Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) BENCANA OLEH GAMPONG (PELUANG INISIASI OLEH MAHASISWA KULIAH PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (KPM) Jakfar Puteh; Syahril Syahril; Amrullah Amrullah
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 7: Desember 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i7.3949

Abstract

Kuliah Pengabdian pada Masyarakat (KPM) pasca bencana pernah di laksanakan oleh Universitas Gadjah Mada namun UIN Ar-Raniry mencoba menemukan pola baru yaitu bagaimana KPM Pra Bencana sebagai bentuk pengabdian Universitas membangun Aceh mengantisifasi sebelum bencana. Oleh karena itu penelitian ini mengurai persoalan bagaimana Pola KPM untuk Gampong Tanggap Bencana di Aceh. Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, jenis penelitian ini adalah sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa KKN Reguler berbasis tanggap bencana adalah KKN yang kondusif yaitu di laksanakan pasca recovery lokasi bencana. Selanjutnya untuk KPM tematik tanggap bencana belum pernah di terapkan di Aceh. KPM tematik tanggap bencana ini selayaknya harus diterapkan di semua kabupaten di Aceh, fungsinya adalah tim KPM ini dapat mempersiapkan struktur Gampong tanggap bencana kapanpun, seperti wabah Covid -19 yang pernah terjadi.
Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 Amrullah Bustamam; Hari Rizky Putra
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i1.13451

Abstract

Abstract: This study aims to present Maqashid Syariah's perspective on the pros and cons of the enactment of castration penalties for perpetrators of child sexual crimes in the Government Regulation in Lieu of Law No. 70 of 2020. This research is qualitative research in the form of literature studies. This type of Islamic law research with maqashid sharia approach. The results of this study aim to find out about the regulation of castration punishment in Perppu Number 70 of 2020 for perpetrators of child sexual crimes, and to find out how Islamic law with the Maqashid Syariah approach regarding castration punishment. In this study also presented pros and cons of this castration penalty, some allow and also some prohibit this of course this argument is based on the approach of Maqashid Syariah. The presence of sharia maqashid is certainly needed in formulating a rule that will be a foothold and become a benchmark for the survival of a law. The purpose of Islamic law is also always relevant wherever and whenever it exists in terms of dynamic and elastic. Chemical castration punishment certainly cannot be used as a single solution to overcome the problem of crimes of sexual violence against children, the need for awareness and cooperation of the community and government to deal with sexual crimes against children.Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk menyajikan perspektif Maqashid Syariah tentang pro dan kontra pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi pustaka. Jenis penelitian hukum Islam dengan pendekatan Maqashid Syariah. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 70 Tahun 2020 bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dengan pendekatan Maqashid Syariah mengenai hukuman kebiri ini. Didalam penelitian ini juga tersaji Pro dan Kontra terhadap hukuman kebiri ini, ada yang membolehkan dan juga ada yang melarang hal ini tentunya argumen ini didasari oleh pendekatan Maqashid Syariah. hadirnya maqashid syariah tentunya sangat dibutuhkan dalam merumuskan sebuah aturan yang akan menjadi pijakan dan menjadi tolak ukur bagi kelangsungan hidup suatu hukum. Tujuan hukum Islam juga selalu relevan dimanapun dan kapanpun keberadaanya dalam hal dinamis dan elastis. Hukuman kebiri kimia tentu tidak bisa dijadikan solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya kesadaran dan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk menangani kejahatan seksual seksual terhadap anak. 
Analisis Manajemen Pengelolaan Koperasi Pesantren dalam Mewujudkan Kemandirian Pesantren Ummul Ayman Samalanga Amrullah Amrullah
Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol 1 No 2 (2019): Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam
Publisher : Master's degree Department of Islamic Education Postgraduate Program of Universitas Islam Negeri (State Islamic University) Ar-Raniry, Banda Aceh in cooperation with Center for Research and Community Service (LP2M)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/tadabbur.v1i2.36

Abstract

In the era of the demands of scientific and technological development, the development of competence and capacity of santri is a must. Many pesantren have sought to develop productive economic activities. The number of Kopontren in Indonesia for many years is growing. One of the pesantren that began to move independently in economic activities is Pesantren Ummul Ayman Samalanga. There are 14 units of pesantren business that are all incorporated in the container board. The existence of various business units is a means of education in the field of independence, entrepreneurship, sincerity, and sacrifice. To maximize this, it is necessary management of pesantren cooperative management which is effective, efficient, and professional in its management. Therefore, this research would like to study about how management of pesantren cooperative in realizing the independence of Pesantren Ummul Ayman Samalanga. The methodology used in this research is qualitative research. The research process is done in field research (field research). The results showed that the management (Management) Ummul Ayman Pesantren Cooperative consists of: planning (planning) based on Pondok value; organizing (Organizing) organizing; transformative collective leadership; total quality control based centralized centralized finance. As for its implementation, the characteristics of the management encourage the establishment of economic independence of Ummul Ayman Samalanga pesantren.