Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam
Moh. Makmun
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Adat Jual Jemmo dalam Perkawinan Perspektif ‘Urf Moh. Makmun; Fahrur Roji
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua  makhluk  nya,  baik  pada  manusia,  hewan,  maupun  tumbuh- tumbuhan.  Ia  adalah  suatu  cara  yang  dipilih  oleh  Allah  Swt.  Sebagai  jalan bagi  makhluk-Nya  untuk  berkembangt  biak,  dan  melestarikan  hidupnya. Tradisi Jual  Jemmo dalam perkawinan di masyarakat memiliki karakteristik tersendiri  dalam  tujuannya.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa Kalisat  yakni  menambahkan  tradisi  jual  jemmo  didalam  pelaksanaan,  yang penulis  batasi  menjadi  dua  permasalahan:  Pertama,  Bagaimana  tradisi  Jual Jemmo dalam perkwainan di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Kedua,  Bagaimana tradisi Jual  Jemmo dalam perkawinan di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan perspektif „Urf. Adapun metode  yang  digunakan  adalah  field  rieserch  yang  digunakan  untuk mengumpulkan  informasi  melalui  wawancara  terhadap  masyarakat  serta melakukan  observasi  ke  tempat  agar  mengetahui  pelaksanaannya  secara langsung. Penyusun menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif yang berguna  untuk  memberikan  fakta  dan  data  mengenai  tradisi  jual  jemmo yang terjadi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi Jual Jemmo telah terjadi  turun  temurun  di  laksanakan  di  Desa  Kalisat  Kecamatan  Rembang Kabupaten Pasuruan bertujuan agar pelaksaan pernikahan berjalan dengan lancar,  dan  menyambung  tali  persaudaraan  antar  masyarakat madura.Tradisi  ini  tidak  memiliki  unsur  yang  dilarang  dalam  syriat  islam, mempunya kemanfaatan dan tetap diterima di masyrakat sampai saat ini.
Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Moh. Makmun; Bahtiar Bagus Priyadi
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2016): APRIL
Publisher : Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediasi Perkawinan tidak saja adanya akad nikah semata, melainkan penting untuk dicatatkan atau didaftarkan di KUA atau Kantor Urusan Sipil agar perkawinan tersebut dan keturunan yang dihasilkannya diakui oleh Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat efektifitas pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dan langkah apa saja yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dalam menanggulangi Efektifitas pencatatan perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach) dengan pendekatan normative yang menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang antara lain kurangnya sosialisasi mengenai biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnya biayanya pencatatan nikah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Tembelang yaitu melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah/Kepala desa, selain itu juga mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada Masyarakat tentang pentingnya perkawinan dicatat dan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk.
Monopoli dalam Perspektif Jarimah Ta'zir (Studi Putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Moh. Makmun
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 12 No 2 (2018)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (946.966 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v12i2.1244

Abstract

This study is motivated by many cases of monopoly that cause consumer losses, and the absence of clear rules related to monopoly in the perspective of Islamic criminal law. The type of this research is field research using a comparative approach and the maqāṣid al-syarī‘ah approach (the purpose of Islamic law). The results of the study concluded that first, monopoly is contrary to Law No. 5 of 1999. Second, monopoly is contrary to the purpose of Islamic Shari'ah in the form of safeguarding property. Third, the monopoly in Islamic criminal law is a form of criminal offense because it violates the provisions of Islamic law, due to elements of fraud, engineering requests (offers), hoarding, cooperating in criminal acts, and inhibiting other business actors. In addition to the sanctions of monopoly actors according to Law No. 5 of 1999 in the perspective of Islamic criminal law are as follows: (1) administrative sanctions are in accordance with muamalah fiqh rules and basic legal rules; (2) the main criminal sanctions are in accordance with Islamic sharia provisions, but the sanctions need to be added by paying CSR as a return on profits; (3) additional criminal sanctions are also in accordance with the provisions of Islamic law; and (4) prisons are additional sanctions, not sanctions of choice.
Co-Authors Bahtiar Bagus Priyadi Fahrur Roji