Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PEMBERIAN HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM KEPADA NON-MUSLIM BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH Rizkal Rizkal
Jurnal Yudisial Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS"
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v9i2.23

Abstract

ABSTRAKDalam hukum Islam telah diatur dengan jelas bahwasanya setiap orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi, baik orang Islam mewarisi kepada non-Islam dan juga sebaliknya. Namun dalam praktiknya, hakim di tingkat Mahkamah Agung menetapkan hak kewarisan kepada non-Muslim berdasarkan wasiat wajibah, hal ini sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 16 K/AG/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan pokok yaitu: 1)mengenai keberadaan peraturan wasiat wajibah dalam hukum positif di Indonesia; 2) pertimbangan hukum apakah yang digunakan oleh hakim dalam menetapkanhak kewarisan kepada non-Islam berdasarkan wasiat wajibah; dan 3) mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 berdasarkan ketentuan hukumIslam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian kualitatif serta jenis penelitiankepustakaan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 tidak disebutkan pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai ketentuan warisan dan mengenai pemberian wasiat wajibah sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Mahkamah Agung tersebut berseberangan dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI mengenai pemberian wasiat wajibah kepada non-Islam.Kata kunci: wasiat wajibah, hak warisan, Kompilasi Hukum Islam. ABSTRACTIn Islamic law, it has been defined clearly that everyone of different faiths cannot inherit to each other, like both Muslims inherit to non-Muslims, and vice versa. However when it comes down to it, the Supreme Court has determined that the right of inheritance of non-Muslims is based on “wasiat wajibah”, as set out in the Decision Number 16 K/AG/2010. This analysis aims to examine the main issues as regards; first, the subsistenceof law on “wasiat wajibah” and the positive law in Indonesia; second, legal interpretation of the judge in determining the right of inheritance to non-Muslims based on “wasiat wajibah”; and third, the elaboration of Supreme Court’s Decision Number 16 K/AG/2010under the Islamic law provisions and positive law in Indonesia. This analysis is a normative legal research prepared through qualitative literature study. Based onthe study, it can be highlighted that the Supreme Court in Decision Number 16 K/AG/2010, did not take into consideration the provisions regarding inheritance along with the prevailing provision of “wasiat wajibah” in Indonesia as stipulated in the Compilation of Islamic Law. The Supreme Court’s Decision is considerably disagreeing with the provisions of Islamic law and the Article 209 paragraph (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law concerning the granting of “wasiat wajibah” to non-Muslims.Keywords: wasiat wajibah, right of inheritance, Compilation of Islamic Law.
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI BANDA ACEH Faizah Faizah; Rizkal Rizkal; Mansari Mansari; Zahrul Fatahillah
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v3i1.299

Abstract

This study seeks to discuss the role of women's non-governmental organizations (NGOs) in resolving post-divorce custody of children. This is because the problem of post-divorce custody is always a struggle between father and mother. Sometimes custody is given to the mother in the decision of the Syar'iyah Court judge, but the empirical facts are taken by the father. This study aims to determine the roles, efforts and challenges faced by women's NGOs in resolving post-divorce custody of children. This type of research includes empirical juridical research. The primary legal materials used are Law Number 1 Year 1974, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary data obtained through interviews with respondents who carry out tasks in NGOs. Data analysis was carried out in a prescriptive manner which attempted to provide an explanation of primary data and secondary data and primary and secondary legal materials. The results showed that women's NGOs have a strategic role in resolving post-divorce custody issues, because most mothers resolve custody issues through women's NGOs. The efforts taken are: First, assisting them to the Police or Polres level to make a report to the Police. Second, assisting in reporting the case to P2TP2A. Third, bringing together the mother and father of the child in order to find the right solution for the maximum development of the child. Fourth, assist and represent the mother of the child in handling the cases currently being faced at the Syar'iyah Court. The challenges faced are: First, the lack of human resources at NGOs for Women and Children. Second, it is difficult to reconcile the father and mother of the child. Third, the whereabouts of the child and the father are unknown. Fourth, some mothers just gave up because they no longer fought for custody again.
PERAN LEMBAGA PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN ASUSILA (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh) Rizkal Rizkal; Hanik Harianti
SYARIAH: Journal of Islamic Law Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : STIS Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/sy.v3i2.366

Abstract

This study focuses on finding out how the protection of law given by Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) the city of Banda Aceh as well as the causes of increasing sexual crime in a child. As for the complex problem of this research it’s 1. How is legal protection against children as a victim of sexual crime given by P2TP2A city of Banda Aceh?. 2. What was the factor in bringing the case down Banda Aceh sexual crime?. Research which is used in this writing is a normative–empirical elements combining the normative and ampirical data elements gained in the field with a date collection interview of the P2TP2A city of Banda Aceh that is the resuld of this research is the P2TP2A child of sexual crime already In accordance with the 2014 rule of act No. 35 child protection and 2008 Qanun Aceh No. 11 on child protection. A service or protection provided by Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh for children of the victim rape crimes include healthcare (referrals), psychological service, legal relief service (advocacy) and security systems for victim. There are underlying factors that cause a child increase in sexual crime are family conflicts, promiscuity, druguse, an environment far from Islamic philosophy and the content of pornography that can lead to  disharmony in one’s sense and passion.
Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan Mansari Mansari; Rizkal Rizkal
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 2 (2021): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v4i2.10219

Abstract

Hakim Mahkamah Syar’iyah memiliki peranan strategis dalam upaya pencegahan perkawinan anak, karena setiap orangtua yang ingin menikahkan anak di bawah umur harus mendapatkan dispensasi perkawinan dari Mahkamah Syar’iyah. Kajian ini berusaha untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi hakim dalam mencegah perkawinan usia anak di Mahkamah Syar’iyah serta pertimbangan dalam menerima maupun menolak dispensasi kawin. Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan tujuan mendeskripsikan peranan hakim mencegah perkawinan anak. Sumber data primer diperoleh melalu wawancara langsung dengan hakim. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki peranan strategis dalam upaya mencegah praktik perkawinan usia anak, hal ini disebabkan setiap perkawinan anak harus memperoleh izin Mahkamah Syar’iyah. Wujud peranan hakim dikonkritkan dengan mendorong orangtua tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin dengan memberikan nasehat-nasehat serta dampak yang muncul pasca perkawinan baik psikologis, mental maupun pendidikan anak. Tantangan yang dihadapi hakim dalam mengadili perkara dispensasi adalah pemahaman masyarakat terhadap bahaya perkawinan anak belum tersosialisasikan dengan baik dan harus menghadirkan saksi yang memadai agar latar belakang keinginan menikah dapat didalami secara komprehensif. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan adanya bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan suatu hal yang mendesak dilakukan berdasarkan fakta di persidangan.
ANALISIS PERUBAHAN TALAK TIGA MENJADI TALAK SATU DALAM PUTUSAN NOMOR 0163/PDT.G/2016/MS.BNA fatimah azzahra; rizkal Rizkal
Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS ISKANDARMUDA BANDA ACEH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.961 KB)

Abstract

Penelitian bertujuan mengkaji status talak yang telah dijatuhkan talak tiga di luar mahkamah menjadi talak satu yang diputuskan oleh hakim dalam putusan Nomor Banda Aceh nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam talak di luar pengadilan dianggap sah karena talak merupakan hak suami. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prosedur perceraian menurut hukum di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/MS. 2016. Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengumpulkan data melalui penelitian library research (penelitian keperpustakaan). Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut hukum positif Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sah. Pertimbangan hakim menjatuhkan dengan talak satu dalam putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna karena majelis hakim menganggap talak di luar pengadilan tidak sah. Hal ini dikarenakan secara hukum nasional baik dalam UU Perkawinan dan KHI mengkehendaki agar perceraian dilakukan di depan Mahkamah. Oleh karenanya, talak yang dijatuhkan di luar Mahkamah dianggap tidak sah.