Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Medina-Te : Jurnal Studi Islam ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Sandy Wijaya
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyasah Yesi Imelda; Sandy Wijaya
Medina-te : Jurnal Studi Islam Vol 17 No 1 (2021): Medina-Te: Jurnal Studi Islam
Publisher : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the authority of the Constitutional Court in the third amendment of the 1945 Constitution. This type of writing is by examining library research or secondary data strengthened in primary data that examines the third Amendment of the 1945 Constitution which focuses on on the Authority and Decision of the Constitutional Court. The approach chosen in this study uses a normative juridical approach, which is carried out by examining library materials or secondary data related to the Constitutional Court. the decision is final, this article is very clearly contrary to human rights, with the determination of the nature of the decision of the Constitutional Court because there is no more opportunity for litigants to take legal action.
HAK MEMILIH ALAT KONTRASEPSI PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM Kms Al Fathur Ihsan; Syahril Jamil; Sandy Wijaya
Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2021): Usroh
Publisher : Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.792 KB)

Abstract

Using of the contraceptives in household cases between husband and wife is still a gender gap, as the impact of contraceptive use causes some repercussions for some womenFrom this background, the writer formulates the problem as follows: What are the obstacles in choosing contraceptives for married couples from a gender perspective? What is the perspective of Islamic law on the right to choose contraceptives for married couples. The research method is normative research. Data collection is carried out by a library process, namely through research originating from laws and regulations, books, official documents, publications, and research results, the data is analyzed descriptively qualitatively, then conclusions are drawn using the deductive method, namely drawing conclusions from general to specific. The obstacle in choosing contraceptives was due to the inappropriate number of contraceptives for men and women, namely two versus five. Program policy makers were not yet gender sensitive and women did not have the power to decide contraceptive methods, resulting in dependence on husband's decisions. The perspective of Islamic law on the right to choose contraception is permissible as long as it has the motivation to regulate the birth spacing in order to create a sakinah mawaddah warahmah family Keywords: Keluarga Berencana, Contraceptive Devices, Islamic Law
Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan Mara Ananda; Sandy Wijaya; Holijah
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 2 No 2 (2024): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v2i2.18990

Abstract

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan pada anak dan juga praktik melanggar hak- hak yang dimiliki seorang anak. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil kebijakan sebagai langkah untuk menindaklanjuti pencegahan perkawinan anak melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimanakah implementasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian apakah faktor penghambat pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan. Jenis penelitian ini yaitu field research atau hukum empiris yang mengkaji ketentuan hukum mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di masyarakat adat Bangka Selatan. Implementasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada nyatanya masih belum terlaksana secara efektif, dikarenakan secara umum memang masih banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan beberapa hal yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan yaitu: Marriage by accident (Hamil di luar nikah), faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Faktor penghambat pelaksanan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan adanya Peraturan Gubernur tersebut. Dan juga kurangnya fasilitas yang dapat menunjang dan penindaklanjutan terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak.
Co-Authors Holijah Kms Al Fathur Ihsan Mara Ananda Syahril Jamil, Syahril Yesi Imelda