<![CDATA[Abstract After 51 years of returning to the Motherlands, Papua's development is still slowly. Various efforts have been made by the government, like released regulations to the Acceleration of Welfare Development in Papua and West Papua to support the businessman of Papuans. In reality, it needs a supporting tools (Working Group) whiich has mission to select and assign the bussinesman to carry out the development projects. This research provided the actions analysis of Working Group Selection in carrying out its duties (maladministration), and provide an analysis of administrative actions (freies ermessen). The Research used normative legal with literature study. The result showed the actions of the Working Group Selection was a maladministrations, because it's not freies ermessen. Giving firm sanction against maladministration to avoid the other maladministrations. Then, it needs the paticipant who participate in the tenders and fill up the indicators in the implementation of goods and services procurement. Keywords: Maladministration; The Electoral Working Group; Development; Papua; Abstrak Setelah 51 tahun kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi, pembangunan di Papua masih saja merangkak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk mengeluarkan regulasi terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua sebagai alat penyokong percepatan pembangunan serta memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha orang asli Papua. Dalam realisanya percepatan pembangunan membutuhkan alat pendukung seperti Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan yang memiliki tugas memilih dan menetapkan pelaku usaha untuk menjalankan proyek pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan analisis tindakan Pokja (pokja) pemilihan dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi, serta memberikan analisis tindakan administrasi apa yang dapat dikatakan sebagai freies ermessen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kelompok kerja (pokja) pemilihan dalam menetapkan pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam regulasi dan tidak dapat dikatakan sebagai freies ermessen sehingga tindakannya merupakan maladministrasi. Untuk menghindari tindakan maladministrasi oleh kelompok kerja (pokja) pemilihan selanjutnya, maka dibutuhkan pemberian sanksi yang tegas terhadap tindakan maladministrasi. Selain itu, diperlukan indikator untuk melihat pihak-pihak mana saja yang dapat mengikuti tender serta ukuran terkait tingkat peranan aktif dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Kata Kunci : Maladministrasi; Kelompok Kerja Pemilihan; Pembangunan; Papua;]]>
