Garuda - Garba Rujukan Digital

Uji Proporsionalitas Terhadap Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat: Dimensi Hak Asasi Manusia Ahsan Yunus; Desi Fitriyani; Ahmad Taufiq
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 2, 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i2.10460

Hak atas informasi merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin konstitusi. Pemenuhan hak atas informasi bagi warga negara dilakukan dengan memperhatikan pembatasan yang telah ditetapkan. Masalah kemudian muncul ketika publik menilai pembatasan tidak proporsionalitas yang terkesan sepihak. Hal tersebut bertautan dengan informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis uji proporsionalitas atas informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Metode penulisan menggunakan metode normative dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan pesawat tidak diterapkan secara proporsional dan mendegorasi hak konstitusional warga negara. Informasi rahasia hasil investigasi kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610 (Boeing MAX-8) tidak didasarkan pada prinsip uji proporsionalitas.

Maladministrasi Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Sebagai Problematika Hukum Administrasi Negara Dalam Menerapkan Regulasi Percepatan Pembangunan di Papua Desi Fitriyani; Winda Sari
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12318

Abstract After 51 years of returning to the Motherlands, Papua's development is still slowly. Various efforts have been made by the government, like released regulations to the Acceleration of Welfare Development in Papua and West Papua to support the businessman of Papuans. In reality, it needs a supporting tools (Working Group) whiich has mission to select and assign the bussinesman to carry out the development projects. This research provided the actions analysis of Working Group Selection in carrying out its duties (maladministration), and provide an analysis of administrative actions (freies ermessen). The Research used normative legal with literature study. The result showed the actions of the Working Group Selection was a maladministrations, because it's not freies ermessen. Giving firm sanction against maladministration to avoid the other maladministrations. Then, it needs the paticipant who participate in the tenders and fill up the indicators in the implementation of goods and services procurement. Keywords: Maladministration; The Electoral Working Group; Development; Papua; Abstrak Setelah 51 tahun kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi, pembangunan di Papua masih saja merangkak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk mengeluarkan regulasi terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua sebagai alat penyokong percepatan pembangunan serta memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha orang asli Papua. Dalam realisanya percepatan pembangunan membutuhkan alat pendukung seperti Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan yang memiliki tugas memilih dan menetapkan pelaku usaha untuk menjalankan proyek pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan analisis tindakan Pokja (pokja) pemilihan dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi, serta memberikan analisis tindakan administrasi apa yang dapat dikatakan sebagai freies ermessen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kelompok kerja (pokja) pemilihan dalam menetapkan pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam regulasi dan tidak dapat dikatakan sebagai freies ermessen sehingga tindakannya merupakan maladministrasi. Untuk menghindari tindakan maladministrasi oleh kelompok kerja (pokja) pemilihan selanjutnya, maka dibutuhkan pemberian sanksi yang tegas terhadap tindakan maladministrasi. Selain itu, diperlukan indikator untuk melihat pihak-pihak mana saja yang dapat mengikuti tender serta ukuran terkait tingkat peranan aktif dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Kata Kunci : Maladministrasi; Kelompok Kerja Pemilihan; Pembangunan; Papua;

Transparansi Upah Melalui E-Wage Outsorcing Workers Dalam Rangka Penguatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Sri Putri Amalia Jamal; Sahrana Sulaiman; Desi Fitriyani
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12319

Abstract Law No. 13 of 2003 concerning manpower in Indonesia currently still causes a lot of controversy. One of them is the transparency of wages in Indonesia. Transparency is a manifestation of good governance, however, there are still indications of wage systems that violate regional minimum wage standards. The purpose of this paper is to provide clarity of information related to the wages of the outsourcing class especially for workers in order to find a bright spot. This paper uses a normative method with literature study. Errors that often arise in current labor regulations that are received below standard wages. Lack of understanding regarding the work contract between workers and employers which results in the lack of transparency that they should get. The results of this paper indicate that there are people who manipulate the wage system, resulting in transparent wages for the Outsourcing class in Indonesia. Threfore, the authors conclude that can provide transparency information on wokers’ wages, namely, through an application E-Wage Outsourcing Workers. Keywords: Labor; E-wage Outsorcing Worker; Wage Transparency; Abstrak Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia saat ini masih banyak menimbulkan kontraversi. Salah satunya adalah terkait transparansi pengupahan di Indonesia. Transparansi merupakan perwujudan dari pemerintahan yang baik, namun masih saja terindikasi pelanggaran sistem pengupahan yang menyalahi standarisasi upah minimum regional. Tujuan dari tulisan ini adalah memberikan kejelasan infromasi terkait upah golongan Outsourcing terkhsusus pada kaum buruh agar menemukan titik terang. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan studi kepustakaan. Permasalahan yang kerap kali muncul dalam regulasi ketenagakerjaan saat ini diantaranya upah yang diterima dibawah dari upah standar. Kurangnya pemahaman terkait kontrak kerja antara buruh dengan pemberi kerja yang berujung pada tidak adanya transparansi upah yang seharusnya mereka dapatkan. Hasil dari tulisan ini menunjukan bahwa adanya oknum yang mempermainkan sistem pengupahan sehingga mengakibatkan ketidaktransparansian pengupahan golongan Outsorcing di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi terkait transparansi upah golongan buruh yaitu, melalui sebuah aplikasi E-Wage Outsorcing Workers. Kata Kunci: Buruh; E-wage Outsorcing Workers; Transparansi Upah;

E-Complaints For SG (Social Grants) : Upaya Preventif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi Sri Putri Amalia Jamal; Sahrana; Desi Fitriyani
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14594

Abstract The problem of distributing Covid-19 relief funds in Indonesia, apart from not being on target, has also been corrupted. At the normative level, penalties for convicted corruption cases have been regulated, including the death penalty that has been established. However, it does not seem to be sufficient as a repressive measure. Therefore, certain measures are required to prevent the corruption. This research is conducted to find out how the corruption occurs in the funds’ distribution. In addition, it is also expected to become a forum for the public to file complains if there is a gap regarding the distribution of the funds which indicates corruption. This study is carried out through a normative law research, with literature study. The method used is conceptual approach and case approach. To deal with the existing problems, the writer offers a concept in the form of a website, "E-Complaints For SG (Social Grants)". Keywords: Corruption; Covid-19; E-Complaints; Social Grants. Abstrak Problematika penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia selain tidak tepat sasaran, ternyata juga telah dikorupsi. Pada tataran normatif hukuman bagi terpidana korupsi telah diatur bahkan telah ada ketentuan hukuman mati di dalamnya. Akan tetapi, nyatanya hukuman yang mengerikan saja tidak cukup sebagai langkah represif. Oleh karena itu dibutuhkan pula langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi bantuan sosial. Sehingga, penelitian ini hadir untuk melihat bagaimana proses korupsi dapat terjadi pada pemberian dana bantuan sosial. Selain itu, dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam hal pengaduan jika terjadi kesenjangan terkait penerimaan dana bantuan sosial, yang terjadi karena adanya korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan studi Kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Untuk mengatasi problematika yang ada, Penulis menawarkan sebuah konsep dalam bentuk website yaitu “E-Complaints For SG (Social Grants)”. Hadirnya konsep pengaduan ini dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia kedepannya, selain dapat menyelesaikan permasalahan dana bantuan sosial Covid-19, diharapkan gagasan ini juga dapat diterapkan pada dana bantuan sosial lainnya jika dikemudian hari penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 sudah terealisasikan dengan baik. Kata Kunci: Bantuan Sosial; Covid-19; E-Complain; Korupsi.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search