Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik ALQALAM
Muhammad Zainul Abidin
Kementerian Keuangan
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA Muhammad Zainul Abidin
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v6i1.156

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan keuangan desa dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung kebijakan dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengumpulan data menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data dilaksanakan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan desa telah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selama tahun 2010–2013, pelaksanaan keuangan desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah diprogramkan. Kendala dalam pelaksanaan keuangan desa disebabkan, antara lain, kurangnya keberadaan dan kapasitas perangkat desa serta kemandirian keuangan. Apabila kendala tersebut dapat diatasi, maka pelaksanaan keuangan desa semakin memperkuat terwujudnya tujuan kebijakan dana desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan ADD telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan disalurkan untuk pembangunan perdesaan, pengembangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan. Namun, sejumlah studi yang telah diangkat dalam kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan ADD masih menemui sejumlah permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan, dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemerintah daerah kotamadya/kabupaten.
KAJIAN SUBSIDI DAN PENJAMINAN PEMERINTAH DALAM PROYEK PENYEDIAAN AIR MINUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH MUHAMMAD ZAINUL ABIDIN
Al Qalam Vol 30 No 2 (2013): May - August 2013
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1069.979 KB)

Abstract

This study aims to determine the possibility of granting of guarantees and interest subsidies by central government in· order to accelerate the provision of drinking water, as stated in the Presidential Regulation 29 of 2009, based on Islamic principles. This research uses descriptive qualitative method. Collecting the data used in this study using the literature study. Data collected through the research literature related to the topic of study to obtain secondary data. It was concluded that the government guarantee as stipulated in the Presidential Regulation 29 of 2009 can be implemented based on Islamic financing and using the kafalah and the qardh contracts. The Kafalah contract put. the Government as guarantor (kafil).The Qardh contract implementation would be used in the event of payment of guarantee claims. The Qardh put the Government as provider of funds for payment to Islamic banking. Upon payment of warranty claims, the Government may request repayment to PDAM and local government. The interest subsidy in the Presidential Regulation 29 of 2009 can be converted into margin subsidy using the Hawalah contract, the Government accept the transfer of liability to the bank On the basis of the realization of partial payment obligations through subsidy mechanism, the Governement waived the right to claim to PDAM. Keywords: Government Guarantee, Interest Subsidy, Islamic Financing; The Fast Track Program Of Water Supply
Co-Authors