<![CDATA[Regional autonomy requires a bureaucratic reform in financial management by implementing good governance principles to improve government performance and accelerate regional development goals. During the 4.0 digitalization industrial era, information systems can be designed to support media, such as e-budgeting used by the Aceh Local Government. E-budgeting plays a role in the punctuality of the Ratification of the Aceh Regional Budget in 2020. However, the Bureaucratic Reform Index Realization did not increase, and even the Transparency Index decreased last year. This study aims to determine some factors that influence e-budgeting implementation. The study population was 47 Aceh Local Government Agencies (SKPA) as analysis units. The data collection technique used online questionnaires and interviews with 67 respondents via a google form. Descriptive analysis toward the implementation of e-budgeting in SKPA indicates good performance. Aceh Government e-budgeting implementation achieves the highest value on effectiveness principle and the lowest on transparency principle. The technique of multiple linear regression analysis was used at the 0.05 significance level. Results of the simultaneous test show a significance value of 0.042; thus, it can conclude that at least one independent variable affects the dependent variable. The partial test results also show a significance value of 0.049 with a constant value of 3.418, and the coefficient of determination is 0.437. This study proves that direct supervisor support and the number of operators positively and significantly affect implementing e-budgeting. Meanwhile, other variables, including formal education, experience, training, and income-work balancing, also have a positive impact but are insignificant.Keywords: e-budgeting, planning, Aceh Local Government, information system, multiple linear regression analysisAbstrakOtonomi daerah menuntut reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pada era digitalisasi industri 4,0 saat ini, perkembangan sistem informasi dapat dirancang sebagai media pendukung, seperti e-budgeting yang digunakan oleh Pemerintah Aceh. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, yang hampir satu dekade sebelumnya selalu terlambat, akhirnya dapat dilakukan tepat waktu pada tahun 2020, di mana e-budgeting berperan penting terhadap pencapaian tersebut. Namun demikian, Indeks Reformasi Birokrasi yang direalisasikan tidak meningkat dari tahun lalu, sementara Indeks Keterbukaan Informasi Publik bahkan mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan e-budgeting. Populasi penelitian ini merupakan 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai unit analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner online dan wawancara kepada 67 responden melalui google form. Analisis deskripsi terhadap penerapan e-budgeting pada SKPA mengindikasikan kinerja yang bagus. Penerapan e-budgeting dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh mencapai nilai tertinggi pada prinsip efektif dan terendah pada prinsip transparan. Teknik analisis regresi linier berganda digunakan pada tingkat signifikansi 0,05 (α = 5 persen). Hasil uji serempak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,042 sehingga disimpulkan bahwa setidaknya ada satu variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Hasil uji parsial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,049 dengan nilai konstanta sebesar 3,418 dan koefisien determinasi sebesar 0,437. Hasil penelitian membuktikan bahwa dukungan atasan langsung dan jumlah operator e-budgeting memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan e-budgeting, sedangkan pendidikan formal, pengalaman, pelatihan, dan keseimbangan penghasilan dengan beban kerja juga berpengaruh positif namun tidak signifikan.Kata kunci: e-budgeting, perencanaan, Pemerintah Aceh, sistem informasi, analisis regresi linier berganda]]>
