Endang Larasati Setyaningsih
Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Manajemen Relokasi Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno di Kota Semarang Fikry Shubhi Rasyidi; Endang Larasati Setyaningsih; Susi Sulandari
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.093 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v1i1.269

Abstract

Pemerintah Kota Semarang Melalui Regulasi Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan pedagang kaki lima Nomor 11 tahun 2000 dan pemakaian kekayaan Daerah nomor 6 tahun 2008. Merelokasi PKL kawasan Simpang lima dan Pahlawan ke kawasan Taman Menteri Soepeno dengan menghabiskan anggaran sebesar RP. 370.483.000,00 yang telah di relokasi ke kawasan Taman KB, Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya pembangunan lapak-lapak PKL di Taman Menteri Soepeno agar dapat menata PKL-PKL liar yang berada di pinggiran jalan Kota Semarang.Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan Bagaimana proses manajemen program relokasi Pedagang Kaki Lima dai Jalan Pahlawan ke Taman Menteri Supeno di Kota Semarang serta mencari tahu apa yang menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat dari proses manajemen relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Pahlawan ini, sebab sebagaian besar Pedagang merasa banyak mengalami kerugian didalam program relokasi ini, dimana mereka mengalamai penurunan pendapatan yang diakibatkan hilangnya langganan mereka dulu serta sepinya konsumen di Shelter Taman Menteri Supeno Kota Semarang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menjelaskan fenomena yang mempengaruhi proses manajemen program relokasi di Taman Menteri Supeno Kota Semarang, dengan menggunakan teori fungsi mananjemen dari George Terry sebagai pedoman didalam melakukan penelitian ini, sehingga pembagian penelitian terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program relokasi Program Relokasi Pedagang Kaki Lima Taman Menteri Supeno di Kota Semarang sehingga diharapkan dengan mengoptimalkan pelaksanaan program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan para Pedagang Kaki Lima di Taman Menteri Supeno sehingga program ini tidak hanya memberikan solusi permasalahan tata kota buntuk Pemerintah tetapi juga untuk kesejateraan Pedagang .
Analysis of Public Services Quality of Service Unit AK.1 (Yellow Card) at Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Baidi Abdullah; Endang Larasati Setyaningsih; Tri Yuniningsih
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.922 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v1i1.219

Abstract

Functions of public service is one of the fundamental functions it must fulfill the government both at central and regional levels. Given the government's main function is to serve the community, the government needs to continue to work to improve the quality of service. One is the service AK.1 (Kartu Kuning) in Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. This study aims to determine the effect of employee job skills and motivation to quality of service AK.1 (Kartu Kuning) in Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.This study uses the type of explanatory variables to test the relationship between the researched. And measure how much influence the relationship of independent variables and the dependent variable. The results showed that there was a positive relationship between employee job skills and motivation to the quality of service, so that the initial hypothesis is accepted. The results showed that job skills of the variables (X1) and motivation variables (X2) has a positive relationship with service quality variables (Y) in Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Semarang . In accordance with the provisions of the statistical test, it can be concluded that Ho refused and Ha is received significantly, with KD = 98.2%.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA OLEH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG Galih Wahyu Pradana; Endang Larasati Setyaningsih; Santoso Slamet
Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 1, tahun 2012
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.862 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v1i1.326

Abstract

Masalah kependudukan menjadi masalah yang cukup penting karena berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai akan menyebabkan terjadinya pertambahan angka pengangguran, menurunnya mutu modal manusia dan bahkan akan mengancam ketahanan nasional. Masalah kependudukan ini telah dipikirkan oleh Pemerintah dengan menerapkan kebijakan tentang Keluarga Berencana untuk menekan laju pertumbuhan.Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pelayanan Keluarga Berencana. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang pelayanan karena tugas utama dari negara adalah melayani masyarakatnya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menjelaskan fenomena yang mempengaruhi kualitas pelayanan Program Keluarga Berencana di Kota Semarang, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik. Dari hasil penelitian, ditemukan tiga fenomena yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan Program Keluarga Berencana di Kota Semarang. Ketiga fenomena tersebut adalah asas pelayanan, prinsip pelayanan dan standar pelayanan publik.