Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yuridika
Rizky Amalia
WINS & Partners Law Firm
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
NON-COMPETITION CLAUSE DALAM PERJANJIAN KERJA Rizky Amalia
Yuridika Vol. 26 No. 2 (2011): Volume 26 Nomor 2 Mei 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2096.31 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v26i2.266

Abstract

Non-competition clause biasanya terdapat dalam suatu perjanjian kerja. Pemberlakuan non-competition clause memerlukan suatu pembatasan. Pembatasan suatu non-competition clause diperlukan dalam pemberlakuan klausula ini. Pelanggaran non-competition clause oleh pekerja yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan dapat dilakukan suatu upaya hukum. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perusahaan tersebut adalah melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Jika non-competition clause dirasa sangat membatasi hak pekerja atau dengan kata lain klausula ini tidak dalam batas kewajaran, pekerja tersebut mempunyai hak untuk mengajukan keberatan. Pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Mengenai keberatan terhadap non-competition clause ini dapat dikategorikan sebagai perselisihan kepentingan.Kata Kunci : non-competition clause, perjanjian kerja
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN GANTI RUGI TERKAIT DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Rizky Amalia
Yuridika Vol. 27 No. 3 (2012): Volume 27 No 3 September 2012
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.417 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v27i3.301

Abstract

Land acquisition is done by way of release or transfer of land rights of the holders of rights over land to government agencies that require ground. As a form of respect for the rights of holders of land rights, which require land-party in this case is the government agency, provide appropriate compensation on the basis of agreement between both parties through consultation. Form of legal protection given to holders of land rights is the determination of compensation based on the deliberations, the proper compensation that can provide a better survival than the level of socio-economic life before the affected land acquisition, and submission of objections to the amount of indemnification. Custody compensation cannot be the basis for taking land holders of land rights by Government agencies that require ground.Key Words : land acquisition, legal protection, custody compensation.
Co-Authors