Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Al-'Adalah
Muhammad Atho Mudzhar
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Timur, Tangerang, Banten
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Women, Islamic Law and Custom in Pucuk Induk Undang Nan Limo Manuscript of Jambi Habi, Nuraida Fitri; Mudzhar, Muhammad Atho
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 24, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The inheritance system within Indonesian society fundamentally intersects with the involvement of customary law and Islamic law. In the Malay Jambi customary society, a Muslim majority society, the inheritance distribution among female and male heirs has diverged from Islamic law provisions. This is evidenced in the manuscript of Pucuk Induk Undang Nan Limo. This article examines Islamic inheritance law’s norms as depicted in the manuscript and practiced by society. This is doctrinal legal research combined with socio-legal inquiry, with the manuscript of Pucuk Induk Undang Nan Limo as the primary source, supplemented by interviews with selected informants. This study finds that, among the Malay Jambi community, daughters receive more inheritance shares than sons. The daughters receive heavy property, while the sons obtain the light ones. With this arrangement, female heirs have more responsibilities, one of them being to provide shelter to their male relatives when they face problems. Furthermore, the daughters cannot independently sell the assets without the permission of their brothers or male relatives. Abstrak: Sistem pewarisan dalam masyarakat Indonesia pada dasarnya bersinggungan dengan hukum adat dan hukum Islam. Dalam masyarakat adat Melayu Jambi yang mayoritas beragama Islam, pembagian warisan antara ahli waris perempuan dan laki-laki berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dalam naskah Pucuk Induk Undang Nan Limo. Artikel ini mengkaji norma-norma hukum waris Islam yang digambarkan dalam naskah tersebut dan dipraktikkan oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang dikombinasikan dengan penelitian sosio-legal, dengan menggunakan naskah Pucuk Induk Undang Undang Nan Limo sebagai sumber utama, yang dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa informan. Penelitian ini menemukan bahwa, pada masyarakat adat Jambi Melayu, anak perempuan menerima lebih banyak bagian warisan daripada anak laki-laki. Anak perempuan menerima harta warisan yang berat, sedangkan anak laki-laki menerima harta warisan yang ringan. Dengan pengaturan ini, ahli waris perempuan memiliki lebih banyak tanggung jawab, salah satunya adalah menyediakan tempat berlindung bagi kerabat laki-laki ketika mereka menghadapi masalah. Selain itu, anak perempuan tidak dapat secara mandiri menjual aset tanpa izin dari saudara laki-laki atau kerabat laki-laki. 
Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat) Mudzhar, Muhammad Atho
al-'adalah Vol 11 No 1 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i1.165

Abstract

Abtract: Family Law In Pakistan (Islamization and Custom Pressure). This article outlines how family law Islamization in Pakistan which includes the issue of the minimum age of marriage, registration of marriage, the amount of dowry, divorce, polygamy, wife livelihood rights, and inheritance was implemented. Furthermore, a comparison is done vertically with the books of fiqh and horizontally with other countries, especially Indonesia. After Pakistan’s independence in 1947 and asserted itself as an Islamic state, Islamisation in family law was controled by Muslim Family Law Ordinance (MFLO) published in 1961 under President Ziaul Haq. Although it has implemented the Islamic constitution, the debate between conservatives and modernists on family law matter still persists. Most of the family law background has shifted from fiqh by implementing imprisonment and / or fines for violation. Therefore it can not be called neither conservative nor secular like Turkey and Tunisia.Keyword: Pakistan, Islamization, custom Abstrak: Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat). Artikel ini menguraikan bagaimana Islamisasi hukum keluarga dilakukan di Pakistan yang meliputi persoalan batas minimal umur kawin, pencatatan perkawinan, pembatasan nilai mahar, proses perceraian, poligami, hak nafkah isteri, dan warisan. Selanjutnya dilakukan perbandingan secara vertikal dengan kitab-kitab fikih dan secara horizontal dengan negara lain, khususnya Indonesia. Setelah Pakistan merdeka pada tahun 1947 dan menegaskan dirinya sebagai Negara Islam, Islamisasi hukum keluarga diatur dalam Muslim Family Law Ordinance (MFLO) tahun 1961 yang diterbitkan pada pemerintahan Presiden Ziaul Haq. Walaupun telah menerapkan konstitusi Islam, perdebatan antara kelompok konservatif dan modernis tentang materi hukum keluarga tetap terjadi. Sebagian pengaturan hukum keluarga itu telah beranjak dari kitab fikih, bahkan memberikan ancaman hukuman penjara dan/atau denda atas pelanggarannya, karenanya tidak dapat disebut konservatif, meskipun tidak dapat pula dikatakan sekuler seperti yang dilakukan Turki dan Tunisia.Kata Kunci: Pakistan, Islamisasi, adat
Women, Islamic Law and Custom in Pucuk Induk Undang Nan Limo Manuscript of Jambi Habi, Nuraida Fitri; Mudzhar, Muhammad Atho
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 24 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v24i2.38557

Abstract

The inheritance system within Indonesian society fundamentally intersects with the involvement of customary law and Islamic law. In the Malay Jambi customary society, a Muslim majority society, the inheritance distribution among female and male heirs has diverged from Islamic law provisions. This is evidenced in the manuscript of Pucuk Induk Undang Nan Limo. This article examines Islamic inheritance law’s norms as depicted in the manuscript and practiced by society. This is doctrinal legal research combined with socio-legal inquiry, with the manuscript of Pucuk Induk Undang Nan Limo as the primary source, supplemented by interviews with selected informants. This study finds that, among the Malay Jambi community, daughters receive more inheritance shares than sons. The daughters receive heavy property, while the sons obtain the light ones. With this arrangement, female heirs have more responsibilities, one of them being to provide shelter to their male relatives when they face problems. Furthermore, the daughters cannot independently sell the assets without the permission of their brothers or male relatives. Abstrak: Sistem pewarisan dalam masyarakat Indonesia pada dasarnya bersinggungan dengan hukum adat dan hukum Islam. Dalam masyarakat adat Melayu Jambi yang mayoritas beragama Islam, pembagian warisan antara ahli waris perempuan dan laki-laki berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dalam naskah Pucuk Induk Undang Nan Limo. Artikel ini mengkaji norma-norma hukum waris Islam yang digambarkan dalam naskah tersebut dan dipraktikkan oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang dikombinasikan dengan penelitian sosio-legal, dengan menggunakan naskah Pucuk Induk Undang Undang Nan Limo sebagai sumber utama, yang dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa informan. Penelitian ini menemukan bahwa, pada masyarakat adat Jambi Melayu, anak perempuan menerima lebih banyak bagian warisan daripada anak laki-laki. Anak perempuan menerima harta warisan yang berat, sedangkan anak laki-laki menerima harta warisan yang ringan. Dengan pengaturan ini, ahli waris perempuan memiliki lebih banyak tanggung jawab, salah satunya adalah menyediakan tempat berlindung bagi kerabat laki-laki ketika mereka menghadapi masalah. Selain itu, anak perempuan tidak dapat secara mandiri menjual aset tanpa izin dari saudara laki-laki atau kerabat laki-laki. 
Co-Authors Habi, Nuraida Fitri