebesar 17 persen dari biaya produksi merupakan kendala terbesar bagi dunia industri pengguna jasa logistik. Manajemen logistik yang baik dapat mengurangi biaya logistik, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Buruknya infrastruktur transportasi sebagai salah satu faktor biaya logistik menyebabkan peningkatan biaya logistik. Pembangunan infrastruktur yang mendukung terlaksananya sistem transportasi multimoda menjadi tujuan Pemerintah untuk menurunkan biaya logistik. Pembangunan infrastruktur transportasi harus dilaksanakan dengan fokus, terencana, terpadu dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan sistem transportasi multimoda dan intermoda yang efektif dan efisien. Penyusunan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi sebagai hukum pengadaan dan pengaturan infrastruktur transportasi.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN SEKTOR KORPORASI Asep Ahmad Saefuloh; Achmad Sani Alhusain; Sahat Aditua F. Silalahi; Teuku Ade Surya; Achmad Wirabrata
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v6i1.157

Abstract

Dana Pensiun sangat penting dalam menggerakkan perekonomian karena selain menjamin kesejahteraan tenaga kerja di masa pensiun, juga membantu perkembangan sektor riil melalui investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Pensiun sekaligus merumuskan kebijakan yang dapat diambil untuk memperbaiki pengelolaan Dana Pensiun di masa mendatang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Perkembangan Dana Pensiun menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan cenderung menurun, karena kemampuan pendiri ataupun terdapat program pensiun lain. Karakteristik dari penyelenggaraan Dana Pensiun di daerah adalah: perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan di pusat; bagi perusahaan yang mapan sudah mampu mendirikan Dana Pensiun sendiri; perusahaan menjadi mitra pada DPPK; dan, perusahaan belum menerapkan Dana Pensiun, tetapi hanya memfasilitasi pegawai untuk secara mandiri menjadi peserta DPLK. Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dana Pensiun yang lebih baik, maka perlu revisi terhadap UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Beberapa substansi perubahan, antara lain perlunya pengaturan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, pengaturan tersendiri ketika pendirian Dana Pensiun melibatkan mitra yang banyak sehingga beban menjadi tanggung jawab kolektif, dan untuk mencapai GPFG maka kewajiban mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebaiknya diberlakukan kepada kedua belah pihak, baik pengurus maupun pengawas. Selain itu, adanya implementasi program jaminan pensiun SJSN yang bersifat wajib maka jumlahnya harus terjangkau bagi kedua belah pihak. Ketentuan program pensiun wajib (BPJS-ketenagakerjaan) harus memperhatikan kemampuan pendiri, dengan implementasi bertahap. Harmonisasi terhadap pengaturan sistem pensiun secara menyeluruh merupakan suatu keharusan agar program yang dijalankan berdampak positif bagi masyarakat.
Co-Authors Achmad Sani Alhusain Asep Ahmad Saefuloh Sahat Aditua F. Silalahi Sahat Aditua Fandhitya Silalahi T Ade Surya Teuku Ade Surya