Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN
Edwin Nurdiansyah
FKIP Universitas Sriwijaya
Arts Humanities Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TRANSPARANSI BAGI MASYARAKAT Edwin Nurdiansyah
Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn Vol 3, No 2 (2016): Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v3i2.4593

Abstract

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia serta memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan informasi, UU tersebut menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Melalui UU tersebut pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi secara rutin kepada warganya sehingga mereka dapat mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan pemerintah, diharapkan melalui keterbukaan informasi tersebut tercipta peran aktif masyarakat baik dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui keterbukaan informasi akan terwujud transparansi kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA Edwin Nurdiansyah
Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn Vol 2, No 1 (2015): Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36706/jbti.v2i1.4560

Abstract

Proses reformasi membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan warga negara Indonesia, Indonesia menjadi negara demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Konsekuensi dari hal tersebut ialah warga negara Indonesia dituntut harus paham terhadap politik, salah satu yang dapat dilakukan ialah melalui pendidikan politik. Namun kenyataannya sekarang, warga negara Indonesia belum mendapatkan pendidikan politik secara maksimal, pengetahuan politik mereka masih sangat kurang sehingga hanya dijadikan komoditi politik oleh golongan tertentu. Hal ini menunjukkan pemerintah dan partai politik yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan politik perannya masih kurang maksimal. Pendidikan politik yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada pelaksanaan demokrasi yang tidak efektif bahkan berpotensi menimbulkan konflik sektoral.
Co-Authors