Tangguh Hakam Digdayana
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS INOVASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DALAM PERIJINAN INVESTASI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BATANG Tangguh Hakam Digdayana; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya peningkatan pelayanan perijinan investasi dalam menghadapi banyaknya peluang investor yang masuk ke Kabupaten Batang, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Analisis Inovasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam Perijinan Investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang. Untuk menganalisnya, penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik menurut Lovelock dengan variable tangibel (terjamah), realiable (handal), responsiveness, assurance (jaminan), dan empaty. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukakan melalui wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk inovasi di MPP yaitu melakukan integrasi layanan, promosi investasi serta pendampingan penyusunan LKPM bagi perusahaan. Pelayanan di MPP Batang sudah cukup efektif dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana, ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan, keterbukaan informasi kepada masyarakat ataupun investor, jaminan kemudahan administrasi dalam perijinan investasi, kualitas dan kemampuan petugas yang selalu melayani pemohon dengan penuh perhatian. Selain itu di dalamnya juga diketahui adanya beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat inovasi MPP. Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tujuan dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sudah tercapai dalam memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam proses perijinan investasi di Kabupaten Batang.