Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Indonesia Private Law Review
Yeni Oktafia
Universitas Brawijaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
STRENGTHENING ACCOUNTABILITY IN INDONESIAN NOTARIAL PRACTICE: THE LEGAL GAP ON LIABILITY FOR BACKDATED DEEDS Zahwa Maulidina Afwija; Yeni Oktafia; Abdul Ghofar
Indonesia Private Law Review Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v6i1.4459

Abstract

The issuance of backdated deeds raises serious legal concerns as it can misrepresent facts and violate procedural requirements under Indonesian notarial law. Although a notarial deed’s formal validity relies on its authenticity, backdating undermines this integrity and may result in significant legal consequences. Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Profession (UUJN) and its amendments do not explicitly regulate notary liability toward third parties who suffer losses, creating a normative gap and weakening legal protection. This study examines the legal implications of backdated deeds and the scope of notary liability using a normative juridical approach with statutory and conceptual analyses, focusing on the interrelation of administrative, civil, and criminal responsibilities. Findings indicate that a notary may face administrative sanctions under Articles 12 and 65A UUJN, civil liability under Articles 1243 and 1365 KUHPerdata, and criminal sanctions under Articles 263 and 264 KUHAP. These results underscore the need for regulatory reform to ensure accountability and strengthen legal certainty, and the study recommends enhancing notarial prudence and ethical compliance, reinforcing supervisory oversight, and revising notarial law to provide explicit sanctions and protection for parties harmed by backdated deeds.
URGENSI PEMISAHAN HARTA PRIBADI DENGAN JABATAN NOTARIS DALAM HAL KEPAILITAN NOTARIS Zahwa Maulidina Afwija; Yeni Oktafia
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5037

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai adanya disharmonisasi terkait kepailitan notaris dan dampaknya terhadap jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Permasalahan mendasar muncul ketika status kepailitan pribadi notaris secara otomatis mengakibatkan pemberhentian tidak hormat dari jabatannya, tanpa mempertimbangkan pemisahan antara kapasitas pribadi sebagai subjek hukum dengan fungsi publiknya sebagai pejabat umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan subjek hukum pailit dengan profesi notaris serta mengidentifikasi urgensi pemisahan harta pribadi dengan jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, mengkaji doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni normatif antara UU Kepailitan yang tidak mengatur konsekuensi terhadap jabatan publik dengan UUJN yang memberlakukan sanksi administratif berdasarkan status hukum privat. Sistem pemberhentian otomatis ini tidak sejalan dengan praktik terbaik di negara-negara seperti Belanda dan Jerman yang menerapkan mekanisme pengawasan khusus dan pemisahan dana secara tegas. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi regulasi melalui penerapan sistem pemisahan harta yang komprehensif, kategorisasi berdasarkan penyebab kepailitan, dan alternatif pemberhentian sementara dengan kemungkinan rehabilitasi untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dengan hak konstitusional notaris.
Co-Authors Abdul Ghofar Zahwa Maulidina Afwija