Evita Artanadya Doloksaribu
Departemen Administrasi Publik

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PELAKSANAAN STRATEGI PENANGANAN PENATAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN MIROTO, KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KOTA SEMARANG Evita Artanadya Doloksaribu; Zainal Hidayat
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.881 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27354

Abstract

Kelurahan Miroto merupakan kelurahan yang termasuk dalam lokasi permukiman kumuh tertinggi di Kecamatan Semarang Tengah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah melakukan pelaksanaan strategi peningkatan jumlah rumah tidak layak huni melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk mengurangi jumlah permukiman kumuh yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif tipe deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanaan strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto dilakukan dengan analisis lingkungan strategis serta identifikasi faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan proses pelaksanaan strategi yakni perumusan, pelaksanaan dan evaluasi serta faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan strategi penanganan penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Miroto. Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat pelaksanaan strategi adalah kuantitas sumberdaya manusia, anggaran, gangguan keamanan, kondisi cuaca serta laporan aduan masyarakat. Saran yang dapat diberikan adalah menyesuaikan perbaikan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan jumlah sumberdaya manusia dan anggaran serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program