Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENGATUR PASOKAN DAGING SAPI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DAGING SAPI MASYARAKAT KOTA SEMARANG Mochamad Agung Albachri; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemerintah mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, untuk menyediakan pangan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah melakukan alokasi, distibusi dan stabilisasi, serta mengambil alih sektor – sektor barang maupun jasa yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak lain (swasta). Daging sapi merupakan produk subsektor peternakan yang menjadi obyek untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketersediaan daging sapi baik lokal maupun impor, sangat berkaitan dengan ketahanan pangan nasional karena peran penting daging sapi di kehidupan masyarakat Indonesia. Kota Semarang bukan merupakan kota pengembangan untuk sektor perternakan khususnya sapi potong, sehingga dalam pemenuhan daging sapi masyarakatnya, Pemerintah Kota Semarang belum mampu memenuhi secara mandiri. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan daging sapi di Kota Semarang dengan melihat alokasi, distribusi dan stabilisasi sebagai peran pemerintah dalam perekonomian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna dari generalisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perburuan rente (rent seeking) dengan melihat hambatan tarif serta peran pemerintah dalam perekonomian bernegara. Hasil penelitian menunjukan peran Pemerintah Kota Semarang dalam tata niaga daging sapi sudah baik dalam aspek alokasi dan distribusi daging, tetapi dalam peran stabilisasi Pemerintah Kota Semarang sangat tidak berdaya dalam menghadapi pasar.

Transformasi Administrasi Kependudukan Berbasis Online Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Penelitian Kartu Identitas Anak Kabupaten Jepara) Niswa Adlina Labiba; Nunik Retno Herawati; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas mengenai transformasi administrasi kependudukan berbasis online di masa pandemi covid-19 tahun 2020 pada Kartu Identitas Anak di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan transformasi pelayanan administrasi kependudukan Kartu Identitas Anak bersifat konvensional menjadi pelayanan Kartu Identitas Anak berbasis online. Penelitian ini juga membahas tentang pelayanan online Kartu Identias Anak yang dilaksanakan di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan telah terjadinya transformasi pelayanan pada administrasi kependudukan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Jepara. Pada awal pelayanan tahun 2017, pelayanan Kartu Identitas Anak masih bersifat konvensional yang berubah menjadi pelayanan Kartu Identitas Anak berbasis online pada tahun 2020. Masyarakat dapat mendaftarkan pengajuan administrasi kependudukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah melalui pelayanan online. Petugas dan masyarakat pun lebih dimudahkan dengan adanya pelayanan Kartu Identitas Anak online yang muncul setelah adanya pandemi covid19. Hal ini juga berdampak baik kepada berkurangnya penularan virus covid-19 di lingkungan instansi pemerintahan.

ANALISIS PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2021 SEBAGAI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK Dwi Anggraeni Septianingtiyas Anggraeni Septianingtiyas Septianingtiyas; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research was conducted with the aim of analyzing the role of the Indonesian Ombudsman by ensuring that all reports are followed up and the strength of the recommendations issued, by looking at the position of the Indonesian Ombudsman in Indonesia. This research uses Institutionalism theory. The research method used in this research is descriptive qualitative with interview data collection techniques and documentation. The data obtained were then analyzed using a triangulation model, namely comparing the results of interviews, observations and review of existing documentation. The results of this study include the first one related to the recommendation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, still more than 50% of the reported agencies did not implement the recommendations issued. Second, that of the total 14333 reports that were submitted, all received follow-up from the Indonesian Ombudsman without any delay or failure of the investigation. Third, about 67% of the public do not know what an Ombudsman is, this shows that the Ombudsman has not been fully maximized in obtaining all reports. Fourth, that agencies receive sanctions if they do not implement recommendations, namely social sanctions in the form of publication of cases and reported agencies in the mass media and political sanctions in the form of reports from the Indonesian Ombudsman to the DPR or the President to take firm action.

Analisis Penerapan Model ANJAS GO CLEAR (Aplikasi Normatif Jabatan Struktural Government Clear) Di Kota Bogor Yeremia Mardut My Lucky; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Periode Wisuda Oktober 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The use of information technology encourages the realization of good public services in cities or in areas commonly known as the concept e-Government (Electronic Govrnment). One of the breakthroughs and innovations made by the Bogor City Government is the Normative Application for Structural Government Position - Clear. The first application in Indonesia is called (Anjas Go Clear) which was officially launched by the Civil Service and Apparatus Development Agency (BKPSDA). This policy innovation arises from a major problem related to the mismatch between employee competence and the position occupied. The distribution of employees that is not in accordance with the circumstances and conditions of the real needs of an organization caused by an intervention by a person or group of people to assign employees or officials who are not in accordance with their qualifications, competencies, and performance. In the Bogor City Government this is also an problems faced in job placement that lead to ineffective and inefficient organizational achievements. The research method that the author uses is descriptive qualitative using George C Edward III theory which focuses on important variables in the successful implementation of the program, namely, Size and Objectives, Resources, and, the Anjas Go Clear Model itself and is supported by triangulation theory to strengthen data. The results of this study indicate that the innovation of Anjas Go Clear (Nomative Application for Government Clear Structural Position) in Bogor City has gone well in placing employees according to organizational needs. So that the goal of placing employees in accordance with their qualifications, competence, and performance without political intervention from stakeholders can be achieved. The most profound obstacle is the data security aspect of the lack of data security to ensure the confidentiality of the draft structural appointment structure.

PERAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN PERIODE 2019-2024 DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 Dwi Nur Rachmawati; Sulistyowati - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di Tahun 2020 Kabupaten Kebumen berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur hal ini dilihat dari masih belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Kebumen sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mampu menjalankan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah agar pembangunan infrastruktur dapat sesuai dengan rencana, memperbaiki kesalahan di lapangan dan mampu menyempurnakan program pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DPRD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis dan interpretasi data melalui tahapan pengumpulan, reduksi, display, dan kesimpulan data. Kualitas penelitian dengan menggunakan triangulasi data sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan dan skema pengawasan DPRD yang cukup efektif untuk memperbaiki kesalahan di lapangan dan juga menyempurnakan program pembangunan infrastruktur; hubungan DPRD dan Dinas PUPR yang transparan dan memiliki komitmen dalam merealisasi target, berdampak pada tercapainya target program pembangunan yang semua tercapai; terdapat hubungan antara ketertarikan DPRD dengan proses pengawasan pembangunan infrastruktur; masyarakat terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan serta partisipasi peserta tender (pelaksana konstruksi). Kesimpulan bahwa, peran DPRD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen berjalan baik, meskipun terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan pengawasan

TRANSFORMASI KELURAHAN KANDRI, KECAMATAN GUNUNGPATI SETELAH ADANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA Alya Namira Ikfinasulkha; Dzunuwanus Ghulam Manar; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas mengenai transformasi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati setelah adanya pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan transformasi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati setelah adanya pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata dan juga membahas tentang bagaimana intervensi pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi . Sebagai data pendukung dalam penelitian ini menggunakan studi literatur ataupun dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi transformasi Kelurahan Kandri setelah adanya pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Pada saat sebelum dikembangkan menjadi Desa Wisata Kandri profesi masyarakat sekitar dominan sebagai petani tetapi kemudian setelah adanya desa wisata masyarakat tidak hanya bekerja sebagai petani saja tetapi beralih dalam bidang kepariwisataan seperti menyewakan perahu wisata yang ada di Waduk Jatibarang, membuka usaha warung makanan dan minuman, pemandu wisata, homestay. Pengembangan desa wisata mempunyai banyak dampak positif bagi masyarakat sekitar seperti acara-acara kebudayaan yang dapat disaksikan oleh wisatawan dan mempunyai nilai ekonomi. Peneliti ini merekomendasikan baik masyarakat maupun pengurus Desa Wisata Kandri untuk selalu mengembangkan Desa Wisata Kandri agar Desa Wisata Kandri semakin maju. Selain itu, agar selalu melestarikan kearifan lokal karena itulah yang menjadi daya tarik tersendiri dari Desa Wisata Kandri tidak hanya potensi alamnya saja tetapi potensi budayanya yang menarik dan unik

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN UMKM PRODUK BATIK BAKARAN DI KABUPATEN PATI TAHUN 2019 Rozaq - Majid; Dewi - Erowati; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemerintah daerah mempunyai peran mengembangkan potensi daerahnya, salah satunya UMKM batik Bakaran. Dinas Koperasi dan UMKM merupakan dinas yang berusaha mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dengan menelaah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran di Kabupaten Pati Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan basis data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun analisis data didasarkan pada, teori peran pemerintah daerah, karakteristik UMKM, dan pembinaan UMKM. Ketiga teori tersebut digunakan untuk memahami lebih dalam bagaimana peran pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pati memiliki peran pengaturan (regulasi), peran pemberdayaan, dan peran pelayanan. Dalam meningkatkat UMKM produk batik Bakaran adapun peran yang efektif dalam mengembangkan UMKM yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai regulator, dan peran pemerintah sebagai katalisator. Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai beberapa program dalam meningkatkan maupun mengembangkan UMKM salahsatunya produk batik Bakaran. Selain peran, diketauhi faktor yang menghambat maupun mendukung pemda dalam meningkatkan UMKM batik Bakaran di Kabupaten Pati Tahun 2019

PERAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN PERIODE 2019-2024 DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 202 Dwi Nur Rachmawati; Sulistyowati - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Di Tahun 2020 Kabupaten Kebumen berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur hal ini dilihat dari masih belum optimalnya kualitas pelayanan infrastruktur di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Kebumen sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mampu menjalankan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah agar pembangunan infrastruktur dapat sesuai dengan rencana, memperbaiki kesalahan di lapangan dan mampu menyempurnakan program pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DPRD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis dan interpretasi data melalui tahapan pengumpulan, reduksi, display, dan kesimpulan data. Kualitas penelitian dengan menggunakan triangulasi data sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan dan skema pengawasan DPRD yang cukup efektif untuk memperbaiki kesalahan di lapangan dan juga menyempurnakan program pembangunan infrastruktur; hubungan DPRD dan Dinas PUPR yang transparan dan memiliki komitmen dalam merealisasi target, berdampak pada tercapainya target program pembangunan yang semua tercapai; terdapat hubungan antara ketertarikan DPRD dengan proses pengawasan pembangunan infrastruktur; masyarakat terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan serta partisipasi peserta tender (pelaksana konstruksi). Kesimpulan bahwa, peran DPRD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen berjalan baik, meskipun terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan pengawasan

KIPRAH KEPEMIMPINAN SULTAN HAMENGKU BUWONO X DALAM REFLEKSI SEWINDU KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Kevin Bramantya Azis; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Daerah Istimewa Yogyakarta dahulunya adalah sebuah wilayah kerajaan merdeka yang dikenal dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Sultan Hamengku Buwono. Kekuatan dan eksistensi dari Sultan Hamengku Buwono dikenal sebagai pemimpin yang merupakan perpanjangan dari kekuasaan Tuhan untuk Rakyat Yogyakarta. Selanjutnya, keberadaan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Sultan juga sebagai Gubernur adalah sebuah konsensus yang melahirkan sebuah sistem kepemimpinan yang istimewa dalam tatanan pemerintahan Republik Indonesia. Dari konsesus tersebut juga disepakati adanya undang undang keistimewaan DIY (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012) yang mengatur segala wewenang dan kewajiban dari Kesitimewaan DIY untuk mengantur pemerintahan daerahnya

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search