<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dan dampak dari terjadinya konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara secara mendalam dengan narasumber yang kompeten dan relevan sesuai dengan topik penelitian, dan melalui studi pustaka. Selanjutnya, data-data yang didapatkan dianalisis dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh beberapa hal antara lain, pembagian kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, adanya dorongan dari elit dan kelompok kepentingan agar Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berpisah. Serta Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berdampak pada Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tidak kompak, sesama Aparatur Sipil Negara di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak kompak, program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidak berjalan dengan baik, konflik antara pendukung/simpatisan SIAP (Bupati Jeneponto) dan BISA (Wakil Bupati Jeneponto).]]>
