Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law and Justice Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Res Judicata Research Fair Unisri Verstek Jurnal Dunia Ilmu Hukum Activa Yuris: Jurnal Hukum
Itok Dwi Kurniawan
Sebelas Maret University
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI DEINDUSTRIALISASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN Alexander Dwi Agung Situmorang; Itok Dwi Kurniawan
Law and Justice Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i1.6158

Abstract

Penelitian ini bertujuan meneliti langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi deindustrialisasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Penyebab deindustrialisasi adalah meningkatnya tren ekspor bahan mentah jika dibandingkan produk olahan, banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia, dan lambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi masalah deindustrialisasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah mengatur beberapa langkah penting, di antaranya pembangunan sumber daya Industri, tindakan penyelamatan dan pengamanan produk industri, mempercepat perizinan dan pendirian industri, mempermudah penanaman modal industri, dan pembangunan sarana dan prasarana untuk peningkatan daya saing industri. Langkah-langkah tersebut masih sangat sulit dilaksanakan karena tidak sinkronnya peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah; buruknya iklim investasi dan daya saing, dan buruknya infrastruktur di Indonesia.Kata Kunci : Deindustrialisasi, Perindustrian, Iklim Investasi, Infrastruktur.
Corporate Responsibility For The Crime Of Money Laundering Vincentius Patria Setyawan; Itok Dwi Kurniawan
Res Judicata Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i1.4207

Abstract

Abstract Legal subjects who commit money laundering crimes consist of legal persons (natuurlijk persoon) and legal entities (recht persoon). The rules regarding the form of accountability for the two legal subjects have been regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (hereinafter referred to as the Money Laundering Law). case of Beringin Bangun Utama Limited Company. The purpose of this article is to find out about the regulation of accountability for corruption based on the Money Laundering Law and its implementation in the case of Beringin Bangun Utama Limited Company. This study uses a case approach and a statute approach. The results of the research outlined in this article are the implementation of corporate responsibility in money laundering cases using identification theory, which states that in imposing criminal liability on corporations, law enforcers must be able to show that the perpetrator (actus reus) is an individual legal subject. which is the controller of the corporation. Meanwhile, the element of error (mens rea) in identification theory can be determined if the crime is committed to provide benefits for the subject of corporate law.Keywords: Criminal Liability, Corporate, Money Laundering.
The Urgence of the Criminalization of Trading in Influence in Corruption Eradication Itok Dwi Kurniawan; Vincentius Patria Setyawan
Activa Yuris: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/ay.v1i2.10567

Abstract

Corruption has developed and is increasingly having a major impact on the life of the nation, state and society. Corruption is an act committed by a person or legal entity which is an act of abuse for personal or other people's interests that can harm state finances. Trading in influence is the answer to the development of patterns of handling corruption whose mode is growing from time to time. This article will discuss the regulation of trading in influence in positive law in Indonesia, and the regulation of trading in influence in the future to fill the legal vacuum in dealing with corruption. The writing of this article uses a normative legal research method by means of a literature study. The analysis used in this study is to use deductive analysis techniques. The approach used in this legal research is a conceptual approach and a statutory approach. The result of this study is to know about the urgency of adopting trading in influence norm that regulated in UNCAC to optimize in effort to eradicating corruption. The conclusion is trading in influence norm in UNCAC is very important to adopt in Indonesian Anti-Corruption Law because has wider range in corruption tracing..
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI PELUNASAN UTANG DEBITUR WANPRESTASI Yudi Syahputra; Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan
RESEARCH FAIR UNISRI Vol 7 No 2 (2023): Research Fair UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/rsfu.v7i2.9230

Abstract

This legal research aims to examine the legal consequences of debt agreements with the transfer of land rights as repayment of default debtors. This research is a normative legal research with a prescriptive and applied nature. The approach used in this research is a case study. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. The legal material analysis technique used is the syllogism method. The results of this study indicate that collateral for debts in the form of land may not be transferred in the event of default, this is because it conflicts with Supreme Court Jurisprudence No. 2877 K/Pdt/1996, Law on Mortgage and Basic Agrarian Law. Therefore, debt agreements that make collateral as debt repayment by transferring rights in the event of default are null and void.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR 79/PID.B/2024/PN SNG Muhammad Tio Dermawan; Itok Dwi Kurniawan
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.98324

Abstract

Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan perkara pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Hal ini dikarenakan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. 
Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Vincent Patria Setyawan; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 1 No. 1 (2023): JURDIKUM - JUNI
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v1i1.97

Abstract

Artikel ini membahas permasalahan terkait dengan pembaruan hukum pidana Indonesia berkaitan dengan rechterlijk pardon (permaafan hakim) sebagai salah satu bentuk putusan dalam perkara pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila yang diusung dari pengaturan dan penerapan rechterlijk pardon (permaafan hakim). Metode yang digunakan di dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rechterlijk pardon (permaafan hakim) merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam proses penegakan hukum pidana, dan sebagai perwujudan upaya meng-Indonesiakan ketentuan hukum pidana yang selama ini dilandaskan oleh nilai-nilai yang berasal dari bangsa kolinal.
IMPLEMENTATION OF A COMMUNITY WASTE MANAGEMENT EDUCATION PROGRAMME TO IMPROVE ENVIRONMENTAL AWARENESS IN KEBAKKRAMAT DISTRICT Bekti Utomo; Muhammad Hendri Nuryadi; Itok Dwi Kurniawan; Wahyu Noviansyah; Ismawati Septiningsih
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol. 8 No. 4 (2025): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/4hfd5077

Abstract

The increasing volume of waste generated in urban areas poses significant challenges to environmental sustainability. This study aims to evaluate the effectiveness of a community-based waste management education program implemented in Kebakkramat District. The primary objective is to enhance environmental awareness among residents, thereby fostering responsible waste management practices. A mixed-methods approach was employed, combining quantitative surveys and qualitative interviews to assess community engagement and knowledge retention. Data collected from 200 households indicated a 40% increase in awareness about waste segregation and recycling practices post-implementation. Additionally, qualitative feedback highlighted a shift in community attitudes towards waste management as a shared responsibility. The findings suggest that community involvement is crucial for the success of environmental initiatives. This research contributes to the growing body of evidence supporting education as a vital tool for enhancing environmental awareness and promoting sustainable practices at the community level.
Co-Authors Alexander Dwi Agung Situmorang Bekti Utomo Ismawati Septiningsih Muhammad Hendri Nuryadi Muhammad Tio Dermawan Vincent Patria Setyawan Vincentius Patria Setyawan Vincentius Patria Setyawan Wahyu Noviansyah Yudi Syahputra