<![CDATA[Pemerintah mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, untuk menyediakan pangan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah melakukan alokasi, distibusi dan stabilisasi, serta mengambil alih sektor – sektor barang maupun jasa yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak lain (swasta). Daging sapi merupakan produk subsektor peternakan yang menjadi obyek untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketersediaan daging sapi baik lokal maupun impor, sangat berkaitan dengan ketahanan pangan nasional karena peran penting daging sapi di kehidupan masyarakat Indonesia. Kota Semarang bukan merupakan kota pengembangan untuk sektor perternakan khususnya sapi potong, sehingga dalam pemenuhan daging sapi masyarakatnya, Pemerintah Kota Semarang belum mampu memenuhi secara mandiri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan daging sapi di Kota Semarang dengan melihat alokasi, distribusi dan stabilisasi sebagai peran pemerintah dalam perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perburuan rente (rent seeking) dengan melihat hambatan tarif serta peran pemerintah dalam perekonomian bernegara. Hasil penelitian menunjukan peran Pemerintah Kota Semarang dalam tata niaga daging sapi sudah baik dalam aspek alokasi dan distribusi daging, tetapi dalam peran stabilisasi Pemerintah Kota Semarang sangat tidak berdaya dalam menghadapi pasar.]]>
