Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)
Deiby Christiana Tinggogoy
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Halmahera
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI POLRES HALMAHERA UTARA Deiby Christiana Tinggogoy; Djarul Bahar; Simson Tondo
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v3i2.7553

Abstract

Kualitas pelayanan merupakan suatu fenomena yang unik, sebab dimensi dan indikatornya dapat berbeda diantara orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Kualitas pelayanan seringkali digunakan untuk melihat bagaimana kinerja pelayanan  organisasi  publik.  Pelayanan  umum  di  Polres Halmahera Utara  urusan pembuatan SPKT, SIM dan SKCK merupakan salah satu fungsi tugas pokok, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualitas Pelayanan Publik di Polres Halmahera Utara. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Stemvelt  (2004) yang terdiri dari 5 pendekatan yaitu: Bukti  Fisik  (Tangible), Kehandalan (reliability), Daya Tanggap (responsive), Jaminan (assurance), Empati (emphaty) untuk mendapatkan gambaran yang jelas permasalahan yang ada di Polres Halmahera Utara dengan pendekatan kuantitatif  yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) dan instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bukti  Fisik  (Tangible), mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang dimana hubungannya sebesar 50 % Kehandalan (reliability), mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang dimana hubungannya sebesar 74 %. Daya Tanggap (responsive), mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang dimana hubungannya sebesar 57 %. Jaminan (assurance), mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang dimana hubungannya sebesar 78 % dan  Empati (emphaty) mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang dimana hubungannya sebesar 63 % sangat kualitas pelayanan di Polres Halmahera Utara.Kata Kunci : Kualitas Layanan, Pelayanan Publik, Kebutuhan Masyarakat
PELAYANAN PUBLIK: Antara Hak Masyarakat dan Kewajiban Pemerintah (Studi di Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara) Deiby Christiana Tinggogoy; John H. Kaloly
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v5i1.10333

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Pemerintah dituntut untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan pelayanan bagi setiap warga negara yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu hal vital yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu terkait administrasi kependudukan. Dikarenakan mendapatkan KTP-el merupakan hak masyarakat dan kewajiban Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pelayaan publik dalam pengurusan KTP-el di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. Penentuan informan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data model interkatif dari Milles dan Hubberman, yang diawali dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk pelayanan yang berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dalam pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, sudah berdasarkan dasar hukum yang jelas yang dimuat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara No. 474.4/4/DUKCAPIL/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan. Namun, demikian masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya, terlebih khusus Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.
Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah): Studi di SMA Negeri 1 Halmahera Utara Deiby Christiana Tinggogoy
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 7 No. 1 (2019): Edisi Maret 2019
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v7i01.37

Abstract

Proses penyaluran dana BOS dinilai belum terimplementasi dengan baik sehingga muncullah keluhan dari sekolah-sekolah. SMA Negeri 1 Halut misalnya menjelaskan berbagai dampak yang muncul akibat keterlambatan pencairan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, bahwa penyaluran dana BOS Reguler di awal triwulan I (untuk penyaluran triwulanan) dan semester I (untuk penyaluran semesteran), namun kenyataannya selalu mengalami keterlambatan setiap tahunnya. Tujuan penelitian untuk menganalisis: 1). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan proses pencairan dana BOS; dan 2). Seperti apakah dampak yang muncul karena keterlambatan dana yang masuk di SMA Negeri 1 Halmahera Utara. Ada beberapa variabel penting yang harus diperhatikan agar kebijakan dapat terimplemtasi dengan baik.
Co-Authors Djarul Bahar John H. Kaloly simson tondo