Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Yuni Sudarwati
Setjen DPR RI
Economics, Econometrics & Finance

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
STRATEGI PENGEMBANGAN MEREK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH Yuni Sudarwati; Venti Eka Satya
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i1.70

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terbukti mampu bertahan pada masa krisis ekonomi nasional tahun 2009. UMKM bahkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, barang-barang murah, dan melahirkan wirausaha-wirausaha baru. Perkembangan UMKM mengalami beberapa masalah salah satunya adalah masalah pemasaran khususnya terkait branding. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM pada saat pengembangan merek sehingga bisa mendapatkan masukan untuk proses pengembangannya. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa UMKM memang harus melakukan branding sehingga memiliki keunggulan kompetitif untuk bisa bersaing di pasar global.
OVERVIEWFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT OBLIGASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTOR Venti Eka Satya; Yuni Sudarwati
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v3i2.104

Abstract

Obligasi merupakan suatu kontrak utang dari penerbit kepada investor dengan janji akan mengembalikan pokoknya pada waktu yang telah ditentukan. Dan sebagai kompensasinya investoratau bondholderakan memperoleh kupon (bunga obligasi) yang dibayarkan secara periodik. Rating obligasi memberikan informasi dan sinyal mengenai tingkat profitabilitas dan kegagalan utang suatu perusahaan. Pemeringkatan obligasi dilakukan oleh lembaga rating independen, baik yang berskala nasional maupun internasional. Lembaga pemeringkat obligasi memiliki metode tersendiri dalam menentukan peringkat suatu obligasi. Tulisan ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemeringkatan obligasi, baik itu obligasi pemerintah maupun perusasahaan privat. Selanjutnya dipaparkan mengenai dampaknya terhadap pengambilan keputusan yang diambil oleh investor. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut penulis melakukan literature reviewterhadap berbagai artikel, buku, maupun hasi-hasill penelitian. Dari review tersebut penulis menyimpulkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian obligasi, baik pemerintah maupun perusahaan privat. Rating obligasi pemerintah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, fiskal, politik, dan sosial seperti tingkat pengangguran. Sedangkan yang mempengaruhi ratingobligasi perusahaan terbagi atas dua faktor yaitu faktor-faktor akuntansi dan nonakuntansi. Faktor-faktor akuntansi yang berpengaruh adalah rasio kas, profitabilitas, likuiditas, leverage, growth,dan size. Sedangkan faktor nonakuntansi adalah tingkat jaminan obligasi, singking fund, reputasi auditor, maturity, dan corporate governance. Dampak dari pemeringkatan obligasi pemerintah terhadap perilaku investor terlihat dari meningkatnya jumlah investasi luar negeri. Akan tetapi hal ini tidak berdampak secara signifikan pada perilaku investor perusahaan. Sedangkan pemeringkatan obligasi perusahaan terlihat berdampak secara signifikan terhadap expected returninvestor.
UPAYA INDONESIA MENGHADAPI MIGRASI TENAGA KERJA DALAM KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (KEA) 2015 Yuni Sudarwati
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v5i1.142

Abstract

Indonesia perlu menyiapkan diri dalam menyambut pelaksanaan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) pada tahun 2015, terutama terkait sumber daya manusia (SDM). Cetak biru KEA menyepakati pembebasan arus tenaga kerja ahli terbatas sampai tahun 2020. Setelah itu, baik tenaga kerja ahli maupun kurang ahli, bisa melakukan migrasi dengan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Sementara pada saat yang sama kondisi tenaga kerja Indonesia masih kurang bersaing di luar negeri maupun untuk bersaing menghadapi serbuan tenaga kerja asing. Kajian dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini dan upaya yang seharusnya dilaksanakan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai teori-teori tentang migrasi internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa memang kondisi tenaga kerja Indonesia belum berdaya saing. Oleh karena itu diperlukan upaya yang tepat untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Indonesia sehingga mempunyai daya saing dan siap menghadapi KEA 2015.
ANALISIS TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS): TRANSFORMASI PADA BUMN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Nidya Waras Sayekti; Yuni Sudarwati
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i1.72

Abstract

The National Social Security System Act (NSSS Act) mandated the establishment of BPJS as the operator of national social security system. Nevertheless a lot of pro’s and con’s came up. Some argue that BPJS can be formed from temporary BPJS i.e. PT. Jamsostek, PT. Askes, PT Asabri and PT. Taspen. While some others argue that the four BUMN are not feasible to be BPJS because they are in the form of Limited Company. This essay aims to find the best form of BPJS as mandated by NSSS act. The result of the study shows that at present there has not been any governmental agency appropriate as mandated by NSSS Act. The best way in order to bring into reality BPJS is by transforming the four already available BPJS.
KONSEP SENTRALISASI SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT Yuni Sudarwati; Nidya Waras Sayekti
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i1.100

Abstract

The Amendment to The Law Number 38 of 1999 on Management of Zakatbeing discussed by Parliament today. The discussion looks contestationbetween civil society and the state, which there is the tendency ofgovernments who want to take the role of the management of alms fromthe public and civil society that sustain the management of zakat in ordernot to be taken by the government. This paper is intended to identify acentralized system that will be applied in a change of Act No. 38 of 1999concerning the management of zakat. The conclusion that can be given tothe implementation of centralized management system of zakat, infaq, andshodaqoh is centralization allows coordination both in fundraising andspreading. So expect more maximum utilization. But there must be clearseparation of roles between, the government and the private sector in themanagement of zakat, infaq, and shodaqoh. The government acts asregulator and supervisor. While zakat management institutionsstrengthened its position by being given a wider latitude for economicimprovement and community welfare.
Co-Authors Nidya Waras Sayekti Venti Eka Satya