<![CDATA[Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai penggunaan aplikasi SI D’nOK oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini diambil karena SI D’nOK merupakan aplikasi yang dibuat ketika terjadi pandemi Coivd-19 dan bertujuan untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Peneliti ingin melihat bagaimana penggunaan aplikasi SI D’nOK dalam mewujudkan good governance. Akan tetapi keberjalanan aplikasi ini belum bisa mewujudkan prinsip-prinsip good governance karena masih banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat ketika mereka menggunakan aplikasi ini. Dalam penelitian ini, untuk mengukur keberjalanan aplikasi SI D’nOK sebagai perwujudan penerapan good governance di Kota Semarang, digunakanlah teori good governance yang dikemukakan oleh UNDP (United Nations Development Programme) yang terdiri atas prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan dua informan, informan pertama adalah Bapak Aris Himawan, S.KOM yang merupakan Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Informan kedua adalah Bapak Afifi Nur Fauzan sebagai masyarakat yang menggunakan aplikasi SI D’nOK. Peneliti juga mengambil sumber ulasan masyarakat dari Google Play Store sebagai tempat pengunduhan aplikasi SI D’nOK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan aplikasi SI D’nOK belum mewujudkan penerapan prinsip-prinsip good governance. Hal ini dibuktikan dengan buruknya keberjalanan aplikasi ketika masyarakat menggunakannya. Pemerintah Kota Semarang berpendapat bahwa penggunaan aplikasi ini telah mewujudkan prinsip-prinsip good governance yang ada. Akan tetapi jika dikaitkan dengan temuan di lapangan dan ulasan masyarakat di Google Play Store, pendapat pemerintah tersebut tidak sesuai. Hal ini terjadi karena buruknya keberjalanan aplikasi ini. Buruknya penggunaan aplikasi ini juka membuktikan hukum yang tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Masyarakat juga mengalami kesulitan ketika hendak memperoleh informasi pengajuan pelayanan yang mereka ajukan. Sehingga dari temuan permasalahan di atas membuktikan bahwa penggunaan aplikasi ini belum mewujudkan good governance dengan maksimal]]>
