Bawono Iman Hidayat
Jurusan Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Usaha Mini Swalayan Di Jakarta Selatan Bawono Iman Hidayat; Aloysius Rengga
Journal of Public Policy and Management Review Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.32 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v8i4.24908

Abstract

Implementasi kebijakan tentang usaha mini swalayan untuk mengetahui bagaimana proses impelementasi kebijakan dalam bahasa swalayan mini dalam kegiatan penjualan barang. Banyak yang dibatalkan yang ada mini swalayan mulai dari label harga yang tidak tersedia dan tidak sesuai barang, barang tidak dijual dengan harga eceran, harga lebih mahal dari warung / toko sekitar, dan barang yang dijual tidak semuanya makanan dan minuman yang dikemas. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari bagaimana menerapkan kebijakan usaha mini swalayan dan kebebasannya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan penyajiannya dilakukan dengan cara menguraikan objek yang ada di teliti dengan apa adanya dengan penyataan-penyetelan yang bersifat kualitatif .. Tehnik mengumpulkan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tidak berjalan dengan baik karena pelaksana tidak menyadari implementasi yang dilakukan oleh mereka, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dengan perumus dan phak pelaksana, sedangkan pihak pelaksana hanya menggunakan hypermarket. Faktor kebijakan utama yaitu komunikasi antara kebijakan dan pelaksana kebijakan, pelaksana tidak memahami tugas mereka sebagai pelaksana, perumus kebijakan pun tahu tentang tidak ada implementasi oleh pelaksana tetapi tidak melakukan koordinasi dengan pelaksana. Saran yang muncul salah satunya adalah perlumengembangkanperaturandansistemmonitoringsertakontrol yang jelasdanefektif agar dapat mencegah pelicin yang bertentangan dengan isi dan tujuan penyediaan usaha mini swalayan, selanjutnya diajukan pada pelaksana kebijakan agar ada pengelasan yang lebih kuat dan tugas yang perlu diperbincangkan sebagai pilihan